Special Plan: Dana SAL di BSI Sempat Ditarik 25%

Dana SAL di BSI Sempat Ditarik 25% dalam Rangka Special Plan

Latar Belakang Kebijakan Penarikan Dana SAL

Special Plan – Dalam upaya menjaga keseimbangan keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkenalkan kebijakan penarikan Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam kerangka Special Plan. Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), mengungkapkan bahwa pada bulan Juni lalu, Kemenkeu memang melakukan penarikan dana SAL dari BSI sebesar 25%. Namun, jumlah ini masih terbatas dibandingkan total dana yang tersedia, sehingga dampaknya terhadap sistem keuangan nasional belum terlalu signifikan.

Proses dan Pertimbangan Kebijakan Penarikan SAL

Penarikan dana SAL ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan dana yang lebih fleksibel dalam Special Plan. Bob menjelaskan bahwa Kemenkeu telah mengadakan diskusi dengan perbankan, termasuk BSI, untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu likuiditas sektor keuangan. “Kami mempertimbangkan masukan dari seluruh bank agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, bahkan dalam konteks Special Plan yang tengah dijalankan,” tutur Bob dalam wawancara di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dalam rangka mengamankan stabilitas likuiditas, Kemenkeu juga melakukan perhitungan ulang terhadap alokasi dana SAL. Pemerintah berupaya memastikan bahwa penarikan dilakukan secara bertahap dan tidak berdampak negatif terhadap operasional bank. Bob menekankan bahwa meski ada penarikan, kondisi likuiditas BSI tetap terjaga dengan baik. “Dana pihak ketiga (DPK) BSI masih menunjukkan pertumbuhan, sehingga kami yakin kebijakan penarikan SAL dalam Special Plan ini tidak akan mengganggu operasional bank,” katanya.

“Liquidity BSI tetap terjaga, meskipun ada penarikan SAL. DPK terus bertambah, dan strategi likuiditas kita juga berjalan baik. Insya Allah, kondisi ini masih aman,” tutur Bob.

Pada tahap awal, Kemenkeu menempatkan dana SAL senilai Rp 300 triliun ke Himbara sejak September 2025. Dana tersebut disediakan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah berencana menarik kembali sebagian dana tersebut, yaitu sekitar Rp 130 triliun secara bertahap. Bob menyebutkan bahwa rencana ini sempat dipertimbangkan, tetapi akhirnya dibatalkan karena khawatir menimbulkan risiko terhadap likuiditas bank.

Pertimbangan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap Special Plan yang sedang dijalankan. Dalam wawancara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penarikan dana SAL akan diikuti oleh penambahan dana senilai Rp 100 triliun dalam dua tahap. “Sekarang sisa dana SAL di Himbara adalah Rp 170 triliun. Kita akan menambah dana tersebut sebesar Rp 100 triliun, lalu Rp 100 triliun lagi. Ini berdasarkan arahan Bapak Presiden,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Dalam konteks Special Plan, penambahan dana SAL ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan bank dan mengoptimalkan penggunaan dana dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Bob juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur alokasi dana. “Koordinasi antarinstansi sangat krusial dalam menentukan kebijakan SAL, terutama dalam rangka mewujudkan Special Plan yang berorientasi pada stabilitas ekonomi,” kata Bob. Hal ini menunjukkan bahwa Special Plan bukan hanya tentang penarikan, tetapi juga tentang pengelolaan dana yang lebih strategis.

Dana SAL sendiri memiliki peran penting dalam menunjang operasional perbankan, terutama saat terjadi tekanan likuiditas. Dengan adanya dana yang bisa ditarik kembali, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan penggunaannya dalam berbagai sektor prioritas. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kepercayaan investor atau masyarakat. Dalam Special Plan, Kemenkeu juga menekankan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan dana yang cukup untuk menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan internal bank.