Solving Problems: DEN: Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat, tetapi Literasi Masih Tertinggal

Solving Problems: Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat, Tapi Literasi Masih Tertinggal

Peningkatan Akses ke Layanan Keuangan

Solving Problems – Dalam survei terbaru, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 92,74% pada tahun 2025, menandai perbaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Meski angka ini menunjukkan kemajuan, kenyataannya, literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah, hanya 66,46%. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti bahwa perluasan akses ke layanan keuangan bukan lagi tantangan utama, tetapi bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar adalah masalah yang harus diselesaikan.

Keterbatasan Pemahaman Finansial Masyarakat

Mari Elka menyatakan bahwa kemudahan akses ke rekening bank atau QRIS (Quick Response for Internet Service) telah menjadi hal yang biasa bagi sebagian besar penduduk. Namun, Solving Problems dalam penggunaan layanan keuangan masih jauh dari sempurna. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, belum paham bagaimana mengelola uang secara efektif atau memanfaatkan produk finansial untuk meningkatkan kesejahteraan. “Masalahnya tidak hanya tentang akses, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari inklusi keuangan,” jelas Mari.

“Jadi, tidak cukup hanya memiliki rekening bank atau menggunakan QRIS. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memanfaatkannya sehingga dapat memperoleh manfaat dari inklusi keuangan, baik dalam sistem keuangan, kegiatan usaha, maupun pembangunan,” ujar Mari dalam forum Indonesia Digital Bank Summit 2026, Selasa (7/7/2026).

Tantangan dalam Distribusi Literasi Keuangan

Keterbatasan literasi keuangan menjadi hambatan utama bagi pengembangan inklusi keuangan. Meski akses ke layanan sudah meningkat, pemahaman masyarakat tentang konsep tabungan, investasi, atau pinjaman masih kurang optimal. Mari menyoroti bahwa ketimpangan gender dan perbedaan antara daerah perkotaan dengan pedesaan memperparah situasi ini. Solving Problems dalam meningkatkan literasi keuangan memerlukan upaya yang lebih terarah, seperti edukasi dasar melalui media lokal atau program khusus untuk kelompok rentan.

Peran Pemerintah dan Stakeholder

Kebijakan pemerintah dan partisipasi para pemangku kepentingan menjadi kunci Solving Problems dalam meningkatkan literasi keuangan. Mari mengingatkan bahwa pendidikan keuangan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, digitalisasi layanan keuangan, seperti aplikasi mobile banking atau platform e-commerce, perlu diiringi dengan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami fungsi dan manfaatnya. “Solusi ini tidak bisa hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur

Menurut Mari, pengembangan infrastruktur keuangan harus diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat dapat mengelola dana pribadi, mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, dan memperkuat usaha kecil menengah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Solving Problems dalam transisi ke sistem keuangan modern.

Tujuan Jangka Panjang untuk Inklusi Keuangan

Mari Elka menegaskan bahwa target jangka panjang adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara finansial. Solving Problems dalam inklusi keuangan tidak hanya tentang menjangkau lebih banyak orang, tetapi juga tentang mengubah cara mereka berpikir dan berinteraksi dengan sistem keuangan. “Kita perlu mengembangkan model pendidikan keuangan yang efektif, terjangkau, dan menjangkui segala lapisan masyarakat,” tuturnya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, inklusi keuangan di Indonesia dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.