Key Strategy: Anggaran Hanya untuk Latihan Militer Kopdes Capai Rp 30 Juta per Orang
Kopdes Latihan Militer Rp 30 Juta per Orang: Key Strategy untuk Peningkatan Efisiensi Key Strategy - Anggaran latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon
Kopdes Latihan Militer Rp 30 Juta per Orang: Key Strategy untuk Peningkatan Efisiensi
Key Strategy – Anggaran latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kembali menjadi perdebatan hangat dalam kalangan legislatif dan pengelola koperasi. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengungkapkan bahwa komponen latihan militer dalam program ini menguras dana sebesar Rp 30 juta per peserta, yang jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk pembelajaran manajerial. Ia menilai pendekatan ini perlu direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengelola Kopdes.
Struktur Pelatihan dan Distribusi Anggaran
Pelatihan yang berlangsung selama 45 hari terdiri dari 30 hari komponen kemiliteran dan 15 hari materi bisnis koperasi. Anggaran total sebesar Rp 45 juta per peserta dibagi menjadi dua bagian, dengan sekitar dua pertiga dana dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran. Menurut Hasanuddin, alokasi ini seharusnya dihitung ulang karena program Key Strategy menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa latihan militer bisa dianggap sebagai kegiatan yang memperkuat kompetensi manajerial jika dirancang secara lebih terpadu.
“Key Strategy dalam program ini menuntut penyesuaian struktur pelatihan agar lebih efektif dan fokus pada kebutuhan mendasar para calon pengelola Kopdes,” jelas Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Kompetensi Manajerial yang Kurang Terpenuhi
Hasanuddin menyoroti bahwa manajer Kopdes Merah Putih di masa depan perlu mampu mengelola organisasi, mengembangkan usaha, mengatur keuangan, serta memberdayakan masyarakat desa. Namun, komponen latihan militer yang mendominasi anggaran justru mengalihkan perhatian dari penguatan kemampuan tersebut. Ia menyarankan penggunaan dana lebih berimbang, dengan Key Strategy sebagai panduan utama dalam merancang pelatihan yang tidak hanya membentuk kedisiplinan, tetapi juga meningkatkan kapasitas bisnis.
Dalam wawancara terpisah, Hasanuddin menambahkan bahwa pelatihan militer yang terlalu berat bisa mengurangi motivasi peserta. “Saat ini, anggaran Key Strategy terasa tidak optimal karena perbedaan prioritas antara kompetensi teknis dan kompetensi bisnis,” katanya. Ia juga menekankan bahwa manajer Kopdes perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan usaha yang dinamis, bukan hanya latihan dasar kemiliteran.
Potensi Penghematan untuk Anggaran Negara
Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang, penghapusan komponen latihan militer diperkirakan bisa menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Hasanuddin menyatakan bahwa Key Strategy menawarkan solusi untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor yang lebih produktif, seperti pelatihan manajerial, teknologi informasi, atau pelatihan wirausaha. Ia menyarankan Kementerian Koperasi menjadi pelaksana utama program ini, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mendukung komponen khusus seperti Kampung Nelayan Merah Putih.
Penghematan ini juga bisa berdampak pada peningkatan kualitas manajer Kopdes. Hasanuddin menilai pelatihan yang lebih fokus pada bisnis akan membantu pengelola Kopdes membangun usaha yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing dalam pasar. “Key Strategy ini bukan sekadar tentang biaya, tetapi tentang pengaruh jangka panjang terhadap pengembangan ekonomi desa,” tambahnya.
Analisis Kompetensi dan Relevansi Pelatihan
Menurut Hasanuddin, kegiatan kemiliteran dalam pelatihan Kopdes Merah Putih terasa tidak relevan dengan tugas utama pengelolaan koperasi. Ia menilai penyesuaian struktur pelatihan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan Key Strategy berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan calon manajer yang kompeten. Pelatihan harus mencakup keahlian dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha, selain menerapkan prinsip kedisiplinan yang dianggap penting.
Hasanuddin juga mengkritik kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan. Ia mencontohkan bahwa pelatihan yang menghabiskan Rp 30 juta per orang untuk kegiatan kemiliteran, padahal keahlian bisnis bisa diakuisisi dengan biaya lebih rendah. “Key Strategy menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk program yang dibiayai dari APBN,” imbuhnya.
Impak pada Pengembangan Koperasi Desa
Kopdes yang menjadi inti dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi pedesaan perlu diarahkan pada pengelolaan usaha yang efektif. Hasanuddin menekankan bahwa Key Strategy dalam pelatihan ini harus mencerminkan prioritas tersebut, yaitu penguatan kompetensi manajerial yang langsung berdampak pada keberhasilan usaha koperasi. Ia juga mengusulkan kerja sama lebih erat antara Kementerian Koperasi dan sektor lain untuk memastikan pelatihan tidak hanya bermutu, tetapi juga berdampak positif secara ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
