Latest Program: Bantuan Pangan Tahap II Bakal Cair Agustus 2026, Total 997.200 Ton Beras Disiapkan

Latest Program Bantuan Pangan Tahap II Agustus 2026, 997.200 Ton Beras Siap Disalurkan

Latest Program – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan bantuan pangan tahap II akan cair mulai bulan Agustus 2026. Bahan pokok yang disiapkan mencapai 997.200 ton beras, yang akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam periode tiga bulan. Bantuan ini diberikan secara satu kali saluran (one shot), agar manfaatnya lebih cepat merasah ke masyarakat.

Strategi Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan pemerintah memutuskan bantuan pangan tahap II disalurkan secara satu tahap agar program ini bisa segera memberikan dampak positif. Namun, proses distribusi diperkirakan berlangsung hingga September 2026, mengingat tantangan geografis di beberapa wilayah.

“Tahap kedua akan digabungkan di bulan Agustus, mungkin sampai September karena kondisi geografis. Jadi, telah diputuskan one shot di bulan Agustus,” ujar Ketut dalam keterangan resmi, Rabu (15/7/2026).

Program Latest Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kebijakan stabilisasi harga pangan, terutama dalam menghadapi fluktuasi permintaan. Dengan adanya penyaluran bantuan sekaligus, Bapanas berupaya mempercepat distribusi ke seluruh provinsi di Indonesia.

Proses Realisasi Anggaran dan Penugasan Perum Bulog

Meski penyaluran bantuan pangan tahap II telah direncanakan, program ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran belanja (ABT) yang sedang diverifikasi Kementerian Keuangan. Setelah anggaran masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas, lembaga tersebut akan menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyaluran.

"Kami sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang direviu. Setelah tersedia di DIPA, akan kami tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," jelas Ketut. Dengan penugasan ini, Bapanas memastikan mekanisme penyaluran berjalan efisien dan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam masa implementasi, Bapanas juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Mekanisme yang diterapkan di tahap II dirancang agar semua KPM dapat menerima bantuan tanpa hambatan logistik. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi.

Kinerja Bantuan Tahap I dan Proyeksi Total 2026

Ketut menambahkan, penyaluran bantuan pangan tahap I yang berlangsung Februari-Maret 2026 telah mencapai 99,7% realisasi. Program ini menyasar 33,14 juta KPM dengan volume distribusi mencapai 664.880 ton beras dan 132.970 kiloliter minyak goreng. Wilayah yang masih menunggu penyelesaian berada di Papua serta sebagian daerah di Sumatera dan Sulawesi.

Dengan adanya tambahan bantuan 997.200 ton pada tahap II, total bantuan pangan beras di tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton. Angka ini naik 133,8% dibandingkan realisasi bantuan tahun 2025 yang sebesar 710.780 ton. Bapanas menilai peningkatan tersebut akan memberi dampak signifikan dalam memperkuat stabilitas harga beras.

Bapanas menjelaskan, program Latest Program ini bertujuan untuk memastikan pasokan beras tetap terjaga dan harga jual di pasar tidak naik terlalu drastis. Mekanisme ini juga dirancang agar masyarakat penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan pokok secara langsung, tanpa melalui proses distribusi yang memakan waktu.

Menurut Ketut, bantuan pangan tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 sebesar 3,98% secara tahunan, turun dari 4,55% di Mei 2026. Dalam skala bulanan, inflasi beras hanya mencapai 0,45%, dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02%.

Dengan adanya program Latest Program, Bapanas berharap mampu menjaga ketersediaan beras di tingkat konsumen. Selain itu, bantuan ini juga akan diperkuat dengan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah. Kedua program tersebut diharapkan saling melengkapi untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan di tingkat pasar.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa beras bukan lagi menjadi komoditas penyumbang utama inflasi. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini telah menunjukkan efektivitas dalam menekan kenaikan harga beras, serta meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok.