Special Plan: Investasi Tembus Rp 1.010 Triliun, BPJS Watch Soroti Minimnya Lapangan Kerja Formal

Special Plan 2026: Investasi Tembus Rp 1,01 Triliun, BPJS Watch Soroti Lapangan Kerja Formal

Special Plan – Dalam Special Plan 2026, nilai investasi Indonesia mencapai Rp 1.010,6 triliun pada Januari hingga Juni 2026, yang merupakan 49,5% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, meski investasi mengalami pertumbuhan, BPJS Watch mengingatkan bahwa kualitas lapangan kerja formal tetap menjadi isu penting yang perlu ditingkatkan.

Dari total investasi tersebut, sekitar 49,8% berada di Pulau Jawa, dengan DKI Jakarta menjadi kontributor terbesar sebesar Rp 173 triliun, diikuti oleh Jawa Barat Rp 138,1 triliun, Jawa Timur Rp 72,7 triliun, Sulawesi Tengah Rp 68,7 triliun, dan Banten Rp 66,3 triliun. Sektor data center menjadi salah satu pendorong utama, dengan nilai investasi mencapai Rp 114 triliun atau 11,3% dari total. Meski kontribusi ini penting, Timboel Siregar dari BPJS Watch menyoroti bahwa keterlibatan sektor padat karya dalam Special Plan masih perlu ditingkatkan.

Pengembangan Lapangan Kerja Formal dalam Special Plan

Realisasi investasi yang mencapai hampir 1,45 juta posisi kerja baru menjadi sorotan positif, terutama dalam konteks perekonomian nasional. Namun, Timboel Siregar menekankan bahwa data tentang jenis lapangan kerja—baik formal maupun informal—masih kurang transparan. “Special Plan harus diiringi kebijakan yang lebih spesifik dalam menjamin jumlah pekerjaan formal, karena pekerjaan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi buruh,” jelasnya dalam wawancara Senin (20/7).

Menurut Timboel, pembentukan lapangan kerja formal memiliki dampak luas, mulai dari kesejahteraan pekerja hingga kestabilan sosial. Ia menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski menciptakan 1,197 juta lapangan kerja, sebagian besar di antaranya bersifat informal. Ini memperlihatkan bahwa meski investasi sedang berkembang, kontribusi pada kualitas pekerjaan masih terbatas. Dengan Special Plan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kebijakan inklusif untuk memastikan keberlanjutan program.

Tantangan Ketenagakerjaan dalam Special Plan

Pembangunan melalui Special Plan juga dihadapkan dengan tantangan ketenagakerjaan yang signifikan. Timboel menyebutkan bahwa jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,4 juta orang, sementara pekerja setengah menganggur mencapai 11,6 juta. Angka ini menunjukkan kebutuhan akan pelatihan dan sertifikasi yang lebih luas, terutama untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks Special Plan, perlu ada koordinasi lebih baik antara sektor investasi dan kebijakan pendidikan vokasi.

Kondisi ini memperkuat argumen Timboel bahwa Special Plan tidak cukup hanya fokus pada volume investasi. Sebagai contoh, sektor manufaktur padat karya yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja diharapkan mendapat prioritas dalam strategi pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Indeks Pemantauan Manufaktur Indonesia (PMI) pada Juni 2026 berada di level 46,9, menunjukkan perlambatan aktivitas industri. Dengan Special Plan yang lebih efektif, investasi di sektor ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko PHK.

Timboel juga menyoroti kecenderungan investasi yang terutama menempatkan modal dan teknologi, serta AI. Dominasi investasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten menunjukkan bahwa sektor-sektor ini menjadi pilihan utama, tetapi keterlibatan daerah lain dalam Special Plan harus ditingkatkan untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Pemerintah diwajibkan memberikan data yang lebih detail tentang distribusi lapangan kerja formal dalam rangka mengevaluasi keberhasilan Special Plan.

Menurut Timboel, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan ekonomi. Dengan hanya 53% angkatan kerja yang memiliki pendidikan di bawah SMP, kebutuhan pelatihan kerja harus menjadi bagian integral dari Special Plan. “Pemerintah harus menyertakan pelatihan kerja sebagai pilar utama dalam revisi UU Ketenagakerjaan, agar tenaga kerja bisa beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi,” tambahnya.