Anggaran MBG Tahun 2027 Naik Jadi Rp 240 Triliun, DPR Soroti Target Penerima Turun

Anggaran MBG 2027 Naik Jadi Rp 240 T, DPR Soroti

Pusatkabar.com – Parlemen menyoroti lonjakan pagu Makan Bergizi Gratis untuk tahun anggaran 2027. Meskipun dana yang dialokasikan bagi Badan Gizi Nasional melonjak signifikan, jumlah sasaran penerima manfaat justru menyusut dibanding tahun sebelumnya. Ketimpangan antara besaran rupiah dan cakupan program ini memicu pertanyaan legislator soal akuntabilitas belanja publik bernilai ratusan triliun.

Program MBG menyasar peserta didik serta kelompok rentan—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (disebut kelompok 3B). Untuk 2027, total pagu BGN ditetapkan Rp 240,219 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 232,088 triliun (96,95%) diperuntukkan bagi Program Pemenuhan Gizi Nasional, sementara Rp 7,33 triliun (3,05%) dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.

Parlemen Pertanyakan Logika Kenaikan Dana Tanpa Ekspansi Cakupan

Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, menandai inkonsistensi perencanaan dalam rapat kerja bersama BGN di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Pada 2026, target penerima ditetapkan 74 juta jiwa. Untuk tahun berikutnya, angka itu turun menjadi sekitar 72 juta, padahal pagu pemenuhan gizi melonjak dari Rp 218 triliun ke Rp 232 triliun.

“Target penerima manfaat turun dari 74 juta di tahun 2026 menjadi 72 juta pada 2027, sementara pagu MBG naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 232 triliun. Ini belum konsisten dengan arah ekspansi program.”

Irma menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara untuk program sosial wajib memiliki justifikasi yang jelas dan dapat diaudit oleh publik. Tanpa penjelasan memadai, kenaikan dana tanpa kenaikan cakupan membuka ruang keraguan terhadap efektivitas kebijakan.

Biaya per Porsi dan Kesiapan Infrastruktur Jadi Sorotan

Di luar persoalan cakupan, legislator juga mempertanyakan akurasi informasi biaya produksi satu porsi MBG. Angka resmi menyebut Rp 15.000 per porsi, namun temuan lapangan mengindikasikan disparitas kualitas dan nilai makanan yang benar-benar diterima masyarakat di berbagai daerah.

“MBG bukan sekadar makan sampai kenyang, tetapi harus memenuhi kebutuhan gizi. Berapa harganya harus disampaikan terbuka. Selama ini disebut Rp 15.000, tetapi ada yang mengatakan makanan yang didistribusikan nilainya hanya sekitar Rp 6.000.”

Komisi IX juga mengajukan tuntutan konkret menjelang eksekusi anggaran 2027: kepastian biaya per penerima, kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah, jaminan keamanan pangan, validitas data penerima berbasis nama dan alamat, serta sistem pengawasan dengan rekam audit yang dapat ditelusuri. SPPG merupakan unit pelaksana daerah yang menangani produksi, distribusi, dan kontrol kualitas makanan dalam kerangka MBG.

Respons BGN dan Alokasi Anggaran

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pagu Rp 240,219 triliun diarahkan untuk menjangkau sekitar 72,4 juta penerima. Dari total Rp 232,088 triliun untuk pemenuhan gizi nasional, alokasi terbesar—sekitar Rp 198,9 triliun—diperuntukkan bagi penyediaan dan penyaluran MBG bagi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Sisanya, sekitar Rp 33,5 triliun, dialokasikan untuk kelompok 3B.

Sudaryono menegaskan bahwa arah kebijakan tetap berfokus pada pencapaian target pemenuhan gizi nasional. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan legislator mengapa angka penerima menyusut di tengah peningkatan dana.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah kenaikan pagu MBG untuk 2027 berarti lebih banyak warga akan menerima manfaat? Belum tentu. Meskipun dana meningkat dari Rp 218 triliun menjadi Rp 232 triliun untuk pemenuhan gizi, target penerima justru turun dari 74 juta menjadi sekitar 72 juta jiwa. DPR meminta penjelasan transparan atas selisih tersebut.

Berapa biaya resmi satu porsi MBG dan apakah sesuai di lapangan? Nilai resmi yang beredar adalah Rp 15.000 per porsi. Namun, laporan dari berbagai daerah mengindikasikan bahwa nilai riil makanan yang diterima penerima bisa jauh lebih rendah, sekitar Rp 6.000. Komisi IX mendesak BGN membuka rincian biaya secara terbuka.

Apa peran SPPG dalam pelaksanaan program? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit pelaksana di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pengawasan kualitas makanan MBG. Kesiapan infrastruktur SPPG menjadi prasyarat agar dana tidak tersangkut hambatan logistik atau administratif.

Kapan dan di mana DPR menyoroti isu ini? Rapat kerja Komisi IX bersama BGN berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 September 2026. Irma Suryani Chaniago mewakili Fraksi NasDem dalam menyampaikan pertanyaan dan desakan pengawasan.