New Policy: Cadangan Beras Pemerintah Tembus 7,75 Juta Ton, Ini Alokasi Penyalurannya

New Policy: 7,75 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah

New Policy – Dalam rangka menerapkan new policy terkini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa distribusi beras dari cadangan pemerintah (CBP) telah mencapai 7,75 juta ton sejak 2023 hingga 2025. Alokasi ini dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penanganan keadaan darurat. New policy ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan beras nasional dan mengatasi fluktuasi harga yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa kebijakan new policy tetap menjadi fokus pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras selama periode krisis. New policy ini tidak hanya mendorong distribusi beras ke daerah-daerah terpencil, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan harga pangan agar tidak terganggu oleh perubahan musim atau faktor eksternal.

“Dengan new policy ini, pemerintah memastikan bahwa akses masyarakat terhadap beras tetap terjaga, sekaligus menjaga keseimbangan harga pangan secara nasional,” kata Ketut dalam pernyataan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Penyaluran CBP Tahun 2023-2025

Menurut data Bapanas, realisasi penyaluran CBP pada 2023 mencapai 2,76 juta ton. Angka ini meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024, dan pada 2025, distribusi sebesar 1,62 juta ton tercatat. New policy menyasar distribusi beras secara lebih strategis, terutama di wilayah yang rentan terhadap krisis pangan.

Program SPHP menjadi saluran utama penyaluran CBP di 2025 dengan volume 802.900 ton atau hampir separuh dari total distribusi. Bantuan pangan beras mengikuti dengan jumlah 710.780 ton, disusul anggaran golongan sebanyak 92.100 ton, dan tanggap darurat sebanyak 13.160 ton. New policy ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah dan lembaga pangan untuk memastikan keberlanjutan program.

Peningkatan Stok Beras Nasional

Bapanas menegaskan bahwa program penyaluran CBP akan terus berlanjut di tahun 2026 sebagai bagian dari new policy yang lebih komprehensif. Pemerintah juga memperkuat stok beras nasional dengan penyerapan gabah dan beras hasil produksi petani lokal, yang menjadi inti dari new policy ini.

“Kini pemerintah mengarahkan upaya penyerapan panen petani guna memperkuat CBP. Upaya ini juga diimbangi dengan pelaksanaan program penyaluran hingga akhir tahun mendatang. Tentunya upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya,” tambah Ketut.

Hingga 18 Juni 2026, total penyaluran CBP mencapai 946.800 ton. Rincian distribusi mencakup bantuan pangan beras sebanyak 550.100 ton, SPHP 348.500 ton, anggaran golongan 36.800 ton, serta tanggap darurat 11.300 ton. New policy ini berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan stok beras, yang sebelumnya sering dianggap tidak terkendali.

Pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan alokasi bantuan pangan beras selama tiga bulan di semester kedua tahun ini. Di sisi lain, stok beras yang dikelola Perum Bulog terus naik. Per 18 Juni 2026, persediaan beras nasional di gudang Bulog mencapai 5,2 juta ton. New policy ini memastikan bahwa stok beras tetap memadai untuk menjawab kebutuhan pangan di tengah dinamika pasar global.