Perpres Ojol Resmi Terbit, Atur Tarif hingga Barang dan Makanan
Perpres Baru Memperluas Pengaturan Ekosistem Ojek Online
Pusatkabar.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 sebagai payung pengaturan yang lebih menyeluruh bagi ekosistem ojek online. Kebijakan ini tidak hanya membahas angkutan penumpang, tetapi juga mencakup penetapan tarif, pola kemitraan pengemudi dengan perusahaan aplikasi, serta layanan pengiriman barang dan makanan.
Kehadiran Perpres tersebut menandai perluasan cakupan aturan terhadap aktivitas ojol yang telah berkembang menjadi layanan dengan beragam fungsi. Selain mengantar penumpang, pengemudi kini terlibat dalam distribusi pesanan makanan dan pengiriman berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengaturan pemerintah dirancang untuk menjangkau unsur-unsur utama yang membentuk kegiatan usaha di sektor ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa penyusunan aturan telah melalui tahapan sinkronisasi dan harmonisasi. Berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan ekosistem ojek online turut menjadi pertimbangan dalam proses tersebut.
“Perpres ini akan mengatur berbagai aspek dalam ekosistem ojol,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pembagian Peran Antarkementerian
Penerapan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 akan dijalankan oleh sejumlah kementerian sesuai dengan bidang kewenangannya. Pembagian peran ini dimaksudkan agar setiap unsur layanan ojol berada dalam kerangka pengawasan dan pengaturan yang relevan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat tugas untuk menangani hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Ruang lingkup ini penting karena hubungan antara kedua pihak menjadi salah satu fondasi dalam operasional platform digital yang menyediakan layanan ojek online.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas pengaturan angkutan orang beserta tarifnya. Pengaturan tersebut akan berkaitan langsung dengan layanan transportasi penumpang yang menjadi salah satu bagian utama dalam kegiatan ojol.
Untuk layanan pengangkutan barang dan makanan, kewenangan pengaturan berada pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengiriman makanan maupun barang telah menjadi komponen penting dalam perkembangan layanan berbasis aplikasi, sehingga kini secara tegas masuk dalam cakupan Perpres.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, setiap layanan dalam ekosistem ojol memiliki kementerian pengampu yang berbeda. Hubungan kemitraan, angkutan penumpang, tarif, hingga pengiriman barang dan makanan tidak lagi dipandang sebagai satu isu tunggal, melainkan sebagai bagian-bagian yang memiliki karakter pengaturan masing-masing.
Kemitraan Pengemudi dan Aplikator
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa aturan baru ini tidak berhenti pada layanan transportasi penumpang. Perpres turut memuat ketentuan mengenai pengantaran makanan dan barang, dua jenis layanan yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis ojol.
Aspek kemitraan antara aplikator dan pengemudi juga memperoleh perhatian khusus. Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan yang menjadi dasar hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi. Kejelasan dalam hubungan tersebut menjadi bagian dari pengaturan yang dibawa melalui Perpres baru.
Bagi pengemudi, keberadaan ketentuan kemitraan memberi kerangka yang lebih jelas mengenai hubungan kerja sama dalam ekosistem platform. Sementara bagi aplikator, aturan ini menjadi acuan dalam menjalankan layanan dan membangun perjanjian dengan mitra pengemudi.
Pengaturan kemitraan menjadi relevan karena operasional ojol melibatkan banyak pihak dalam satu rangkaian layanan. Pengemudi menjalankan aktivitas di lapangan, aplikator menyediakan sistem digital, sedangkan pengguna memanfaatkan layanan untuk mobilitas, pengantaran makanan, atau pengiriman barang. Perpres memberikan dasar pengaturan untuk hubungan yang terbentuk di antara unsur-unsur tersebut.
Biaya Platform Ditetapkan 8 Persen
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa Perpres ini memberikan kepastian bagi pengemudi ojol, termasuk dalam hal biaya platform. Pemerintah menetapkan biaya platform sebesar 8 persen, yang dicantumkan dalam Perpres dan Keputusan Menteri Perhubungan.
Penetapan angka tersebut menjadi salah satu ketentuan penting dalam aturan baru karena berkaitan dengan struktur biaya dalam layanan berbasis aplikasi. Ketentuan mengenai biaya platform kini memiliki pijakan yang disebutkan secara resmi dalam Perpres, sekaligus diperkuat melalui keputusan di tingkat kementerian.
Kementerian Perhubungan juga akan mengatur tarif angkutan orang. Tarif yang ditetapkan untuk layanan penumpang selanjutnya menjadi rujukan dalam pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan.
Keterkaitan tarif angkutan penumpang dengan layanan pengiriman menunjukkan bahwa pemerintah melihat seluruh layanan ojol sebagai ekosistem yang saling berhubungan. Meski jenis layanannya berbeda, pengaturan biaya dan tarif perlu memiliki arah yang selaras agar pelaksanaan aturan dapat berjalan dengan lebih terstruktur.
Arti Perpres bagi Layanan Ojol
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperluas perhatian pemerintah terhadap peran ojol dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Layanan ini tidak hanya berkaitan dengan perjalanan penumpang, tetapi juga membantu proses pemenuhan kebutuhan melalui pengantaran makanan dan barang.
Bagi pengguna, aturan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepastian dalam layanan yang digunakan melalui aplikasi. Bagi pengemudi dan aplikator, Perpres menjadi kerangka yang mencakup kemitraan, biaya platform, serta pengaturan tarif dan jenis layanan.
Pelaksanaan regulasi ini akan melibatkan koordinasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Masing-masing kementerian memiliki peran yang berbeda, namun seluruhnya berkaitan dengan tujuan pengaturan ekosistem ojek online secara lebih luas.
Dengan cakupan yang meliputi angkutan orang, pengiriman barang, pesanan makanan, tarif, biaya platform, dan kemitraan, Perpres tersebut menjadi dasar penting bagi pengelolaan layanan ojol di Indonesia pada 2026.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Perpres Ojol Resmi Terbit Atur Tarif?Perpres Ojol Resmi Terbit Atur Tarif is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Perpres Ojol Resmi Terbit Atur Tarif matter?Perpres Ojol Resmi Terbit Atur Tarif matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.