Main Agenda: Dukung Program 3 Juta Rumah, Target KUR Perumahan Naik Jadi Rp 50 Triliun
Pemerintah Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Target KUR Perumahan Rp50 Triliun Main Agenda menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan
Main Agenda: Pemerintah Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Target KUR Perumahan Rp50 Triliun
Main Agenda menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan akses perumahan untuk masyarakat Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi Rp50 triliun, sebagai bagian dari peningkatan dukungan terhadap program 3 juta rumah. Target penyesuaian ini diambil setelah realisasi pembiayaan mencapai Rp20,3 triliun hingga 30 Juni 2026, atau 57,71% dari angka awal Rp35,2 triliun.
Strategi Peningkatan KUR Perumahan
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, mengungkapkan bahwa peningkatan plafon KUR Perumahan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menegaskan bahwa instrumen ini menjadi salah satu sarana paling efektif dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. “Dengan adanya Main Agenda ini, kami berharap lebih banyak pengembang dan masyarakat bisa mendapatkan akses ke dana pembiayaan,” jelas Sri.
Dalam implementasinya, KUR Perumahan masih didominasi oleh pendanaan untuk pengembang properti, yang mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Selain itu, aliran dana juga mengarah ke toko bahan bangunan dan kontraktor sebagai bagian dari rantai pasok perumahan. Wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi daerah dengan penyerapan terbesar, dengan angka masing-masing sekitar Rp4,6 triliun dan Rp3,4 triliun. Jawa Barat juga masuk dalam daerah dengan realisasi tinggi, yaitu Rp3,2 triliun.
Bank-Bank Utama dalam Penyaluran KUR
Secara institusi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tetap menjadi penyalur KUR Perumahan terbesar, dengan realisasi mencapai Rp10,5 triliun, atau lebih dari 50% dari total penyaluran. Jajaran penyalur lainnya meliputi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp3,9 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp2,1 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp1,1 triliun, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk Rp1,1 triliun. “Dukungan dari Main Agenda ini memastikan bahwa peran bank-bank besar dalam penyaluran KUR Perumahan tetap optimal,” tambah Sri.
Dalam rangka memperkuat Program 3 Juta Rumah, pemerintah juga memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hingga 1 Juli 2026, FLPP mencatatkan realisasi 93.339 unit, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Rinciannya, 93.330 unit berupa rumah tapak, sementara rumah susun hanya 9 unit.
Pengembang dan Kontribusi Lokal
Realestat Indonesia (REI) tetap menjadi kontributor utama dalam penyaluran FLPP, dengan 38.855 unit, atau sekitar 41,6% dari total penyaluran. Wilayah Jawa Barat mendominasi dengan 23.221 unit, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Banten. Sri menjelaskan bahwa peningkatan kuota BSPS dari 45.000 unit di 2025 menjadi 400.000 unit di 2026 menjadi bagian dari Main Agenda untuk memperluas peluang bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, progres BSPS masih tertinggal dibandingkan instrumen lainnya, dengan hanya 88.635 penerima hingga 1 Juli 2026. Anggaran BSPS mencapai Rp8,5 triliun, dari jumlah tersebut 50.945 penerima telah memasuki tahap konstruksi, tetapi rumah yang selesai hanya 269 unit. “Main Agenda ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat target,” ujar Sri dalam wawancara terpisah.
Realisasi dan Tantangan
Realisasi KUR Perumahan yang telah mencapai Rp20,3 triliun menunjukkan momentum positif dalam mendukung program perumahan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mempercepat pembangunan rumah susun yang menjadi bagian dari target. Implementasi Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 2026 dan aturan pendukungnya di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih dalam proses finalisasi.
Dengan Main Agenda ini, pemerintah berharap bisa memperkuat aksesibilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan. Penyaluran KUR Perumahan, FLPP, dan BSPS akan diintegrasikan untuk menciptakan ekosistem yang lebih solid. “Kami yakin dengan peningkatan target, 3 juta rumah bisa tercapai lebih cepat,” kata Sri, menutup pernyataan.
