Prabowo Banyak Membentuk Badan Baru, Harus Ada Laporan Kinerja Berkala
Pemerintah Diminta Membuka Kinerja Badan Baru Secara Berkala
Pusatkabar.com – Pembentukan berbagai badan dan satuan tugas baru di era Presiden Prabowo Subianto memunculkan kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas yang mudah dipantau masyarakat. Setiap lembaga yang mendapat mandat menangani agenda strategis dinilai perlu menyampaikan perkembangan kerja, capaian, dan manfaatnya secara rutin kepada publik.
Hal itu menjadi penting karena pembentukan institusi baru berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Publik, pada akhirnya, perlu mengetahui apakah tambahan organisasi tersebut benar-benar mempercepat penyelesaian persoalan atau justru menambah beban birokrasi.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai laporan berkala merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah atas pembentukan badan-badan baru tersebut.
“Makanya hasilnya harus dilaporkan secara berkala, kalau tidak dilaporkan secara berkala maka dianggap pemborosan dan yang lebih buruk lagi bagi-bagi kursi yang memakan anggaran negara dengan tidak baik,” ujar Hendri saat dihubungi, Minggu (27/9/2026).
Transparansi kinerja tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana negara. Informasi yang disampaikan secara teratur juga dapat membantu masyarakat memahami alasan suatu badan dibentuk, persoalan yang menjadi fokusnya, serta target yang hendak dicapai.
Manfaat Lembaga Baru Perlu Terlihat
Dalam pandangan Hendri, keberadaan badan baru harus dapat dibuktikan melalui hasil yang dirasakan atau setidaknya dapat diukur oleh masyarakat. Tanpa pembaruan mengenai kegiatan dan capaian, ruang bagi keraguan publik terhadap kebijakan pemerintah akan semakin besar.
“Jadi memang sebaiknya ya dilaporkan dan kemudian di-update secara berkala gitu. Ya jelas kalau kemudian tidak dilaporkan ini bisa membuat masyarakat muncul ketidaksukaannya dan akhirnya makin jelek keterasaan publik serta kepuasan publik kepada pemerintah,” katanya.
Laporan semacam itu dapat menjelaskan langkah yang sudah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta arah tindak lanjut yang akan ditempuh. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat memiliki dasar untuk menilai efektivitas lembaga tanpa harus hanya melihat jumlah badan yang dibentuk.
Selain menyampaikan hasil kerja, pemerintah juga dipandang perlu menerangkan alasan di balik pendirian tiap institusi. Penjelasan tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah fungsi baru itu memang membutuhkan wadah tersendiri atau sebenarnya masih dapat dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang telah ada.
Kejelasan mandat menjadi aspek penting dalam tata kelola. Badan baru semestinya memiliki tujuan yang terukur, ruang kerja yang jelas, serta koordinasi yang tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi pemerintah lain.
BPGMN dan Penanganan Karhutla
Salah satu lembaga yang baru dibentuk adalah Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk persoalan lingkungan yang menyertainya.
Hendri melihat pembentukan BPGMN sebagai sinyal bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan penguatan di luar peran Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Ia secara khusus menyoroti kapasitas Kementerian Kehutanan dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Jadi pembentukan badan ini (BPGMN) artinya adalah konfirmasi dari Presiden Prabowo bahwa Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak sanggup mengatasi Karhutlah, terutama Kementerian Kehutanan ya. Jadi ini adalah konfirmasinya,” lanjut Hendri.
Karhutla merupakan isu yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Karena itu, pembentukan badan baru perlu diikuti dengan komunikasi yang jelas mengenai sasaran kerja dan ukuran keberhasilannya. Masyarakat perlu mengetahui peran BPGMN dalam pencegahan maupun penanganan persoalan gambut, mangrove, kebakaran hutan dan lahan, serta kejahatan lingkungan.
Hendri menilai Presiden dapat menjelaskan secara langsung alasan BPGMN dibentuk dan harapan yang dibebankan kepada badan tersebut. Penjelasan terbuka dinilai akan membuat publik lebih mudah memahami posisi lembaga baru itu dalam struktur pemerintahan.
“Presiden tinggal mengkomunikasikan saja bahwa karena ketidaksanggupan Kementerian Kehutanan maka dibuatlah badan ini. Yang diharapkan oleh Presiden bisa segera menyelesaikan masalah Karhutlah di masa mendatang,” sambungnya.
Posisi di Bawah Presiden
Keberadaan BPGMN yang berada langsung di bawah Presiden juga menjadi perhatian Hendri. Struktur tersebut, menurutnya, memperlihatkan keinginan Presiden untuk memegang kendali yang lebih kuat terhadap upaya penanganan karhutla dan kejahatan lingkungan.
“Kenapa harus dibawa Presiden? Artinya memang Presiden yang sedang tidak percaya pada anak buahnya ini ingin mengontrol penuh jalanan pemerintahan dan jalannya aksi-aksi penanggulangan kejahatan lingkungan seperti Karhutlah itu,” beber Hendri.
Posisi langsung di bawah Presiden dapat membuat perhatian terhadap isu tertentu menjadi lebih terpusat. Namun, struktur tersebut juga meningkatkan kebutuhan akan pelaporan yang konsisten, karena publik akan menilai hasil kerja badan itu sebagai bagian dari prioritas langsung kepala negara.
Hendri meminta BPGMN menerapkan pola pelaporan berkala kepada Presiden, lalu informasi tersebut diteruskan kepada masyarakat. Pembaruan rutin dinilai dapat menunjukkan bahwa pembentukan badan baru memiliki tujuan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harusnya si badan baru (BPGMN) yang dibentuk oleh Presiden ini secara berkala bisa menyampaikan update-update kepada Presiden yang kemudian diteruskan kepada publik sehingga masyarakat tahu bahwa ada gunanya Presiden membentuk badan-badan baru di bawah atau dimonitor langsung atau dalam tatanan langsung oleh Presiden,” pungkasnya.
Bagi masyarakat, keterbukaan itu menjadi sarana untuk melihat hubungan antara kebijakan, anggaran, dan hasil kerja pemerintah. Sementara bagi pemerintah, laporan berkala dapat menjadi kesempatan untuk menjelaskan capaian, memperbaiki kekurangan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pembentukan lembaga-lembaga baru.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Prabowo Banyak Membentuk Badan Baru Harus?Prabowo Banyak Membentuk Badan Baru Harus is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Prabowo Banyak Membentuk Badan Baru Harus matter?Prabowo Banyak Membentuk Badan Baru Harus matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.