Skip to content
Fresh Desk
Agustus 5, 2026
Nasional

Main Agenda: Pagu Anggaran Susut, Target Pembangunan Jalan Tol Tahun 2027 Hanya 12,27 Km

Sandra Brown - pusatkabar.com 3 mins baca

Main Agenda Kementerian PU 2027: Jalan Tol Hanya 12,27 Km Main Agenda - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Main Agenda: Pagu Anggaran Susut, Target Pembangunan Jalan Tol Tahun 2027 Hanya 12,27 Km

Main Agenda Kementerian PU 2027: Jalan Tol Hanya 12,27 Km

Main Agenda – Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Perumahan Rakyat) mengumumkan bahwa main agenda utama dalam pembangunan jalan tol tahun 2027 adalah menurunkan target fisik proyek sebesar 12,27 kilometer. Hal ini terjadi setelah pagu indikatif anggaran yang diberikan hanya mencapai Rp 29,24 triliun, dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yang lebih besar. Kebijakan ini menimbulkan perhatian terhadap ketersediaan dana untuk proyek infrastruktur strategis, terutama dalam konteks pengembangan konektivitas nasional.

Analisis Yusuf Rendy Manilet: Fokus pada Penghematan

Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, angka 12,27 km ini menunjukkan bahwa main agenda Kementerian PU dalam APBN 2027 lebih condong pada penghematan anggaran. Ia menyoroti bahwa pembangunan jalan tol tergolong fleksibel dalam penyesuaian dana karena dampak ekonominya baru terlihat dalam jangka menengah. “Infrastruktur adalah sektor yang bisa lebih mudah dikurangi, karena manfaatnya tidak langsung terasa segera,” jelas Yusuf dalam wawancara dengan Kontan, Kamis (9/7/2026). Namun, ia menegaskan bahwa angka ini belum final, karena masih akan dipertimbangkan dalam proses pembahasan APBN 2027.

“Kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih rasional, terutama dalam situasi defisit fiskal yang terus berlanjut,” tambah Yusuf.

Pagu Indikatif dan Proses RDP DPR

Angka pagu indikatif tersebut diumumkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian PU dan Komisi V DPR RI, yang diadakan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Dalam laporan yang dibagikan, Kementerian PU menyebutkan bahwa anggaran Rp 29,24 triliun hanya mampu mendukung proyek seperti pembangunan jalan nasional baru sepanjang 200,44 km, peningkatan kapasitas jalan sebesar 869,18 km, serta kegiatan lain seperti penggantian jembatan dan penanganan bencana di Sumatra. Angka ini merupakan penyesuaian dari rencana awal yang lebih besar, dengan penurunan terjadi karena keterbatasan ruang fiskal dan rekomendasi dari lembaga pemeriksaan.

Kebutuhan Anggaran yang Lebih Besar

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-228/MK.03/2026 serta No. B-385/D.9/PP.04.03, pagu indikatif Kementerian PU TA 2027 ditetapkan hanya sebesar Rp 98,47 triliun. Jumlah ini jauh dari kebutuhan sebenarnya yang mencapai Rp 219,81 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 121,34 triliun. Defisit ini berdampak pada kecepatan pelaksanaan proyek jalan tol, terutama dalam konteks main agenda untuk menekan pengeluaran di sektor infrastruktur.

Peran Direktur Jenderal Bina Marga

Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa usulan penurunan target jalan tol adalah bagian dari main agenda dalam perencanaan anggaran TA 2027. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menimbang rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk DPR, untuk menajamkan alokasi dana. “Kami berharap bisa mempercepat proses penggunaan anggaran, terutama untuk proyek yang paling mendesak,” kata Roy. Namun, ia juga menyoroti bahwa penyesuaian ini tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk memperluas jaringan jalan tol di masa depan.

“Dengan pagu yang lebih terbatas, kami perlu mengevaluasi proyek yang paling strategis untuk diutamakan dalam main agenda TA 2027,” jelas Roy Rizali Anwar.

Implikasi untuk Konektivitas dan Ekonomi

Penurunan target jalan tol menjadi 12,27 km menimbulkan pertanyaan terhadap kemampuan Kementerian PU dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional. Yusuf Rendy Manilet memperingatkan bahwa pengurangan anggaran ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika proyek yang mendorong produktivitas dan akses pasar tidak dianggarkan secara memadai. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Prioritas Nasional dan Pengawasan

Dalam <

Ikut berdiskusi