Purbaya Ungkap Kebanggaan Setahun Jadi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Berbalik ke 6%

Menkeu Purbaya: Satu Tahun di Kemenkeu, Arah Pertumbuhan Ekonomi Berbalik ke 6 Persen

Pusatkabar.com – Setelah hampir dua belas bulan mengemban tugas sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih satu pencapaian yang paling ia banggakan: pembalikan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dari fase perlambatan menuju laju 6 persen. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan para jurnalis di Jakarta pada Selasa (8/9/2026), dalam momen yang sekaligus menjadi refleksi atas satu tahun penuh tekanan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian global.

Angka 6 persen bukan sekadar target statistik. Bagi sebuah negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan struktur ekonomi yang masih bertumpuh pada konsumsi rumah tangga serta investasi, laju pertumbuhan di atas 5,5 persen kerap menjadi garis pemisah antara penciptaan lapangan kerja yang memadai dan stagnasi yang memperlebar kesenjangan. Ketika tren pertumbuhan Indonesia sempat merosot ke kisaran 5 persen pada periode sebelumnya, tekanan terhadap daya beli masyarakat dan sektor riil meningkat secara signifikan. Pembalikan arah itulah yang, kata Purbaya, menjadi inti kebanggaan pemerintah.

Pembalikan yang Disengaja, Bukan Kebetulan

Purbaya menegaskan bahwa pergeseran arah pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara kebetulan. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai hasil dari desain kebijakan Presiden yang kemudian ditopang oleh instrumen fiskal dan moneter yang berjalan selaras.

“Jadi pembalikan arah ekonomi ini terjadi by design oleh kebijakan Bapak Presiden yang didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang baik.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa koordinasi lintas lembaga — antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian teknis lainnya — menjadi prasyarat agar stimulus fiskal tidak berbenturan dengan kerangka moneter. Dalam praktiknya, hal ini berarti pemerintah harus memilih instrumen yang tepat: apakah melalui belanja infrastruktur, subsidi terarah, atau penyesuaian likuiditas sistem perbankan.

Mekanisme Likuiditas dengan Biaya Hampir Nol

Dalam menjelaskan bagaimana pembalikan tersebut dapat dilakukan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan, Purbaya menyoroti satu langkah yang ia klaim memiliki biaya tambahan mendekati nol: pemindahan dana dari Bank Indonesia ke sistem perbankan komersial guna meningkatkan likuiditas yang beredar di perekonomian.

Mekanisme ini bekerja dengan cara mengalirkan likuiditas yang semula mengendap di neraca bank sentral agar masuk ke dalam perputaran kredit perbankan. Dengan demikian, uang kembali mengalir ke sektor usaha dan rumah tangga tanpa pemerintah harus mencetak anggaran baru atau menambah defisit. Tingkat imbal hasil yang diterima pemerintah dari dana tersebut tetap konstan, sehingga tidak timbul beban fiskal tambahan.

“Yang kita banggakan tadi. We berhasil membalik ekonomi dari melambat menjadi berbalik ke arah 6%.”

Langkah semacam ini sering dibandingkan dengan operasi pasar terbuka yang dilakukan bank sentral di berbagai negara, namun dalam konteks Indonesia ia memiliki dimensi fiskal tersendiri karena melibatkan perpindahan dana antar lembaga negara.

Dimensi Pasar Surat Utang dan Perbandingan dengan Amerika Serikat

Di luar kebijakan likuiditas, Purbaya juga menyinggup langkah pemerintah di pasar surat utang negara. Tujuan utamanya adalah dua hal sekaligus: menambah jumlah uang yang beredar dalam sistem perekonomian dan menekan biaya dana yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Ia bahkan menarik paralel dengan kebijakan yang belakangan ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebelumnya, sejumlah pengamat dan pelaku pasar sempat meragukan efektivitas strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Ketika Purbaya sendiri menjelaskan strategi tersebut kepada publik, ada anggapan bahwa langkah itu tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat.

“Ternyata Amerika melakukan hal yang mirip dan sejenis.”

Perbandingan ini, menurut Purbaya, justru memperkuat legitimasi kebijakan yang telah dijalankan. Jika negara dengan kedalaman pasar keuangan terbesar di dunia menerapkan instrumen serupa, maka langkah Indonesia memiliki dasar ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap Langkah Dihitung di Atas Kertas

Purbaya menutup paparannya dengan penekanan bahwa tidak ada satu pun kebijakan yang diterapkan tanpa perhitungan dampak makroekonomi. Setiap instrumen dipilih setelah melalui simulasi terhadap efeknya terhadap inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat.

“Yang kita terapkan bukan pengetahuan abal-abal, memang sesuatu yang dihitung di atas kertas, reaksinya seperti apa ke perekonomian.”

Pernyataan ini menjadi penting mengingat satu tahun terakhir ditandai oleh volatilitas pasar global, pengetatan moneter di negara maju, dan tekanan terhadap mata uang emerging market. Dalam konteks tersebut, setiap keputusan fiskal membawa risiko eksternal yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, kebanggaan yang diungkapkan Purbaya bukan sekadar retorika politik, melainkan klaim atas hasil konkret dari satu tahun pengelolaan fiskal yang berjalan di bawah bayang-bayang ketidakpastian global.

Ke depan, pertanyaan yang akan dijawab pasar dan publik adalah apakah momentum pertumbuhan menuju 6 persen dapat dipertahankan secara berkelanjutan, atau sekadar lonjakan sesaat yang akan kembali meredup ketika efek stimulus mereda. Bagi Purbaya dan timnya, satu tahun pertama baru menjadi pembuka; ujian sesungguhnya terletak pada konsistensi kebijakan di tahun-tahun berikutnya.