Skip to content
Fresh Desk
Agustus 2, 2026
Nasional

Key Discussion: Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Berpotensi Picu Peredaran Rokok Ilegal

Karen Brown - pusatkabar.com 3 mins baca

Key Discussion: Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Picu Peredaran Rokok Ilegal Key Discussion - KONTAN.CO.ID - Jakarta.

Key Discussion: Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Berpotensi Picu Peredaran Rokok Ilegal

Key Discussion: Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Picu Peredaran Rokok Ilegal

Key Discussion – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pakta Konsumen Nasional (PakNas) mengingatkan bahwa rencana pemerintah menyeragamkan kemasan produk tembakau bisa membingungkan konsumen dalam membedakan antara rokok legal dan ilegal. Keputusan ini dinilai berpotensi mempercepat distribusi rokok ilegal di Indonesia, terutama karena penghilangan ciri khas visual merek dapat memudahkan penyelundupan produk tanpa label resmi.

Identitas Visual Produk Mungkin Hilang

Ketua Umum PakNas, Ary Fatanen, menyampaikan bahwa aturan penyeragaman kemasan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang informasi kesehatan dan label rokok serta rokok elektronik berisiko menghilangkan pengenalan produk oleh masyarakat. Hal ini membuat konsumen kesulitan mengidentifikasi produk yang mereka gunakan, sehingga bisa memicu konsumsi rokok ilegal yang tidak terpantau secara berkala.

“Dengan memaksakan penyeragaman kemasan, mulai dari huruf, bentuk, dan gambar, akhirnya akan menyulitkan konsumen mendapatkan informasi akurat tentang produk yang dikonsumsi,” kata Ary dalam pernyataannya, Jumat (10/7/2026).

Ary menegaskan bahwa kebijakan ini belum memperhatikan kepentingan konsumen sebagai bagian dari ekosistem pertembakauan. Ia mengingatkan bahwa penggunaan identitas visual produk yang unik dapat menjadi alat pemasaran yang efektif, tetapi juga memudahkan pengawasan dari pihak berwenang.

Kurangnya Partisipasi Konsumen dalam Proses Pengambilan Keputusan

Key Discussion juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memastikan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam penyusunan kebijakan. Namun, dalam kasus ini, konsumen belum terlibat dalam pembahasan RPMK, meski mereka menjadi pihak yang langsung terdampak.

“Lagi-lagi, dalam proses penyusunan hingga pembahasan RPMK, konsumen tidak didengar meski mereka menjadi bagian dari ekosistem pertembakauan yang paling langsung terdampak,” tambah Ary.

PakNas menyarankan pemerintah melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam menentukan aturan pengendalian produk tembakau. Kebijakan di sektor ini perlu dilihat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, hak konsumen, serta masukan publik agar tidak menimbulkan konflik.

Pengaruh Kebijakan terhadap Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat

Key Discussion juga menyebutkan bahwa aturan penyeragaman kemasan rokok bisa mengganggu keberlangsungan usaha jutaan warga yang bergantung pada industri tembakau. Tokoh intelektual dari Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Syafi’i Alieha atau Gus Savic Ali, mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Tembakau berkontribusi pada penerimaan negara. Janganlah produk ini dikambinghitamkan sebagai penyebab masalah,” tambah Gus Savic Ali.

Ali menyoroti peran tembakau dalam perekonomian, mulai dari petani hingga pelaku usaha mikro. Ia menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan berbagai suara sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas. Rencana penyeragaman kemasan tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada industri ini.

Perlu Penyesuaian untuk Meminimalkan Risiko

Key Discussion menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam aturan penyeragaman kemasan. Misalnya, dengan memperkenalkan label tambahan yang dapat membantu konsumen mengenali produk legal, atau memberikan waktu yang cukup untuk adaptasi sebelum implementasi kebijakan. Hal ini akan meminimalkan risiko peredaran rokok ilegal yang bisa memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

“Kebijakan ini harus diimbangi dengan inisiatif penguatan keamanan produk. Misalnya, melalui penambahan informasi di kemasan yang jelas, sehingga konsumen tetap bisa mengambil keputusan yang tepat,” jelas Ary.

Dalam Key Discussion, PakNas juga menyoroti pentingnya kebijakan yang jelas dan transparan. Kebijakan yang tidak disertai dengan penjelasan detail bisa menimbulkan kebingungan, terutama bagi konsumen yang tidak terbiasa dengan perubahan struktur kemasan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih jelas mengenai manfaat dan risiko dari kebijakan tersebut.

Kebijakan yang Lebih Lengkap untuk Keselamatan Konsumen

Key Discussion mengingatkan bahwa pengendalian rokok ilegal perlu dilakukan secara holistik. Selain penyeragaman kemasan, pemerintah juga sebaiknya memperkuat sistem pengawasan di tingkat distribusi dan penjualan. Ini termasuk pembatasan distribusi rokok ilegal melalui pemeriksaan berkala di toko dan pasar.

“Pemerintah harus mengedepankan kepentingan konsumen dalam segala aspek kebijakan. Key Discussion menekankan bahwa informasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik,” kata Ary.

Key Discussion menambahkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan bisa menjadi bagian dari strategi pengendalian rokok ilegal, asalkan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Dengan demikian, konsumen tidak hanya diingatkan tentang bahaya rokok, tetapi juga dibantu untuk mengenali produk yang berasal dari sumber legal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Ikut berdiskusi