Main Agenda: Bupati Temanggung Tolak Penyeragaman Kemasan Rokok, Sebut Ancam Petani Tembakau

Main Agenda: Bupati Temanggung Tolak Penyeragaman Kemasan Rokok, Sebut Ancam Petani Tembakau

Main Agenda – Bupati Temanggung Agus Setyawan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Menurutnya, aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 berpotensi mengganggu keberlanjutan pertanian tembakau, yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya disosialisasikan, sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan petani dan pengusaha lokal.

Pengaruh Regulasi terhadap Petani dan Industri Tembakau

Menurut Bupati Temanggung, jika penyeragaman kemasan rokok diberlakukan, pengusaha dan petani tembakau akan kesulitan memenuhi permintaan pasar. “Kebijakan ini bisa membuat usaha kecil kami sulit bertahan karena biaya produksi meningkat, sementara harga jual tembakau tidak ikut naik,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (7/7/2026). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada pengelolaan kemasan yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem industri tembakau.

Bupati menyoroti bahwa kebijakan ini terlalu sering dibuat tanpa melibatkan pemangku kepentingan lokal. “Main Agenda yang seharusnya menjadi komunikasi, justru menjadi ancaman bagi ekonomi kita,” terangnya. Ia meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang rancangan tersebut agar tidak hanya menguntungkan industri rokok modern, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada komoditas ini.

Kepentingan Tembakau dalam Perekonomian Daerah

Tembakau “Emas Hijau” di Temanggung tidak hanya menjadi bahan baku industri rokok, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga setempat. Sebanyak 16.000 hingga 18.000 hektare lahan ditanami tanaman tembakau, dengan produksi mencapai 12.000 ton kering per tahun. Kebijakan penyeragaman kemasan, menurut Bupati, bisa mengganggu pengelolaan petani yang sudah lama beradaptasi dengan kondisi pasar lokal dan nasional.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengkritik proses penyusunan aturan. Ia menyatakan bahwa para petani dan pengusaha tembakau tidak terlibat sejak awal dalam diskusi. “Main Agenda harus menjadi ruang dialog, bukan instrumen tekanan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tembakau tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Temanggung, yang hidup di sekitar Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau.

Dalam wawancara terpisah, Agus Parmuji menyoroti bahwa kebijakan ini bisa mengurangi daya saing produk tembakau Temanggung di pasar nasional. “Jika kemasan diseragamkan, harga jual tembakau mungkin turun karena daya tariknya berkurang, padahal kualitasnya tetap terjaga,” jelasnya. Ia menekankan bahwa tembakau di daerah ini memiliki nilai tambah karena kualitas unggul dan cara pengemasan yang khas.

Main Agenda menurut Bupati Temanggung juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat pedesaan. Ia mencontohkan bahwa kebijakan seperti ini bisa mengganggu mata pencaharian ratusan keluarga. “Main Agenda yang seharusnya mendukung pertanian, justru mengancam keberlanjutan usaha mereka,” tambahnya. Ia berharap pemerintah pusat bisa menciptakan kebijakan yang seimbang antara kesehatan publik dan kesejahteraan petani.

Menurut analisis pemerintah daerah, sektor pertanian tembakau di Temanggung memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Selain itu, kebijakan ini juga bisa berdampak pada keberlanjutan usaha pengolahan tembakau, seperti pembuatan rokok tradisional yang memperkuat ikatan antarwarga. Bupati menyarankan agar pemerintah pusat melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan secara menyeluruh.