New Policy: Ekonom Proyeksi Cadangan Devisa Juni Tertekan, Defisit NPI Berlanjut di Kuartal Kedua

Ekonom Proyeksi Defisit NPI dan Tekanan Cadangan Devisa di Kuartal II

New Policy – Dalam konteks New Policy yang baru diterapkan, para ahli ekonom mengungkapkan bahwa cadangan devisa Indonesia pada bulan Juni 2026 diprediksi masih mengalami tekanan signifikan. Hal ini terjadi meskipun terdapat upaya-upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menarik aliran modal asing, namun defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang berlanjut di kuartal II-2026 menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika pasar keuangan dalam negeri.

Kebijakan New Policy dan Penurunan Cadangan Devisa

Myrdal Gunarto, Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN), menyoroti bahwa cadangan devisa negara akan menyusut hingga US$ 141,2 miliar pada Juni 2026, dibandingkan US$ 144,9 miliar di bulan Mei. Menurutnya, New Policy yang diterapkan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir turut berkontribusi pada tekanan tersebut.

“Kebijakan New Policy yang baru diterapkan mencerminkan dampak pada kinerja neraca pembayaran, terutama melalui penurunan aliran modal dan defisit transaksi berjalan,” ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (6/7/2026).

Penurunan cadangan devisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk arus modal yang keluar dari pasar saham, defisit neraca perdagangan yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, serta pembayaran utang luar negeri. Kebijakan New Policy yang memengaruhi tingkat suku bunga dan kebijakan moneter juga turut berperan dalam menekan daya tarik investasi asing.

Kondisi Ekonomi dan Proyeksi Neraca Pembayaran

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), mengatakan bahwa cadangan devisa per Juni 2026 mungkin tetap stagnan atau mengalami tekanan, tanpa tanda-tanda pemulihan yang kuat. Hal ini berhubungan erat dengan defisit NPI yang diperkirakan masih berlanjut di kuartal II-2026.

“Proyeksi New Policy terhadap neraca pembayaran masih memberi tekanan, terutama karena ekspor yang belum optimal dan impor yang terus meningkat,” ujar David kepada Kontan, Senin (6/7/2026).

Menurut David, defisit NPI kuartal II-2026 diperkirakan mencapai sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar, lebih rendah dari defisit kuartal I-2026 yang mencapai US$ 9,15 miliar. Namun, tekanan eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak global masih menjadi faktor penghambat, seiring berlangsungnya New Policy yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) juga terus memperkuat kebijakan New Policy untuk menjaga keseimbangan pasar valas. Strategi intervensi melalui instrumen NDF offshore dan pasar spot dilakukan agar rupiah tidak terlalu melemah. Meski demikian, BI tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas aliran modal asing yang masuk.

Faktor Penopang Cadangan Devisa di Kuartal II

Banjaran Surya Indrastomo, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), memproyeksikan bahwa cadangan devisa Juni 2026 akan tetap stabil di kisaran US$ 145 miliar. Menurutnya, perbaikan NPI pada kuartal II-2026 lebih banyak didukung oleh capital inflow dan respons kebijakan New Policy yang diterapkan oleh BI.

“Kebijakan New Policy memberikan ruang untuk stabilisasi cadangan devisa, meskipun kontribusinya masih terbatas. Ini terlihat dari aliran modal asing yang sekitar US$ 3,9 miliar hingga pertengahan Juni, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN),” ujar Banjaran.

Menurut Banjaran, aliran modal yang masuk membantu mengimbangi kebutuhan valuta asing dalam negeri, pembayaran utang, dan defisit neraca perdagangan. Namun, kebijakan New Policy yang sedang berlangsung perlu diperhatikan karena dampaknya terhadap kinerja pasar keuangan bisa berubah jika kondisi ekonomi global tidak stabil.

Analisis ekonom lainnya menunjukkan bahwa penerapan New Policy berdampak pada volatilitas pasar. Selain itu, kenaikan harga komoditas internasional dan tekanan dari mata uang asing, seperti dolar dan yen, tetap menjadi tantangan utama bagi ketersediaan cadangan devisa. Dengan kondisi ini, BI harus terus mengawasi efektivitas New Policy dalam mengoptimalkan penggunaan valuta asing.