New Policy: Banggar Defisit APBN 2026 Bisa di Bawah 2,85% Jika Belanja MBG Diefisiensikan

New Policy Membawa Harapan untuk Mengurangi Defisit APBN 2026 ke Bawah 2,85%

New Policy yang diumumkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjadi sorotan karena berpotensi menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga di bawah 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketua Banggar, Said Abdullah, menyatakan bahwa peluang ini sangat tergantung pada efisiensi pengelolaan belanja, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan pembiayaan yang tersedia secara optimal. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Penghematan Belanja MBG dan Strategi New Policy

New Policy menekankan bahwa penghematan belanja MBG menjadi kunci utama dalam mendorong penurunan defisit APBN 2026. Said Abdullah menjelaskan bahwa program MBG, yang sebelumnya dianggarkan dengan anggaran besar, masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam MBG, pemerintah dapat mengurangi beban belanja yang tidak terduga dan memastikan dana dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif. New Policy ini juga meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran program tersebut, agar tidak ada pemborosan yang terjadi.

Kebijakan baru ini mengintegrasikan beberapa langkah konkret, seperti peninjauan ulang rencana kegiatan dan penambahan opsi pembiayaan alternatif. Dengan adanya New Policy, pemerintah diharapkan bisa mengurangi pengeluaran yang tidak efisien, sekaligus mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Said Abdullah menegaskan bahwa efisiensi dalam MBG bukan hanya mengenai anggaran, tetapi juga bagaimana program tersebut diimplementasikan di lapangan.

Kenaikan Defisit APBN dan Faktor Ekonomi

Proyeksi defisit APBN 2026 naik sebesar 0,17% PDB atau sekitar Rp 44,3 triliun, yang diakibatkan oleh kenaikan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi US$ 83 per barel. Meski demikian, New Policy menekankan bahwa kenaikan ini masih dalam batas aman, karena pemerintah tetap menggunakan asumsi nilai tukar rupiah yang stabil, yakni Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini juga melibatkan evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan dana dan upaya untuk mengatur belanja secara lebih rasional.

“Kami percaya bahwa New Policy akan menjadi pendorong utama dalam memastikan defisit APBN 2026 bisa dipertahankan di bawah 2,85% PDB. Selama ini, defisit APBN 2025 hanya mencapai 2,81% PDB, yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran masih bisa dicapai,”

Pemerintah juga mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan moneter, seperti inflasi dan tekanan pada perekonomian. New Policy menyarankan penyesuaian strategi pembiayaan, termasuk penggunaan utang secara selektif, agar tidak mengganggu keseimbangan keuangan jangka panjang. Dengan kombinasi efisiensi belanja MBG dan optimasi pembiayaan, defisit APBN 2026 diperkirakan bisa diatasi dengan baik, meski masih ada tantangan yang perlu diperhatikan.

SiLPA Tinggi Menjadi Fokus New Policy

Sedangkan untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), New Policy menyoroti bahwa angka tersebut mencapai Rp 255,5 triliun, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan investasi atau program-program prioritas. Said Abdullah mengatakan bahwa SiLPA yang tinggi bukan hanya menjadi indikator keberhasilan pengelolaan anggaran, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian jika diarahkan dengan tepat.

“SiLPA yang mencapai Rp 255,5 triliun harus menjadi bahan evaluasi yang serius. New Policy ingin memastikan dana tersebut tidak terbuang percuma, tetapi digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur,”

Kebijakan baru ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan adanya pelatihan dan monitoring yang ketat, diharapkan belanja MBG bisa diperbaiki dan defisit APBN bisa dipertahankan di bawah level 2,85%. New Policy menjadi jawaban dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara.

Tantangan dalam Implementasi New Policy

Meski New Policy menawarkan harapan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Salah satu faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengawasi efisiensi anggaran. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proyeksi defisit APBN 2026 tidak terlalu optimistis, sehingga memicu risiko peningkatan utang yang berlebihan.

“New Policy memerlukan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi seluruh belanja negara secara berkala. Jika tidak ada perubahan dalam kebijakan, maka defisit APBN 2026 masih bisa mencapai 2,85% PDB,”

Pemangkasan belanja yang diusulkan dalam New Policy juga diharapkan bisa dilakukan secara transparan. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada kebijakan belanja yang tidak berdampak signifikan pada angka defisit. New Policy juga ingin memastikan bahwa semua program pemerintah tetap berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Sebagai penutup, New Policy menjadi jawaban dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas APBN. Dengan pendekatan yang lebih rasional dan efisien, defisit APBN 2026 bisa dijaga di bawah 2,85%, sehingga memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia di tengah kondisi global yang tidak pasti. Kebijakan ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk fokus pada pembangunan jangka panjang, daripada hanya mengejar target defisit yang terlalu agresif.