Latest Program: KSP Masih Jadi Penopang Bisnis Koperasi, Pengamat: Kopdes Perlu Buktikan Kontribusi
KSP Masih Jadi Penopang Bisnis Koperasi, Pengamat: Kopdes Perlu Buktikan Kontribusi Latest Program - Dalam konteks terkini, program Latest Program yang
KSP Masih Jadi Penopang Bisnis Koperasi, Pengamat: Kopdes Perlu Buktikan Kontribusi
Latest Program – Dalam konteks terkini, program Latest Program yang dijalankan Kementerian Koperasi menjadi sorotan. Menurut data yang dihimpun, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 224.256 unit per semester I 2026. Di antara sekian banyak koperasi tersebut, Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi bagian yang menarik. Dari total, sekitar 75.000 unit berupa Kopdes, 19.000 KSP, serta beberapa koperasi lainnya seperti koperasi konsumen dan produsen.
Peran KSP dalam Perekonomian Koperasi
KSP, yang sebagian besar beroperasi di sektor simpan pinjam, masih menjadi tulang punggung kegiatan koperasi. Meski begitu, kontribusinya terhadap PDB nasional tergolong kecil, hanya sekitar 1,04% selama sepuluh tahun terakhir. Pada 2025, volume usaha koperasi tercatat sekitar Rp 214 triliun, atau 0,90% dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 23.821,1 triliun. Meski dalam kegiatan bisnis, KSP masih dominan, pengamat menyebut bahwa sektor ini belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan.
“Secara ekonomi, koperasi di Indonesia belum mencapai posisi yang seharusnya. Jangankan menjadi soko guru perekonomian, menjadi penopang pun masih jauh,” ujar Suroto kepada Kontan, Kamis (10/7/2026).
Kritik terhadap Dominasi KSP dan Potensi Kopdes
Suroto menyoroti bahwa dominasi KSP dalam aktivitas bisnis koperasi lebih banyak berupa pembiayaan konsumsi, bukan investasi produktif. Dalam konteks Latest Program, peningkatan jumlah Kopdes diharapkan bisa memperkuat kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Namun, pengamat menekankan bahwa Kopdes perlu membuktikan nilai tambah mereka melalui inisiatif yang lebih konkrit.
“Kontribusi terbesar memang berasal dari koperasi simpan pinjam. Namun, dari sisi bisnis, sektor ini belum banyak menciptakan nilai tambah ekonomi karena didominasi pembiayaan konsumsi,” katanya.
Dalam Latest Program yang sedang dijalankan, Kementerian Koperasi dinilai perlu fokus pada peningkatan kualitas koperasi yang ada. Suroto menilai pembentukan Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup jika tidak disertai upaya untuk menertibkan koperasi yang tidak aktif atau menyalahgunakan badan hukum sebagai alat eksploitasi.
Menurut Suroto, koperasi seharusnya menjadi wadah yang memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada anggota. Dengan memperkuat fungsi tersebut, Latest Program bisa menjadi penopang lebih besar bagi perekonomian nasional. Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh volume usaha, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan anggota dan peran dalam membangun demokrasi ekonomi.
“Di banyak negara maju, koperasi kredit justru mendapat insentif karena bersifat nirlaba. Di Indonesia, kondisinya justru berlawanan, koperasi sering didiskriminasi dalam kebijakan,” ujarnya.
Terlepas dari kritik tersebut, Suroto optimis Latest Program akan memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Dengan dibangun di 83.000 desa dan membuka keanggotaan bagi seluruh warga dewasa, inisiatif ini berpotensi meningkatkan daya saing koperasi dalam perekonomian. Namun, untuk mencapai hal itu, diperlukan komitmen serius dalam pengawasan dan pengembangan koperasi secara berkelanjutan.
