Topics Covered: DPR Desak Kemnaker Benahi Penyelenggaraan Program Magang Nasional

DPR Dorong Kemnaker Perbaiki Program Magang Nasional

Topics Covered – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya perbaikan penyelenggaraan Program Magang Nasional agar dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi dinamika dunia kerja. Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan, para anggota komisi menyebutkan bahwa program ini menjadi fokus utama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan penguatan struktur dan standar, mereka yakin program magang bisa berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sertifikat Otomatis: Upaya Penguatan Kompetensi

Topics Covered juga menyoroti rekomendasi Komisi IX mengenai penerapan sertifikat kompetensi secara otomatis bagi peserta program magang. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengakuan resmi terhadap keterampilan yang diperoleh, sekaligus memberikan kepastian bagi lulusan magang. Dengan sertifikat, peserta akan lebih dihargai oleh dunia kerja, terutama di sektor industri yang membutuhkan tenaga terlatih. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah dalam memastikan program magang tidak hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi benar-benar menjadi investasi jangka panjang untuk pengembangan SDM.

“Sertifikat otomatis sangat penting untuk memastikan setiap peserta magang memiliki bukti konkret tentang kemampuan mereka. Ini juga akan meningkatkan kredibilitas program, sehingga perusahaan lebih terdorong untuk memilih peserta yang benar-benar layak,” ujar Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dalam kesempatan yang sama.

Dalam wawancara lanjutan, Nihayatul menekankan bahwa perusahaan-perusahaan saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar magang. Banyak di antaranya belum memiliki sistem yang jelas untuk menilai kelayakan peserta, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam perekrutan. Dengan sertifikat otomatis, proses ini bisa lebih transparan dan objektif, serta memudahkan pelamar magang dalam mengakses peluang kerja.

Verifikasi Biometrik: Solusi Mengatasi Korupsi Pendaftaran

Menyikapi usulan DPR, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker sedang berupaya memperbaiki tata kelola program ini melalui penerapan sistem verifikasi biometrik. Metode ini diharapkan mampu mengurangi praktik calo yang sering terjadi dalam pendaftaran magang, termasuk penggunaan data palsu untuk memperoleh kuota peserta. Dengan sistem verifikasi yang lebih ketat, Yassierli yakin partisipasi peserta magang akan lebih berkualitas, sekaligus memastikan kejujuran dalam pelaporan data oleh penyelenggara.

“Kita lakukan verifikasi cukup ketat, mulai dari perusahaan hingga lembaga pemerintah. Ini menjadi salah satu Topics Covered dalam pembaharuan program magang,” jelas Yassierli, menambahkan bahwa proses seleksi peserta dilakukan secara transparan dan adil.

Pendaftaran gelombang pertama Program Magang Nasional 2026 telah dibuka sejak 15 Juli hingga 28 Juli 2026. Yassierli menjelaskan bahwa Kemnaker telah memverifikasi 300-an penyelenggara, termasuk perusahaan, kementerian, dan lembaga. Verifikasi ini mencakup kejujuran dalam pelaporan kebutuhan magang, kesesuaian posisi dengan kompetensi lulusan, serta kapasitas penyelenggara dalam memberikan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, sistem biometrik akan diterapkan untuk memastikan setiap peserta terdaftar secara akurat.

Topics Covered dalam pembaharuan program ini juga mencakup penyempurnaan kebijakan pengawasan terhadap kegiatan magang. DPR menyarankan agar ada mekanisme evaluasi berkala untuk memantau kinerja penyelenggara program magang. Hal ini dilakukan agar program tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi juga mampu memberikan pembelajaran nyata kepada peserta. Evaluasi juga akan menjadi sarana untuk menyesuaikan program magang dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Struktur Program: Jaminan Kualitas dan Pertanggungjawaban

Pembaharuan dalam penyelenggaraan Program Magang Nasional juga mencakup penyempurnaan struktur organisasi. DPR mengusulkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara Kemnaker dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan program magang bisa berjalan secara efisien. Nihayatul menegaskan bahwa struktur yang tepat akan meminimalkan kesalahan dalam penyaluran peserta, terutama di sektor industri yang membutuhkan keahlian spesifik.

Menurut Yassierli, pembagian tugas ini telah menjadi Topics Covered dalam rencana Kemnaker. Dia menyebutkan bahwa keberhasilan program magang tidak hanya bergantung pada jumlah peserta, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan menggandeng lembaga pendidikan, Kemnaker bisa memastikan peserta magang menerima pelatihan yang sesuai dengan standar industri. Ini akan memberikan jaminan bahwa program magang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang terpadu.

Topics Covered juga mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara program magang. DPR menyarankan agar ada sistem pelaporan yang lebih baik kepada publik, termasuk data tentang keberhasilan peserta setelah menyelesaikan magang. Yassierli menyetujui usulan ini dan menyatakan bahwa Kemnaker sedang mengembangkan platform digital untuk menyajikan informasi terkini tentang program magang kepada masyarakat. Dengan demikian, semua pihak bisa terlibat secara aktif dalam memantau dan meningkatkan kualitas magang nasional.