Historic Moment: DSI Akan Jadi Agen Penjual, Namun Eksportir Tetap Bisa Bertransaksi Langsung

Historic Moment: DSI sebagai Agen Penjual, Eksportir Tetap Bisa Transaksi Langsung

Historic Moment – Jakarta, 20 Juli 2026. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjadi agen penjual dalam proses ekspor, namun eksportir tetap diperbolehkan melakukan transaksi langsung dengan pembeli asing. Pernyataan ini diungkapkan oleh Rosan Roeslani, CEO DSI, dalam wawancara di Istana Kepresidenan. Perubahan ini diharapkan meningkatkan transparansi dalam perdagangan internasional sekaligus menjaga fleksibilitas bagi pelaku usaha ekspor. DSI, sebagai badan pengawas, akan mengambil peran yang lebih strategis dalam memastikan nilai transaksi ekspor sesuai standar.

Fungsi DSI dalam Pemantauan Ekspor

Pengambilan peran sebagai agen penjual oleh DSI tidak berarti mengganti eksportir sebagai pemain utama. Fungsi DSI akan berfokus pada pengawasan transaksi ekspor untuk mengidentifikasi kecurangan seperti under-invoicing. Metode ini memungkinkan pemerintah lebih efektif memantau nilai-nilai transaksi, terutama dalam menghindari praktik ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Rosan menjelaskan bahwa DSI akan menjadi penyaring informasi yang membantu memperkuat kepercayaan pasar terhadap transparansi ekspor Indonesia.

“Kami tidak mengganti eksportir, tapi akan menjadi agen yang mengawasi transaksi. Penjualan tetap bisa dilakukan, tapi kita bisa pastikan nilai transaksi sesuai dengan indeks pasar,” ujar Rosan.

Implementasi Sistem Transparansi Ekspor

Perubahan peran DSI ini merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem transparansi ekspor yang lebih solid. Dengan menjadi agen penjual, DSI akan bertugas memverifikasi nilai transaksi ekspor sebelum disetujui. Namun, eksportir masih diberi ruang untuk melakukan transaksi langsung, terutama dalam kontrak jangka panjang yang telah disepakati. Sistem ini dirancang agar tidak mengganggu dinamika pasar, sekaligus mengurangi risiko kecurangan yang selama ini menjadi masalah.

“Yang kita harapkan adalah ekspor bisa berjalan efisien, tapi pemerintah bisa mengawasi dengan lebih baik. Ini adalah Historic Moment karena sistem baru ini menggabungkan efisiensi dan pengawasan,” tambah Rosan.

DSI akan menerapkan sistem pengawasan ini secara bertahap, dengan masa evaluasi yang berlangsung hingga 1 September 2026. Proses ini menandai transformasi penting dalam sistem ekspor Indonesia, yang sebelumnya lebih bergantung pada kebijakan manual. Dengan penggunaan teknologi dan sistem terpadu, DSI diharapkan mampu mengelola data ekspor secara lebih akurat. Pengawasan harga ekspor, misalnya, akan menjadi salah satu fokus utama DSI untuk mencegah kecurangan.

Keuntungan dan Tantangan Sistem Baru

Salah satu keuntungan dari sistem DSI sebagai agen penjual adalah peningkatan akurasi data ekspor. Sistem ini juga memungkinkan identifikasi cepat transaksi yang tidak sesuai dengan standar harga pasar. Rosan menjelaskan bahwa kontrak jangka panjang masih diperbolehkan, sehingga eksportir tidak perlu kehilangan keuntungan dalam menentukan harga. Meski demikian, tantangan utama adalah adaptasi oleh pelaku usaha dan kejelasan dalam prosedur baru.

“Historic Moment ini tidak hanya tentang peran DSI, tapi juga tentang kepercayaan pasar terhadap sistem ekspor yang lebih terbuka dan transparan,” kata Rosan.

Dengan kehadiran DSI sebagai agen penjual, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan transaksi ekspor secara lebih terpusat. Hal ini juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan dana negara dan mencegah kecurangan dalam nilai transaksi. Meski begitu, Rosan menekankan bahwa eksportir tetap bisa beroperasi secara mandiri, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sistem baru.

Langkah Lain untuk Meningkatkan Transparansi

Di samping fokus pada under-invoicing dan harga ekspor, DSI juga akan memantau transaksi lainnya seperti komposisi barang yang diekspor. Rosan menjelaskan bahwa data ini penting untuk mengukur kinerja sektor ekspor dan membantu dalam pengambilan kebijakan. Dengan sistem baru ini, pemerintah bisa lebih cepat menanggapi perubahan pasar serta mengambil langkah antisipatif.

“Sistem DSI akan menjadi jembatan antara eksportir dan pemerintah, sehingga semua transaksi bisa dipantau secara real-time,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan pihak asing terhadap transparansi Indonesia. Dengan memperkuat pengawasan melalui DSI, pemerintah bisa mengurangi risiko keterlambatan pembayaran atau penipuan dalam transaksi ekspor. Meski demikian, Rosan menegaskan bahwa sistem ini tidak akan mengurangi peran eksportir, tetapi justru memberikan kejelasan tambahan.