PusatKabar
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Menkeu AS Bessent Dorong Negara G20 Perketat Perdagangan dengan China

Published Agustus 31, 2026 · Updated Agustus 31, 2026 · By Elizabeth Moore - pusatkabar.com

Foto : Elizabeth Moore - pusatkabar.com

Desakan Washington ke G20: China Harus Ubah Arsitektur Ekspor atau Hadapi Tekanan Kolektif

Pusatkabar.com – Pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang akan berlangsung dalam waktu dekat membawa satu agenda yang jauh lebih tajam dari sekadar koordinasi kebijakan moneter. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent secara terbuka menyerukan agar seluruh anggota G20 meninjau ulang kerangka perdagangan mereka dengan Beijing. Inti pesannya sederhana namun konsekuensinya luas: dunia tidak dapat terus menanggung surplus perdagangan China yang mencapai US$ 1,2 triliun tanpa mengambil langkah korektif bersama.

Struktur Ekonomi China sebagai Akar Masalah

Bessent menggarisbawahi bahwa lonjakan ekspor China ke berbagai pasar global saat ini bukan fenomena sementara, melainkan cerminan dari kelemahan struktural di dalam negeri. Pertumbuhan domestik yang melambat membuat Beijing semakin bergantung pada permintaan luar negeri untuk menopang aktivitas ekonominya. Dalam pandangannya, ketergantungan semacam itu tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan menciptakan distorsi yang merugikan semua pihak.

"Dunia tidak bisa memiliki China dengan surplus perdagangan sebesar US$ 1,2 triliun."

Ia menambahkan bahwa Beijing perlu melakukan penyesuaian fundamental: mengurangi andalkan ekspor dan memperkuat konsumsi rumah tangga yang selama ini relatif tertekan.

"Ekonomi China cukup lemah dan mereka berusaha mengekspor untuk keluar dari kondisi tersebut. Mereka perlu menyeimbangkan kembali perekonomiannya."

Pernyataan ini disampaikan Bessent dalam wawancara yang dikutip Reuters pada Minggu (30/8/2026), menjelang agenda resmi forum G20. Konteksnya penting: seruan kolektif semacam ini jarang terdengar dari pejabat keuangan AS, mengingat selama dekade terakhir Washington cenderung menangani ketimpangan perdagangan secara bilateral melalui tarif sepihak.

Tarif AS: Hasil dan Efek Samping

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada 2025, kebijakan tarif agresif terhadap produk China memang berhasil memangkas defisit perdagangan bilateral. Data Biro Sensus AS menunjukkan defisit perdagangan AS dengan China pada paruh pertama 2026 menyusut sekitar sepertiga dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi US$ 73,9 miliar. Angka tersebut mencerminkan dampak nyata dari tarif tinggi dan larangan impor terhadap sejumlah kategori produk, termasuk kendaraan.

Namun, efek sampingnya tidak bisa diabaikan. Barang-barang China yang sebelumnya mengalir ke pasar Amerika kini dialihkan ke Eropa, Amerika Latin, dan kawasan lain. Bessent mengakui telah memperingatkan negara-negara industri tentang potensi tekanan yang akan mereka hadapi akibat pergeseran arus impor tersebut. Bagi banyak pemerintah di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa, pilihan kebijakan kini semakin sempit: menerima lonjakan impor atau mengikuti langkah restriktif yang berisiko memicu balasan dagang.

Yuan dan Bayangan Plaza Accord

Salah satu narasi yang sering muncul dalam diskusi ketimpangan perdagangan adalah nilai tukar. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya memperkirakan yuan berada dalam kondisi undervalued hingga sekitar 21 persen. Beberapa pihak di Washington pernah menggaungkan gagasan membentuk kesepakatan baru bergaya Plaza Accord 1985, yang kala itu mendorong penguatan yen dan mark terhadap dolar.

Bessent secara eksplisit menolak pendekatan tersebut sebagai solusi utama. Dalam analisisnya, persoalan yang lebih mendasar bukan kurs mata uang, melainkan subsidi industri China yang masif serta lemahnya permintaan domestik. Tanpa perubahan struktural di sisi penawaran dan konsumsi, penguatan yuan hanya akan memindahkan distorsi ke variabel lain tanpa menyelesaikan akar masalah.

Arah Pertemuan Trump–Xi dan Negosiasi Bilateral

Pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026. Menjelang agenda tersebut, pejabat kedua negara akan melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan pengurangan tarif terhadap barang-barang nonstrategis serta kerangka aturan terkait kecerdasan buatan. Bessent memperkirakan terdapat sekitar US$ 30 miliar barang nonstrategis dan nonkritis dari masing-masing pihak yang berpotensi dibebaskan dari tarif.

Ia juga belum dapat memastikan apakah akan bertemu langsung dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sebelum pertemuan puncak. Selain itu, Bessent menyatakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng dalam konferensi G20.

Tantangan Hukum dan Masa Depan Kebijakan Tarif

Langkah-langkah tarif AS sendiri kini menghadapi ujian hukum. Mahkamah Agung AS telah membatalkan sejumlah tarif luas yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan undang-undang darurat. Pemerintah Trump pada Juli juga mengenakan tarif 12,5 persen terhadap impor China dalam penyelidikan perdagangan terkait kerja paksa, dan bersiap menambah tarif terkait kelebihan kapasitas industri melalui penyelidikan terpisah. Dengan demikian, arsitektur tarif AS sedang dalam proses restrukturisasi, dan setiap keputusan baru harus melewati kerangka hukum yang lebih ketat.

Di tengah dinamika tersebut, dorongan Bessent agar G20 mengeluarkan pernyataan bersama mengenai upaya mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dan transaksi berjalan global menjadi sinyal bahwa Washington tidak lagi memandang masalah ini semata sebagai urusan bilateral. Jika seruan itu mendapat respons positif dari anggota G20 lainnya, lanskap perdagangan global berpotensi mengalami pergeseran signifikan dalam beberapa kuartal ke depan. Bagi negara-negara berkembang yang menjadi tujuan alih arus ekspor China, tekanan untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan sendiri akan meningkat secara substansial.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Menkeu AS Bessent Dorong Negara G20 Perketat?

Menkeu AS Bessent Dorong Negara G20 Perketat is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Menkeu AS Bessent Dorong Negara G20 Perketat matter?

Menkeu AS Bessent Dorong Negara G20 Perketat matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.