Latest Program: DPR Sebut HPP Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg Perlu Dievaluasi, Ini Alasannya

DPR Sarankan Evaluasi HPP Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg dalam Latest Program

Latest Program – Jakarta, Kontan.CO.ID – Anggota DPR dari fraksi PAN, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Menurutnya, kebijakan ini perlu disesuaikan dengan dinamika pasar dan kondisi ekonomi nasional, agar keberlanjutan ketahanan pangan dapat terjamin.

Peran Petani dalam Kebijakan Pangan Nasional

Menurut Misbakhun, petani merupakan penggerak utama sektor pangan dan harus mendapatkan insentif yang memadai untuk memastikan kesejahteraan mereka. Ia menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mencakup keadilan harga dan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha pertanian. “Petani bukan sekadar bagian dari target produksi, tetapi merupakan tulang punggung sektor pangan,” ujarnya.

Kebijakan HPP GKP yang ditetapkan sebesar Rp 6.500/kg, menurutnya, harus diperiksa kembali secara berkala. Misbakhun menyebut bahwa harga ini bisa berubah seiring perubahan biaya produksi, fluktuasi harga gabah di tingkat petani, serta kebutuhan pasar yang dinamis. Evaluasi ini diharapkan menjadi bagian dari Latest Program yang diusung oleh DPR dalam mendukung kebijakan pangan yang lebih inklusif.

Konteks HPP Gabah Kering Panen di Tengah Ketahanan Pangan

Dalam konteks pangan yang semakin menjadi perhatian, Misbakhun menekankan bahwa harga pokok produksi gabah kering panen harus menjadi acuan utama dalam menentukan kebijakan harga jual di tingkat produsen. Ia menyebut bahwa harga Rp 6.500/kg mungkin tidak lagi relevan dalam mengakomodasi biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan bahan bakar, pupuk, dan pengelolaan air di sektor pertanian.

Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, mengalami kesulitan karena harga jual gabah di tingkat pedagang seringkali lebih rendah dari HPP. Misbakhun menyarankan bahwa revisi harga ini harus didasari data lapangan dan analisis terkini. “Dengan memperhatikan kondisi aktual, kita bisa menghindari ketimpangan antara produsen dan konsumen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, anggota DPR ini menyoroti bahwa Latest Program seharusnya menjadi platform untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, petani, dan pengusaha. Evaluasi HPP GKP bukan hanya tugas Bappenas, tetapi juga perlu melibatkan kementerian terkait seperti Pertanian, Perindustrian, serta lembaga penelitian yang berpengaruh dalam bidang ekonomi.

Evaluasi Inpres Sebagai Bagian dari Strategi Pembangunan

Di samping HPP GKP, Misbakhun juga menyarankan Bappenas untuk memperkuat evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dalam bidang pembangunan, terutama sektor pangan. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini tidak boleh hanya berupa narasi pencapaian, tetapi harus mencakup pelaksana teknis, distribusi program, target, realisasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan.

“Dengan pendekatan ini, Bappenas dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar merespons kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya. Menurutnya, Inpres yang menjadi bagian dari Latest Program harus dirancang secara holistik agar tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi petani dan stabilisasi harga pangan secara nasional.

Terlebih, dalam era krisis global, harga gabah yang tidak kompetitif bisa berdampak pada ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Misbakhun menekankan bahwa revisi HPP GKP harus segera dilakukan agar kebijakan pangan bisa menjadi tulang punggung ekonomi pertanian Indonesia yang lebih tangguh.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Untuk mewujudkan Latest Program yang efektif, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pemerintah harus melakukan survei harga gabah di tingkat petani secara rutin. Kedua, revisi HPP GKP harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan transparan. Ketiga, kebijakan harus didukung oleh insentif langsung, seperti subsidi bahan baku atau program penguatan modal petani.

Misbakhun juga menyarankan bahwa pemerintah bisa menjadikan HPP GKP sebagai indikator utama dalam menilai kinerja kebijakan pangan. Dengan menetapkan harga yang wajar, petani akan memiliki daya tawar yang lebih baik dalam menegosiasikan harga jual. Hal ini akan mengurangi risiko kemiskinan petani dan meningkatkan kualitas produksi gabah secara nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan para petani dalam proses perencanaan kebijakan. “Kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan lapangan, bukan hanya aspirasi pemerintah,” katanya. Dengan demikian, Latest Program diharapkan bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat pertanian Indonesia.