Kabinet Prabowo Makin Gemuk, Beban Permanen APBN Ikut Membesar
Pusatkabar.com – Struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semakin gemuk berpotensi menambah beban permanen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah kabinet pemerintahan presiden di Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata besaran gaji menteri, wakil menteri atau pejabat baru, melainkan biaya yang mengikuti pembentukan struktur birokrasi baru.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, biaya langsung berupa gaji pejabat relatif kecil yakni hanya ratusan miliar rupiah pertahun jika dibandingkan dengan total belanja negara yang sebesar Rp 3.942,4 triliun pada 2026.
Namun, pembentukan jabatan dan lembaga baru akan diikuti kebutuhan sekretariat, pejabat pendukung, kantor, fasilitas, hingga anggaran operasional yang berpotensi menjadi belanja rutin setiap tahun.
Menurutnya, biaya yang perlu dicermati justru berasal dari struktur pendukung yang tercipta setelah jabatan atau lembaga baru dibentuk. Ketika kebutuhan tersebut telah masuk dalam baseline APBN, belanja tersebut cenderung menjadi rutin dan sulit dikurangi kembali.
“Persoalannya bukan sekadar berapa besar gaji pejabat, tetapi seberapa besar biaya permanen yang tercipta dari struktur pemerintahan yang semakin besar,” kata Yusuf kepada Kontan, Senin (5/10/2026).
Hal ini menjadi sorotan karena pemerintah sejak awal periode pemerintahan Prabowo justru mendorong efisiensi anggaran. Penghematan dilakukan pada sejumlah belanja teknis seperti perjalanan dinas dan belanja barang. Namun, pada saat yang sama, struktur birokrasi di level atas terus bertambah.
Data belanja pemerintah menunjukkan tekanan tersebut. Pada kuartal I 2026, belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 97,1 triliun atau tumbuh 22,2% secara tahunan. Sementara itu, hingga Juni 2026, belanja kementerian dan lembaga meningkat sekitar 40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Yusuf menegaskan, kenaikan belanja tersebut memang tidak seluruhnya disebabkan oleh penambahan jumlah pejabat. Ada pula faktor lain, seperti penyesuaian penghasilan aparatur sipil negara (ASN) dan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Namun, semakin besar struktur birokrasi, semakin besar pula belanja rutin yang harus dipertahankan.
“Di sinilah saya melihat pentingnya membedakan efisiensi operasional dengan efisiensi struktural. Kalau pemerintah hanya menghemat perjalanan dinas dan belanja barang, tetapi pada saat yang sama menciptakan struktur baru yang membutuhkan anggaran rutin setiap tahun, maka penghematannya belum menyentuh sumber biaya yang paling permanen,” jelas Yusuf.
Menurut Yusuf, risiko fiskal dari kabinet yang semakin gemuk bukan berupa lonjakan belanja yang langsung mengguncang APBN. Risiko yang lebih besar justru berasal dari akumulasi biaya rutin yang terus terbawa ke tahun-tahun berikutnya.
Hal tersebut menjadi semakin relevan ketika ruang fiskal pemerintah terbatas. Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal sebesar 2,68%.
Dengan kondisi tersebut, setiap tambahan belanja rutin perlu diuji secara ketat. Pasalnya, belanja birokrasi yang terus meningkat dapat mengurangi ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja yang lebih produktif.
“Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap tambahan belanja rutin perlu diuji lebih ketat karena akan mengurangi ruang untuk belanja produktif atau menambah kebutuhan pembiayaan yang pada akhirnya menimbulkan beban bunga di tahun berikutnya,” ujar Yusuf.
Jumlah pejabat dalam pemerintahan Prabowo memang meningkat signifikan dibandingkan sejumlah pemerintahan sebelumnya. Struktur Kabinet Merah Putih membesar seiring pemekaran kementerian, pembentukan lembaga baru, serta penambahan posisi pejabat di lingkungan pemerintahan.
Terbaru, Prabowo membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ditunjuk merangkap sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi.
Selain itu, pemerintah juga melantik 28 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penambahan struktur pemerintahan tersebut telah mulai diakomodasi dalam anggaran APBN tahun ini.
“Kalau sudah ada kantor Kemenko-nya, sudah ada anggarannya, sudah ada biaya operasionalnya ya harus dilengkapi. Tinggal nanti kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” ujar Suahasil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (5/10/2026).
Gemuknya struktur kabinet baru tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya membutuhkan dukungan anggaran. Artinya, dampaknya terhadap APBN tidak berhenti pada biaya pelantikan atau gaji pejabat, tetapi berlanjut pada kebutuhan operasional lembaga.
Dalam riset/temuan Kontan, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jumlah pejabat dalam kabinet Prabowo juga menunjukkan peningkatan. Pada era Presiden Soeharto, jumlah anggota kabinet berada di kisaran 24 hingga 44 pejabat dalam tujuh periode Kabinet Pembangunan.
Pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, jumlah pejabat dalam Kabinet Persatuan Nasional sekitar 36–37 orang. Gus Dur bahkan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Setelah itu, struktur pemerintahan kembali membesar. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah pejabat kabinet mencapai sekitar 54 orang dan meningkat menjadi sekitar 70 pejabat pada era Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, struktur pemerintahan Prabowo menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia modern, setelah pembatasan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian dihapus melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Yusuf menilai, membesarnya struktur pemerintahan tidak otomatis menjadi masalah apabila menghasilkan manfaat yang sepadan. Bahkan Ia menilai hingga sampai saat ini di tahun kedua pemerintahan Prabowo, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penambahan kementerian, lembaga ataupun jabatan telah menghasilkan peningkatan kinerja yang sebanding dengan biaya tambahannya.
“Yang perlu dibuktikan adalah apakah struktur baru tersebut benar-benar mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan, atau menghasilkan output yang sebelumnya tidak bisa dicapai. Kalau tidak ada peningkatan yang terukur, maka tambahan biaya birokrasi akan sulit dibenarkan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kabinet Prabowo Makin Gemuk Beban Permanen?Kabinet Prabowo Makin Gemuk Beban Permanen is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kabinet Prabowo Makin Gemuk Beban Permanen matter?Kabinet Prabowo Makin Gemuk Beban Permanen matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.