PusatKabar
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah Wilayah, Ada Halmahera hingga Batam

Published Oktober 26, 2026 · Updated Oktober 26, 2026 · By John Johnson - pusatkabar.com

Foto : John Johnson - pusatkabar.com

Pemerintah Menyiapkan Kajian PLTN di Batam, Halmahera, Kalimantan, dan Sumatra

Pusatkabar.com – Pemerintah mulai mematangkan kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di beberapa kawasan Indonesia sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi jangka panjang. Sejumlah wilayah yang masuk perhatian mencakup Batam di Kepulauan Riau, Halmahera, beberapa titik di Kalimantan, serta Sumatra.

Rencana tersebut belum memasuki tahap pembangunan fisik. Seluruh lokasi masih harus melalui studi kelayakan untuk memastikan kesesuaian tapak, kesiapan infrastruktur, aspek keselamatan, dan pertimbangan teknis lainnya sebelum proyek dapat dilanjutkan.

Batam dan Halmahera Masuk Kajian Awal

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka kerja sama dengan sejumlah negara yang memiliki kemampuan teknologi nuklir.

Salah satu opsi yang tengah diperhitungkan adalah penempatan pembangkit nuklir di Batam. Kawasan Kepulauan Riau tersebut dipandang dalam pembahasan pemerintah sebagai salah satu calon lokasi untuk mendukung ketahanan pasokan energi, meski keputusan final belum diambil.

“Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk pembakit nuklir. Salah satu di antaranya, nuklir yang kita tempatkan, yang masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam. Untuk mendorong ketahanan energi kita. Ini masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Di kawasan timur Indonesia, Halmahera juga sedang dicermati sebagai kandidat tapak PLTN. Untuk kemungkinan proyek di wilayah tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Rusia, walaupun pembahasannya masih berada pada tahap kajian.

“Menyangkut dengan nuklir ada beberapa tempat, PLTN yang akan di Halmahera itu, itu akan bekerja sama, kalau tidak salah masih dalam kajian sekarang, itu adalah Rusia,” ungkap Bahlil.

Pemerintah juga menelaah sejumlah titik di Kalimantan dan Sumatra. Daftar lokasi yang dipertimbangkan tidak berarti seluruhnya akan dibangun pembangkit. Penetapan hanya dapat dilakukan setelah masing-masing lokasi memenuhi hasil studi kelayakan yang diperlukan.

“Terus ada beberapa juga lokasi di Kalimantan dan ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera salah satu di antaranya adalah Kepri. Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan kalau sudah lolos feasibility study -nya baru kita lakukan. Untuk negaranya (mitra), negara yang punya kemampuan nuklir, yang sudah teruji,” jelasnya.

PLN Akan Menjalankan Tender Setelah Tapak Ditetapkan

Setelah pemerintah menentukan tapak yang memenuhi persyaratan, proses pengadaan proyek akan ditangani oleh PT PLN (Persero). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa PLN akan melaksanakan tender untuk proyek PLTN sesudah lokasi resmi ditetapkan.

“Nanti dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu akan melakukan tender (lelang) untuk pelaksanaan itu,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Hingga saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 28 tapak yang berpotensi untuk pengembangan pembangkit nuklir. Penilaian atas lokasi tambahan tetap berjalan, termasuk kemungkinan penggunaan pembangkit nuklir terapung atau floating nuclear power plant.

Teknologi terapung menjadi salah satu opsi yang ikut dikaji dalam konteks penentuan lokasi. Namun, keberadaan opsi tersebut belum menjadi keputusan pembangunan. Pemerintah masih harus menyelesaikan penilaian terkait tapak dan kebutuhan pendukungnya sebelum menentukan bentuk proyek yang akan dipilih.

Persiapan PLTN tidak hanya menyangkut lahan dan fasilitas pembangkit. Kementerian ESDM juga akan menyiapkan direktorat yang bertugas menangani pemanfaatan energi nuklir. Penataan kelembagaan ini diperlukan agar pengembangan energi nuklir memiliki penanggung jawab yang jelas dalam struktur pemerintahan.

Persiapan Dimulai Jauh Sebelum Target Operasi

Kebutuhan untuk menyiapkan lokasi sejak dini berkaitan dengan waktu pembangunan PLTN yang panjang. Satu unit pembangkit dapat memerlukan sekitar tujuh hingga sepuluh tahun hingga siap dibangun dan dioperasikan. Karena itu, proses pemilihan tapak perlu dilakukan jauh sebelum target komersial ditetapkan.

“Pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu 7-10 tahun. Kalau ini (ditargetkan) tahun 2034, ya dari sekarang kita juga sudah harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu,” tambah Yuliot.

Dalam praktiknya, studi kelayakan menjadi tahapan penting karena hasilnya menentukan apakah suatu wilayah dapat diteruskan ke proses berikutnya. Pemerintah menegaskan bahwa rencana pembangunan tidak akan dieksekusi sebelum kajian tersebut dinyatakan lolos.

Pembangunan PLTN telah dimasukkan ke arah kebijakan energi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peta jalan itu menargetkan pengoperasian PLTN berkapasitas 500 megawatt pada 2032.

Target kapasitas tersebut kemudian direncanakan meningkat secara bertahap hingga mencapai 54 gigawatt pada 2060. Sasaran jangka panjang ini menunjukkan bahwa pembahasan PLTN ditempatkan sebagai bagian dari strategi pasokan energi nasional, bukan semata proyek untuk satu wilayah tertentu.

Bagi masyarakat di daerah calon tapak, tahap yang sedang berjalan saat ini berarti pemerintah masih menilai kelayakan lokasi dan skema pelaksanaan. Keputusan mengenai pembangunan, mitra negara, serta pelaksanaan tender baru dapat bergerak lebih lanjut setelah seluruh proses kajian dan penetapan tapak selesai.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah?

Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah matter?

Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.