Main Agenda: RPMK Kemasan Polos Rokok Diminta Dikaji Ulang

RPMK Kemasan Polos Rokok Diminta Dikaji Ulang

Main Agenda – Jakarta – Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur desain kemasan rokok dan produk tembakau menjadi topik utama yang dibahas dalam rapat umum. RPMK ini berpotensi mengubah wajah industri tembakau nasional dengan memaksa penyeragaman warna, bentuk, dan ukuran kemasan, serta menetapkan peringatan kesehatan yang lebih besar. Meski tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok, banyak pihak menilai bahwa aturan ini perlu diperiksa kembali agar tidak memberi dampak negatif yang signifikan. Dalam diskusi, sejumlah ahli mengingatkan bahwa Main Agenda ini tidak hanya mengacu pada aspek kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan peran sektor lain dalam ekosistem pertembakauan.

Konteks Regulasi Perlu Dipertimbangkan Lebih Matang

RPMK yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dianggap kurang merangkul perspektif multidimensi, khususnya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah dan karakteristik produksi tembakau. Gugun El Guyanie, pengamat hukum tata negara dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini cenderung dominan dalam konteks kesehatan tanpa memperhitungkan dampak struktural terhadap pertanian, perindustrian, dan sektor lainnya. Menurutnya, Main Agenda RPMK ini justru bisa menciptakan ketidakseimbangan karena tidak melibatkan stakeholder yang terkait langsung dengan industri tembakau.

“RPMK yang saat ini diusulkan kurang mengintegrasikan kepentingan sektor-sektor ekonomi yang menjadi pendorong utama. Kebijakan yang dijalankan hanya berfokus pada pengawasan kesehatan, tetapi mengabaikan hubungan antara produk tembakau dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama,” kata Gugun, seperti yang dilaporkan Jumat (3/7).

Perbedaan Karakteristik Daerah Jadi Fokus

Dalam perspektif daerah, kebijakan kemasan polos rokok dianggap kurang adaptif terhadap kondisi lokal. Daerah seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara, yang menjadi sentra produksi tembakau, memiliki karakteristik produksi yang berbeda dari wilayah kota. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan karena perusahaan kecil dan menengah (UKM) di daerah mungkin tidak mampu memenuhi standar desain yang ketat. Main Agenda RPMK ini, jika tidak diatur dengan rinci, bisa menimbulkan krisis ekonomi di level mikro.

“Dampaknya sangat beragam. Di satu sisi, kebijakan ini memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain, dapat mengancam kelangsungan hidup banyak usaha kecil yang bergantung pada produksi tembakau. Sebagai contoh, penurunan produksi rokok kretek tangan (SKT) bisa menyebabkan kehilangan puluhan ribu pekerja, terutama di pedesaan,” tambah Gugun. Ia menekankan bahwa Main Agenda ini harus dilihat sebagai alat yang menggabungkan kepentingan kesehatan dengan pertimbangan ekonomi daerah.

Potensi Kenaikan Biaya Produksi dan Peredaran Ilegal

Dalam analisis lebih lanjut, Main Agenda RPMK juga dikaitkan dengan kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi produsen rokok. Desain kemasan polos dengan warna Pantone 448C dan ukuran seragam mungkin memaksa perusahaan menambah investasi dalam cetak dan distribusi. Hal ini berpotensi mengurangi profit yang sebelumnya diperoleh dari penggunaan kemasan berwarna-warni yang menarik konsumen. Sarmidi Husna, Ketua Umum Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), mengingatkan bahwa Main Agenda ini harus memastikan bahwa kebijakan tidak merugikan pengusaha lokal.

“PP 28 Tahun 2024 yang menjadi dasar RPMK ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena mengandung beberapa ketentuan yang masih bersifat ambigu. Jika tidak diperjelas, Main Agenda ini bisa menjadi alasan peredaran rokok ilegal meningkat karena produsen mencari jalan keluar dari aturan yang terlalu ketat,” jelas Sarmidi. Ia menekankan bahwa kebijakan yang ditetapkan harus memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan keberagaman kondisi daerah.

Dampak pada Tenaga Kerja dan Pertanian

Main Agenda RPMK dinilai akan memengaruhi sekitar 6 juta tenaga kerja di sektor tembakau, terutama di tingkat produksi dan distribusi. Pergeseran kebijakan ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perusahaan besar menggeser produksi ke perusahaan yang mampu memenuhi standar kemasan. Selain itu, industri pertanian yang menyuplai bahan baku tembakau juga akan mengalami tekanan karena perlu beradaptasi dengan perubahan konsumsi pasar. Ini menunjukkan bahwa Main Agenda RPMK tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga menjadi pendorong perubahan struktur industri secara keseluruhan.

Kebijakan ini juga memicu diskusi tentang kesadaran masyarakat. Meski peringatan kesehatan pada kemasan rokok efektif dalam mengurangi konsumsi, ada risiko bahwa kesadaran ini bisa berubah menjadi hambatan bagi konsumen yang tidak menginginkan perubahan. Sarmidi menyebut bahwa Main Agenda RPMK harus diiringi dengan program sosial yang mengimbangi dampak negatifnya, seperti pelatihan atau bantuan finansial bagi produsen kecil.

Langkah Selanjutnya untuk Memperbaiki RPMK

Sebagai tindak lanjut dari Main Agenda ini, pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai potensi dampak ekonomi dan sosial. Terutama dalam mempertimbangkan cara kemasan polos bisa tetap efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan sektor tembakau. Dalam diskusi, beberapa pihak menyarankan bahwa kemasan bisa menggunakan desain yang lebih sederhana namun tetap menarik, sekaligus mempertahankan kejelasan informasi kesehatan.

“Main Agenda RPMK harus menjadi pilar kebijakan yang menyeimbangkan antara kesadaran kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Jika tidak, kebijakan ini bisa mengubah arah pertumbuhan industri tembakau yang selama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertanian yang berkelanjutan,” pungkas Sarmidi. Ia menambahkan bahwa keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk asosiasi industri dan masyarakat, akan membantu memastikan Main Agenda ini berjalan adil dan efektif.