New Policy: Penggantian Bea Cukai dengan SGS Tak Otomatis Berantas Manipulasi Impor

New Policy: Penggantian Bea Cukai dengan SGS Tidak Otomatis Berantas Manipulasi Impor

New Policy – Terbitnya New Policy yang mengganti institusi kepabeanan dengan Societe Generale de Surveillance (SGS) menuai kritik karena dinilai tidak cukup efektif mengatasi manipulasi impor. Meski mengubah mekanisme verifikasi barang, pemerintah diingatkan bahwa perubahan ini perlu didukung oleh peningkatan manajemen, kualitas aparat, dan sistem pengawasan yang lebih matang. M. Rizal Taufikurahman, kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menekankan bahwa New Policy harus diimbangi dengan reformasi internal untuk memastikan transparansi di sektor kepabeanan.

Keterbatasan SGS dalam Pembenahan Sistem

New Policy ini bertujuan mengoptimalkan proses impor dengan menggantikan fungsi Bea Cukai dalam aspek teknis. Namun, banyak ekonom menyatakan bahwa penggantian ini belum memastikan penghapusan manipulasi impor. Rizal menjelaskan bahwa kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan fisik, tetapi juga tata kelola sistem risiko, penegakan hukum, serta integrasi data antar-instansi. “Jika New Policy hanya mengubah metode verifikasi, masalah korupsi atau praktik tidak jujur bisa berpindah ke tahap pemeriksaan barang oleh pihak ketiga,” kata Rizal kepada Kontan.co.id, Senin (6/7/2026).

Beberapa contoh manipulasi, seperti under invoicing atau impor ilegal, masih bisa dilakukan jika sistem pengawasan tidak diperkuat. Rizal menambahkan bahwa New Policy memerlukan harmonisasi regulasi antar-negara dan pengawasan yang lebih ketat. “Kegagalan New Policy dalam meningkatkan keterbukaan akan membuat kebijakan tersebut justru memperkuat praktik penyimpangan di sektor impor,” ujarnya.

Fungsi Bea Cukai Tidak Bisa Dihapus

Fungsi-fungsi kritis Bea Cukai, seperti pemungutan bea masuk dan cukai, penyidikan, penindakan pelanggaran, serta pengawasan di perbatasan, tetap menjadi tanggung jawab institusi pemerintah. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) menyatakan bahwa New Policy tidak menggantikan peran Bea Cukai sebagai badan negara yang berwenang. “SGS hanya memperkuat aspek teknis, tetapi tidak menggantikan fungsi Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara atau mengawasi alur perdagangan,” jelas Yusuf.

Dalam praktiknya, New Policy pada 1985 melalui skema pre-shipment inspection (PSI) memberikan peran tambahan kepada organisasi inspeksi internasional. Namun, Yusuf memperingatkan bahwa manipulasi nilai barang bisa berpindah ke klasifikasi kode HS atau jumlah barang yang diizinkan. “New Policy tidak menjamin kebersihan sistem, terutama jika kapasitas Bea Cukai tidak ditingkatkan secara signifikan,” tambahnya.

Risiko dan Efektivitas New Policy

Yusuf juga mengingatkan bahwa organisasi surveyor swasta, termasuk SGS, tidak selalu bebas dari kecurangan. Dalam skema New Policy, pihak ketiga menjadi penentu kualitas barang, sehingga potensi konflik kepentingan meningkat. “SGS yang menggantikan Bea Cukai dalam verifikasi teknis bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, terutama jika sistem internal tidak transparan,” jelasnya.

Lebih lanjut, New Policy mengandalkan pihak ketiga juga berpotensi menambah biaya impor. Yusuf menyoroti bahwa ketergantungan pada layanan eksternal seperti SGS mungkin membuat pemerintah lebih lambat dalam melakukan reformasi. “New Policy perlu diimbangi dengan pendanaan yang memadai untuk mendukung keberlanjutan inspeksi dan verifikasi,” katanya. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan New Policy memerlukan perencanaan matang agar tidak hanya menjadi penyederhanaan, tetapi juga solusi jangka panjang.

Dalam konteks ini, New Policy juga menjadi refleksi kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi di sektor kepabeanan. Meski mengganti Bea Cukai dengan SGS dalam beberapa aspek, pemerintah tetap harus memastikan bahwa institusi lokal memiliki kemampuan untuk mengawasi proses tersebut. Yusuf menekankan bahwa New Policy adalah langkah awal, tetapi tidak cukup untuk mengakhiri manipulasi impor secara keseluruhan.

Analisis terhadap New Policy menunjukkan bahwa perubahan ini memang menghadirkan potensi peningkatan efisiensi. Namun, kritikus menilai bahwa tanpa peningkatan manajemen internal, New Policy hanya akan mengubah bentuk manipulasi, bukan menghilangkan masalahnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, New Policy perlu didukung oleh peningkatan kapasitas Bea Cukai dan keterlibatan aktif pihak terkait dalam pengawasan bersama.