Pemerintah Ambil Utang Whoosh, Cicilan 80 Tahun Senilai Rp 1 Triliun per Tahun

Utang Whoosh Direstrukturisasi: Cicilan 80 Tahun, Beban Tahunan Sekitar Rp 1 Triliun

Pusatkabar.com – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang beroperasi sejak awal 2023 kini memasuki fase baru dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menata ulang struktur kewajiban finansial yang melekat pada infrastruktur transportasi berkecepatan tinggi tersebut, dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan hingga delapan dekade. Langkah ini mengubah secara fundamental profil risiko fiskal negara terkait salah satu proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Keputusan restrukturisasi itu diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berinteraksi dengan jurnalis di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026. Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa meskipun nominal total pinjaman Whoosh tergolong sangat besar, peregangan tenor pembayaran ke horizon 80 tahun membuat kewajiban tahunan menjadi jauh lebih ringan dan dapat diintegrasikan ke dalam anggaran negara tanpa menggerus ruang fiskal untuk sektor lain.

Skema Cicilan dan Implikasi Fiskal

Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar satu triliun rupiah—atau sedikit di bawah angka tersebut—untuk melunasi sebagian pokok dan bunga utang Whoosh. Dengan horizon pelunasan yang membentang hingga tahun 2100-an, beban tahunan ini relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Artinya, rasio cicilan terhadap pendapatan fiskal nasional berada pada level yang tidak mengancam stabilitas anggaran.

“Total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp 1 triliun atau sedikit di bawah Rp 1 triliun dari tahun ke tahun.”

Purbaya menambahkan bahwa persepsi publik mengenai besarnya utang Whoosh selama ini cenderung melebihkan risiko sebenarnya. Setelah restrukturisasi diterapkan, profil kewajiban tidak lagi seketat yang dikhawatirkan banyak pengamat ekonomi dan masyarakat umum.

“Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya, karena utangnya sudah direstrukturisasi.”

Peralihan Pengelolaan dari Danantara ke Kementerian Keuangan

Sebelum restrukturisasi ini diumumkan, pengelolaan seluruh kewajiban finansial Whoosh berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga investasi negara yang dibentuk untuk mengelola aset dan portofolio investasi pemerintah. Namun, Purbaya menyampaikan bahwa mulai 15 September 2026, tanggung jawab atas utang Whoosh akan dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Keuangan.

Peralihan ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola utang infrastruktur strategis. Selama ini, Danantara berperan sebagai pengelola investasi jangka panjang negara, sementara Kementerian Keuangan memegang kendali atas seluruh kewajiban fiskal pemerintah. Pemindahan pengelolaan utang Whoosh ke Kemenkeu berarti bahwa cicilan tahunan akan masuk ke dalam kerangka pengelolaan utang negara secara langsung, di bawah pengawasan dan mekanisme pelaporan yang sudah mapan.

Untuk mengeksekusi pengelolaan tersebut, pemerintah masih menimbang beberapa alternatif entitas pelaksana. Salah satu opsi adalah melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini menangani pembiayaan proyek infrastruktur. Opsi lain adalah menunjuk Indonesia Investment Authority (INA), lembaga investasi negara yang berfokus pada pengelolaan dana dan investasi jangka panjang. Menurut Purbaya, keputusan akhir akan mempertimbangkan kapasitas masing-masing entitas dalam menanggung beban pembayaran tahunan yang telah direstrukturisasi.

Ekspansi Jaringan Kereta Cepat ke Jawa Timur

Di luar restrukturisasi utang, pemerintah juga membuka wacana pengembangan lanjutan jaringan kereta cepat melampaui koridor Jakarta–Bandung. Rencana yang dimaksud adalah perpanjangan rute hingga wilayah Jawa Timur, sebuah langkah yang akan mengubah secara fundamental lanskap transportasi antarkota di pulau terbesar Indonesia.

Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Keuangan Tiongkok serta pejabat berwenang di negara tersebut terkait rencana ekspansi ini. Tiongkok merupakan mitra utama dalam pembangunan Whoosh melalui konsorsium yang dipimpin China Railway International (CRI) dan PT Wijaya Karya. Keterlibatan pihak Tiongkok dalam fase ekspansi menjadi relevan mengingat teknologi, pembiayaan, dan know-how operasional kereta cepat di Indonesia bersumber dari kemitraan tersebut.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa ya yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik.”

Ketertarikan pihak Tiongkok yang diisyaratkan Purbaya mengindikasikan bahwa negosiasi teknis dan komersial untuk fase kedua proyek ini berpotensi memasuki tahap yang lebih konkret dalam waktu dekat. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal, rute spesifik, atau skema pembiayaan untuk perpanjangan ke Jawa Timur.

Konteks dan Signifikansi

Whoosh sendiri merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia, menghubungkan dua kota terbesar di Pulau Jawa dengan jarak sekitar 413 kilometer. Dengan kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam, perjalanan Jakarta–Bandung yang semula memakan waktu lima hingga enam jam via jalan raya kini dapat ditempuh dalam kurang dari dua jam. Proyek ini dibangun melalui skema kerja sama antara konsorsium Tiongkok dan mitra domestik, dengan pembiayaan campuran yang melibatkan pinjaman pemerintah Tiongkok, investasi swasta, dan kontribusi pemerintah Indonesia.

Restrukturisasi utang dengan tenor 80 tahun menempatkan Whoosh dalam kategori infrastruktur berumur panjang yang pelunasannya membentang lintas generasi. Pola serupa dapat ditemukan pada proyek-proyek infrastruktur besar di berbagai negara berkembang, di mana jangka waktu pelunasan diperpanjang agar beban tahunan tetap proporsional terhadap kapasitas fiskal. Bagi Indonesia, langkah ini sekaligus menjadi preseden dalam pengelolaan utang proyek strategis berskala mega, di mana prioritas diberikan pada keberlanjutan operasional layanan publik ketimbang pelunasan cepat kewajiban finansial.