Hasto Sebut Pelibatan Babinsa Awasi Pajak Berpotensi Bawa Indonesia ke Era Kolonial

Hasto Sebut Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Ancaman Era Kolonial

Pusatkabar.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait rencana pemerintah yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Dalam pernyataannya, Hasto Sebut Pelibatan Babinsa Awasi Pajak dinilai berpotensi membawa Indonesia kembali ke masa kolonial. Politikus senior ini menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang telah dibangun sejak kemerdekaan.

Menurut Hasto, perpajakan merupakan urusan sipil yang seharusnya dikelola oleh aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa kehadiran elemen militer dalam pengawasan pajak dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap hak-hak warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Histori Pemungutan Pajak Masa Kolonial

Hasto mengaitkan wacana terbaru ini dengan sejarah panjang pemungutan pajak di Indonesia. Ia mengutip buku karya Sindhunata berjudul Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik yang menjelaskan bagaimana sistem pajak pada masa Hindia Belanda diterapkan dengan cara yang represif. Aparat kolonial saat itu tidak hanya memungut pajak, tetapi juga menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan kepatuhan.

“Penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara,” tegas Hasto dalam pernyataannya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa praktik penggunaan TNI maupun Polri untuk kepentingan kekuasaan tidak boleh terulang kembali. Ia menilai bahwa Indonesia sudah seharusnya meninggalkan pola-pola lama yang cenderung otoriter dalam mengelola urusan publik.

Konteks Kudatuli dan Campur Tangan Negara

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyinggung hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Temuan tersebut menunjukkan adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik yang memicu konflik internal hingga berkembang menjadi konflik terbuka dengan melibatkan aparat keamanan dan unsur intelijen.

Sejumlah petinggi ABRI ketika itu hadir dan memimpin langsung dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Hasto menyatakan bahwa serangan terhadap kantor PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri juga mendapat dukungan pemerintah, menurut temuan yang ia sampaikan.

Peringatan untuk Masa Depan

Pernyataan Hasto disampaikan saat menghadiri pameran sejarah dan arsip foto “Meretas Jalan Demokrasi” dalam rangka memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli di Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi prinsip demokrasi dan negara hukum.

Hasto berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pelibatan Babinsa dalam pengawasan pajak. Ia menilai bahwa langkah ini bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dengan demikian, Hasto Sebut Pelibatan Babinsa Awasi Pajak menjadi peringatan penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak kembali ke pola-pola lama yang cenderung kolonial dalam mengelola urusan publik.