Latest Program: Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok Perlu Dikaji Lebih Matang

Latest Program: Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok Perlu Dikaji Lebih Matang

Latest Program – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pemerintah tengah menggodok rencana penambahan layer dalam sistem tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagai bagian dari Latest Program untuk menarik produsen rokok ilegal ke dalam sistem resmi. Kebijakan ini mendapat perhatian serius dari Komisi XI DPR RI, yang menilai perubahan struktur tarif harus diperhitungkan secara matang agar tidak menyebabkan gangguan pada industri dan pendapatan negara.

Analisis Kebijakan Cukai yang Berimbang

Kebijakan penambahan layer cukai rokok ini dianggap sebagai bagian dari Latest Program yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan. Namun, para anggota dewan mengingatkan bahwa perubahan tersebut tidak boleh terlalu rumit, karena bisa menghambat kepatuhan produsen rokok legal. “Kita perlu memastikan bahwa Latest Program ini tidak hanya menambah tingkat cukai, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam penerapannya,” kata anggota Komisi XI, Harris Turino, dalam wawancara Kamis (9/7/2026).

Menurut Harris, kebijakan yang diusulkan pemerintah perlu mengukur dampak terhadap berbagai pihak, termasuk petani tembakau, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan industri yang telah mematuhi aturan. “Jika Latest Program ini tidak dihitung dengan tepat, risiko terjadinya distorsi pasar akan meningkat,” jelasnya.

“Industri hasil tembakau (IHT) yang selama ini patuh pada peraturan perlu diberi ruang untuk adaptasi. Kebijakan ini harus menjadi alat untuk memperkuat pemerintahan dan mengurangi jumlah rokok ilegal, bukan sekadar memperumit proses,” ujar Harris, yang juga menyebutkan pentingnya data riil sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kebijakan Tarif dan Dampak Ekonomi

Kebijakan penambahan layer cukai rokok dalam Latest Program ini diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan pemerintah. Menurut data Kementerian Keuangan, rokok ilegal diperkirakan menyumbang kurang dari 10% dari total penjualan rokok di Indonesia. Dengan penambahan lapisan tarif, pemerintah ingin meningkatkan pajak dari produsen yang beroperasi di luar sistem resmi.

Anggota Komisi XI lainnya, Thoriq Majiddanor, menambahkan bahwa Latest Program ini harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten. “Kenaikan tarif yang tidak disertai dengan peningkatan pengawasan akan membuat produsen ilegal lebih berdaya,” katanya. Ia menyarankan pemerintah menambahkan mekanisme pengawasan lebih ketat, seperti inspeksi rutin dan penalti berat bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Thoriq juga menyoroti bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan dampak terhadap konsumen. “Kenaikan tarif yang terlalu drastis bisa membuat masyarakat berpaling ke rokok ilegal, terutama di daerah-daerah dengan daya beli rendah. Latest Program ini harus dirancang dengan kehati-hatian agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Keterlibatan Stakeholder dan Langkah Selanjutnya

Dalam rangka menyempurnakan Latest Program, Komisi XI DPR RI berencana melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi industri tembakau, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Kita ingin mendengarkan masukan dari semua stakeholder untuk memastikan kebijakan ini seimbang dan tidak menimbulkan konflik,” tutur Harris.

Menurut rencana, Latest Program ini akan melibatkan perhitungan yang lebih matang, termasuk analisis dampak jangka panjang terhadap industri tembakau dan pendapatan negara. Pemerintah juga berharap program ini bisa memberikan insentif bagi produsen yang mematuhi aturan, seperti pengurangan pajak untuk pabrik yang memperkenalkan produk dengan kadar nikotin rendah.

Di sisi lain, para ahli ekonomi menilai Latest Program ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara sekitar 5-8% dalam tiga tahun ke depan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi antar-lembaga dan kepastian aturan yang jelas. “Pemerintah harus memastikan bahwa Latest Program ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga mendorong transformasi industri tembakau secara nasional,” kata salah satu ekonom yang diwawancarai.

Langkah pemerintah dalam Latest Program ini juga diharapkan bisa menjadi bagian dari kebijakan global dalam mengurangi konsumsi rokok. Banyak negara seperti Australia dan Selandia Baru telah berhasil menekan konsumsi rokok ilegal dengan kombinasi tarif tinggi dan kampanye kesadaran kesehatan. Dengan demikian, kebijakan penambahan layer cukai rokok dalam Latest Program dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat regulasi tembakau di Indonesia.