Topics Covered: Hakim Ungkap Pola Suap Rp 61,7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai dengan Kode BC1-BC4

Hakim Tipikor Jakarta Pusat Ungkap Suap Bea Cukai Rp 61,7 Miliar Berkode BC1-BC4

Topics Covered – Jakarta (KONTAN.CO.ID) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah mengungkap skema suap yang terstruktur kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan total dana mencapai Rp 61,743 miliar. Dalam putusan yang dibacakan Jumat, 10 Juli 2026, penyidik menemukan bahwa dana suap tersebut dialokasikan melalui empat kode khusus, yaitu BC1, BC2, BC3, dan BC4. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut, termasuk Direktur Jenderal Bea Cukai, Direktur Penindakan, dan pegawai intelijen.

Skema Suap Berdasarkan Kode BC1 hingga BC4

Kode BC1 menunjuk Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, BC2 ke Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, BC3 untuk Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, dan BC4 sebagai bagian dari intelijen Bea Cukai. Skema ini ditemukan melalui investigasi yang menunjukkan bahwa suap diberikan secara rutin, dengan nilai yang berkisar antara Rp 21 miliar hingga Rp 8,95 miliar per bulan. Setiap kode diterima secara teratur, dengan pembagian dana yang jelas berdasarkan jabatan dan tugas masing-masing pejabat.

Dalam penjelasan lebih rinci, Majelis Hakim menyebutkan bahwa dana suap dimulai dari Juli 2025 hingga Januari 2026. Pada bulan pertama, penyaluran uang mencapai Rp 8,2 miliar, dengan BC1 menerima Rp 3 miliar, BC2 Rp 2 miliar, BC3 Rp 1 miliar, dan BC4 Rp 1,1 miliar. Dalam bulan berikutnya, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 8,95 miliar, tetapi distribusinya tetap mengikuti pola yang sama. Pola ini terus berlanjut hingga Januari 2026, menunjukkan adanya sistematisasi yang tinggi dalam penyimpangan ini.

“Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja,” ujar Djaka Budhi Utama saat diwawancara di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, 5 Juni 2026. Pernyataan ini mengungkap bahwa ada keterlibatan pejabat DJBC dalam proses impor yang dirugikan negara.

Menurut fakta yang diungkap, terdakwa John Field, Dedy Kurniawan Sukolo, dan Andri melakukan penyaluran dana ke BC1, BC2, BC3, dan BC4. Setiap transaksi diperkuat oleh bukti-bukti seperti catatan keuangan dan pernyataan para pejabat yang terlibat. Skema ini dinilai sebagai bentuk korupsi sistematis yang memanfaatkan jabatan untuk menikmati keuntungan finansial. Topics Covered ini juga menyoroti bagaimana korupsi di Bea Cukai berdampak pada penerimaan negara dan kepercayaan publik.

Proses Persidangan dan Dampak Kasus

Persidangan yang berlangsung pada 20 Mei 2026 mengungkap pertemuan antara Djaka Budhi Utama dan John Field di Hotel Borobudur. Djaka mengakui bahwa nama dirinya disebutkan dalam sidang, namun menegaskan bahwa penjelasan lengkap akan diberikan setelah proses hukum selesai. Topics Covered dalam kasus ini mencakup alur dana, peran masing-masing pejabat, serta hasil investigasi yang menunjukkan korupsi di tingkat kepengurusan Bea Cukai.

Kasus suap Bea Cukai ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga terstruktur dalam sistem administrasi. Nilai total suap mencapai Rp 61,743 miliar, yang setara dengan 10% dari anggaran impor tahunan DJBC. Dengan Topics Covered ini, dapat dilihat bahwa adanya kode BC1-BC4 adalah indikasi jelas dari kebijakan internal yang berperan dalam penyimpangan.

Pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa dana suap diberikan untuk mempercepat pengesahan dokumen impor dan menghindari pemeriksaan ketat. Kode-kode tersebut digunakan sebagai alat untuk mempermudah distribusi suap secara rutin. Dengan Topics Covered yang lebih luas, kasus ini menjadi contoh bagus tentang bagaimana sistem administrasi bisa menjadi sarana korupsi jika tidak diawasi secara ketat.

Sumber: https://nasional.kompas.com