Topics Covered: Pemerintah Tegaskan Pembentukan PFII Tidak Libatkan APBN, Tapi Andalkan Danantara

Pemerintah Tegaskan PFII Dibiayai Danantara, Bukan APBN

Topics Covered – JAKARTA. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa pembentukan Kawasan Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber dana utama. Sebaliknya, dana awal PFII akan dihimpun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin. Pernyataan ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa keuangan negara tidak terbebani dalam proses pembentukan PFII.

Skema Pendanaan Masih Fleksibel

Dalam wawancara dengan Komisi XI DPR RI, Herman mengatakan bahwa sementara ini pemerintah berupaya agar pendanaan PFII tidak menambah beban keuangan negara. Ia menambahkan, meskipun saat ini modal awal tidak berasal dari APBN, skema tersebut bisa berubah tergantung hasil diskusi lebih lanjut. Topics Covered menjelaskan bahwa penggalangan dana dari Danantara menjadi prioritas, tetapi keputusan akhir masih menunggu kejelasan regulasi yang sedang dibahas.

“Ya, modal awalnya untuk sementara prinsipnya kalau bisa tidak dari APBN. Karena Danantara sudah punya dana. Tapi nanti kita lihat, masih bisa bergeser,” ujar Herman saat dijumpai di Gedung DPR RI, Rabu (8/7/2026).

RUU PFII Masih dalam Tahap Finalisasi

Kepala Ekonomi BPI Danantara, Masyitah Crystallin, menyatakan bahwa detail tentang sumber dana dan jumlah modal untuk PFII masih dalam proses finalisasi. Topics Covered mencatat bahwa RUU terkait PFII belum dikeluarkan, sehingga keputusan penggalangan dana bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Masyitah juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan peran Danantara dalam mendukung pengembangan kawasan keuangan internasional.

“RUU-nya belum keluar. Itu terserah pemerintah, tanya ke Kemenkeu,” kata Masyitah kepada media di Kompleks Parlemen.

Struktur Danantara Berperan Penting

Pembentukan PFII mengandalkan peran Danantara sebagai badan pengelola dana. Topics Covered menyoroti bahwa Danantara memiliki mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan APBN, terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran negara. Badan ini diperkirakan akan memanfaatkan dana dari investor swasta, institusi keuangan, dan sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, besaran dana awal masih menunggu persetujuan pemerintah.

Manfaat PFII untuk Ekonomi Nasional

Pembentukan PFII diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Topics Covered menjelaskan bahwa kawasan ini akan menjadi pusat investasi yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan bisnis keuangan. Dengan tidak melibatkan APBN, pemerintah dapat mengalihkan fokus pada pengelolaan dana secara efisien, sementara Danantara bertugas memastikan stabilitas keuangan selama proses ini berlangsung.

“PFII akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pendanaan dari Danantara, kita bisa mempercepat realisasi proyek strategis tanpa menguras anggaran negara,” tambah Masyitah dalam diskusi terpisah.

Langkah Pemerintah untuk Memastikan Transparansi

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman, pemerintah berkomitmen untuk mempublikasikan semua detail tentang sumber dana PFII. Topics Covered mengatakan bahwa transparansi menjadi kunci dalam menarik minat investor. Pemerintah juga akan meninjau kembali skema pendanaan untuk memastikan bahwa penggunaan dana Danantara sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan kepentingan masyarakat. Proses ini diproyeksikan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan.

Kesiapan dan Persiapan untuk Pembentukan PFII

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan berbagai aspek sebelum PFII dapat diresmikan. Topics Covered menyoroti bahwa selain pendanaan, pemerintah juga fokus pada regulasi yang mendukung keberlanjutan kawasan keuangan ini. Herman Saheruddin menegaskan bahwa rencana pembentukan PFII sudah mendapat dukungan dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR RI. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa keberhasilan PFII bergantung pada keterlibatan pihak swasta dan institusi internasional.