Pemerintah Kejar Elektrifikasi Ribuan Titik hingga 2029
Pusatkabar.com – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memperluas akses listrik ke berbagai wilayah yang belum terlayani. Hingga 2029, sebanyak 8.552 lokasi ditargetkan memperoleh pasokan listrik sebagai bagian dari peta jalan pembangunan listrik perdesaan periode 2025–2029.
Program ini memiliki sasaran total 10.068 lokasi di berbagai daerah. Sampai Agustus 2026, listrik telah tersedia di 1.516 lokasi, setara sekitar 15% dari keseluruhan target. Artinya, sebagian besar titik sasaran masih harus dikerjakan dalam tiga tahun terakhir masa pelaksanaan peta jalan tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers pada Rabu, 16 September 2026. Pemerintah menyiapkan pembiayaan bertahap melalui APBN untuk memastikan percepatan pembangunan dapat berjalan sampai target akhir program.
“Jadi dari 10.068 lokasi itu, per Agustus 2026 sudah terealisasi 1.516 lokasi atau sekitar 15%,” ujar Qodari dalam konferensi pers Bakom RI, Rabu (16/9/2026).
Anggaran Rp61,65 Triliun Disiapkan Bertahap
Kebutuhan dana untuk keseluruhan agenda elektrifikasi diperkirakan mencapai Rp61,65 triliun. Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan secara bertahap hingga 2029, sejalan dengan kebutuhan pembangunan jaringan, pembangkit, dan sistem pendukung di lokasi sasaran.
Tantangan proyek ini tidak hanya terletak pada besarnya jumlah wilayah yang perlu dilayani, tetapi juga pada kondisi geografis setiap lokasi. Sebagian daerah dapat dihubungkan dengan infrastruktur kelistrikan yang telah tersedia. Namun, wilayah yang jauh dari jaringan utama memerlukan solusi pasokan listrik tersendiri.
Dari 10.068 lokasi yang masuk dalam target, 5.466 lokasi akan mendapat listrik melalui perluasan jaringan eksisting. Skema ini memungkinkan pasokan listrik menjangkau permukiman baru atau daerah yang berada di sekitar jaringan distribusi yang telah beroperasi.
Sementara itu, 4.602 lokasi terpencil direncanakan menggunakan pembangkit listrik berskala kecil dengan sistem off-grid. Sistem tersebut dirancang untuk melayani wilayah yang belum memungkinkan tersambung langsung ke jaringan listrik utama. Kebutuhan kapasitas pembangkit baru untuk kelompok lokasi terpencil ini diperkirakan sekitar 508 megawatt.
Menyasar Sekitar 770.000 Rumah Tangga
Program penyediaan listrik perdesaan tersebut ditargetkan menjangkau kurang lebih 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Cakupan ini menunjukkan bahwa elektrifikasi tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan infrastruktur energi, melainkan juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat di banyak wilayah.
Ketersediaan listrik dapat membuka ruang bagi kegiatan rumah tangga, pendidikan, layanan dasar, serta usaha kecil di tingkat lokal. Ketika pasokan energi tersedia secara lebih andal, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memakai peralatan produktif dan mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan daerahnya.
Qodari memberikan gambaran dari Noemuke di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran listrik di wilayah tersebut membantu warga menjalankan kegiatan usaha, termasuk penjualan es dan minuman. Contoh itu memperlihatkan bahwa dampak elektrifikasi dapat muncul melalui aktivitas sederhana yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa pasokan tenaga listrik.
Dalam konteks pembangunan wilayah, penyediaan listrik juga menjadi fondasi bagi pemanfaatan infrastruktur lain. Rumah yang dibangun di suatu kawasan akan lebih layak dihuni apabila penduduk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik, air, jalan, dan fasilitas penunjang lainnya.
Elektrifikasi Berkaitan dengan Program Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak berhenti pada penyediaan bangunan rumah. Hunian perlu berada dalam lingkungan yang memiliki infrastruktur pendukung agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.
“Jadi rumah itu bukan hanya rumah, tapi ada ekosistemnya. Ada listrik, ada air, ada jalan, ada fasilitas-fasilitas pendukungnya. Jadi kita harus memastikan rumah yang dibangun itu memang menjadi rumah yang layak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Ara.
Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara agenda perumahan dan pemerataan layanan dasar. Tanpa listrik, fungsi rumah sebagai ruang tinggal yang aman dan layak dapat terbatas, terutama bagi keluarga yang membutuhkan penerangan, akses komunikasi, penyimpanan makanan, atau dukungan bagi kegiatan usaha rumahan.
Percepatan pada sisa 8.552 lokasi akan menjadi penentu keberhasilan target 2029. Pemerintah perlu menyelesaikan dua jalur pekerjaan sekaligus: memperpanjang jaringan listrik ke wilayah yang memungkinkan terhubung dengan sistem yang ada, serta membangun pembangkit off-grid bagi daerah yang terpencil.
Pelaksanaan program secara bertahap melalui APBN juga membuat perencanaan proyek, kesiapan infrastruktur, dan penentuan prioritas lokasi menjadi penting. Dengan target yang mencakup puluhan provinsi dan ratusan ribu rumah tangga, proses elektrifikasi membutuhkan koordinasi yang konsisten agar pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat sasaran.
Apabila target 10.068 lokasi tercapai sesuai peta jalan, akses listrik di wilayah perdesaan dan terpencil diharapkan semakin merata. Bagi warga, perubahan itu dapat berarti lebih dari sekadar lampu yang menyala: listrik dapat menjadi penopang aktivitas ekonomi, kualitas hunian, dan kesempatan menjalankan kegiatan produktif di daerah masing-masing.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemerintah Kebut Penyediaan Listrik di 8 552?
Pemerintah Kebut Penyediaan Listrik di 8 552 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemerintah Kebut Penyediaan Listrik di 8 552 matter?
Pemerintah Kebut Penyediaan Listrik di 8 552 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.