New Policy: PPATK Nilai Program MBG Berbasis CSR Bisa Jadi Model Nasional

New Policy: PPATK Nilai Program MBG Berbasis CSR Bisa Jadi Model Nasional

New Policy – KONTAN.CO.ID – TANGERANG. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi inisiatif baru kebijakan yang berpotensi menjadi contoh nasional. Kebijakan ini memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan inovatif ini, PPATK menegaskan bahwa program MBG bukan hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperlihatkan kemitraan strategis yang mendukung agenda pemerintah.

Implementasi Program MBG di Sekolah Khusus Tangerang

Program MBG berbasis CSR telah dijalankan di Sekolah Khusus (SKH) 01 Kabupaten Tangerang, Banten, sejak September 2024. Inisiatif ini menjadi bagian dari kebijakan baru yang bertujuan memperluas akses pendidikan inklusif melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa model ini memanfaatkan dana CSR perusahaan sebagai pengganti anggaran pemerintah, sehingga membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

“Program MBG ini sepenuhnya dibiayai oleh dana CSR, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kami yakin model ini bisa diadopsi sebagai referensi nasional, terutama dalam mempercepat keberlanjutan proyek sosial,” kata Ivan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Ivan, pendekatan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan baru dalam mengintegrasikan kebutuhan sosial ke dalam strategi bisnis. Dengan menggandeng perusahaan seperti OVO, Grab, dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, program ini mampu memberikan dampak langsung kepada sekitar 5.235 penerima manfaat, termasuk siswa dan tenaga pendidik. Proses pendistribusian bantuan dilakukan secara terstruktur, dengan pihak berwenang memastikan kualitas nutrisi dan transparansi penggunaan dana.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam New Policy

Kebijakan baru ini tidak hanya menggandeng PPATK, tetapi juga melibatkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Tangerang serta lembaga swasta. Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin layanan pendidikan yang inklusif. “Setiap anak memiliki hak untuk berkembang, dan program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang layak,” tambah Maesyal.

Kolaborasi yang terjadi memperlihatkan kekuatan kebijakan baru dalam menggerakkan partisipasi sektor swasta. CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami bersyukur dapat bekerja sama dengan PPATK dan mitra lainnya untuk mengembangkan model yang diharapkan bisa diaplikasikan secara nasional,” ujarnya.

“Kebijakan baru seperti ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya sekadar donasi, tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Kami optimis bahwa inisiatif ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain,” lanjut Ivan.

PPATK juga menyoroti bahwa program MBG berbasis CSR selaras dengan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Gernas APU PPT) yang memasuki tahun ke-24. Dengan tema “Indonesia Anti Pencucian Uang 24 Karat,” kebijakan ini memperlihatkan bagaimana penegakan kebijakan anti pencucian uang bisa berjalan sinergis dengan program sosial. Selain itu, PPATK berharap program ini menjadi bukti bahwa kebijakan baru bisa menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Adopsi kebijakan baru ini juga dilihat sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan melibatkan perusahaan dan masyarakat, PPATK berupaya memastikan bahwa dana CSR digunakan secara efektif dan transparan. “Model ini mendorong inovasi dalam pengelolaan dana sosial, sekaligus memperlihatkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kesejahteraan sosial,” kata Ivan.

PPATK menargetkan bahwa program MBG berbasis CSR bisa diimplementasikan di lebih banyak sekolah, khususnya di daerah yang memiliki anggaran terbatas. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah dan sektor swasta bisa menggandengkan kekuatan untuk menciptakan solusi yang holistik. Selain makanan bergizi, program ini juga memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik dan penguatan keterlibatan orang tua dalam mendukung kebutuhan anak.