Celios Desak BPS Hitung Ulang Desil 9-10, Tidak Cukup Andalkan Sanggahan

Desil DTSEN Diuji Ulang: Celios Minta Rekalkulasi Total, Bukan Sekadar Koreksi Titik-Titik

Pusatkabar.com – Stabilitas distribusi bantuan sosial di Indonesia bergantung pada satu fondasi data: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini membagi rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok pengeluaran, atau desil, yang menjadi acuan penyaluran bansos, subsidi energi, hingga akses layanan kesehatan. Namun, ketepatan klasifikasi tersebut kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih sekadar menambal data yang dilaporkan keliru oleh warga, sebuah lembaga riset ekonomi mendesak agar seluruh pemeringkatan—khususnya desil 9 dan 10—dihitung ulang dari nol.

Tuntutan Rekalkulasi Menyeluruh dari Celios

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menyampaikan bahwa perbaikan parsial berbasis sanggahan masyarakat tidak memadai. Ia menilai bahwa metode Proxy Means Test (PMT) yang menjadi tulang punggung penentuan desil memiliki margin error yang cukup besar sehingga seluruh model perlu diuji ulang, bukan hanya baris data yang dilaporkan keliru oleh warga.

“Dengan margin error yang tinggi, saya meminta BPS dan pemerintah merekalkulasi ulang semua data, bukan hanya masyarakat yang menyanggah. Artinya, ada rekalkulasi ulang mulai dari model PMT-nya, hingga penggunaan datanya.”

Pernyataan tersebut disampaikan Nailul pada Kamis (3/9/2026). Ia menegaskan bahwa evaluasi harus menyentuh indikator inti PMT, terutama variabel kepemilikan aset. Dalam kerangka PMT, keberadaan suatu barang—misalnya rumah, kendaraan, atau elektronik—dipakai sebagai proksi untuk memperkirakan kapasitas ekonomi rumah tangga. Nailul berargumen bahwa pendekatan semacam itu terlalu kasar: yang relevan bukan sekadar apakah aset itu ada, melainkan bagaimana aset tersebut diperoleh dan apakah benar-benar mencerminkan daya beli riil penghuninya.

Warisan Rumah Bukan Indikator Kekayaan

Sebagai ilustrasi, Nailul menggarisbawahi kasus penerima bantuan perbaikan rumah yang justru dikeluarkan dari daftar penerima bansos setelah tercatat memiliki aset berupa rumah. Dalam logika PMT, kepemilikan rumah otomatis menaikkan skor ekonomi rumah tangga. Padahal, jika rumah tersebut merupakan warisan dari keluarga—bukan hasil akumulasi pendapatan—maka klasifikasi tersebut menyesatkan. Rumah warisan tidak serta-merta menandakan peningkatan kemampuan ekonomi, melainkan sekadar transfer antargenerasi yang tidak mengubah kapasitas konsumsi harian penghuninya.

Implikasinya serius: rumah tangga yang secara ekonomi masih rentan bisa kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial hanya karena variabel aset yang tidak kontekstual.

Kompleksitas Desil 9 dan 10: Kesenjangan Internal yang Luas

Permasalahan menjadi lebih rumit pada desil teratas. Nailul menjelaskan bahwa kesenjangan kemampuan ekonomi di dalam kelompok desil 9 dan 10 sangat lebar. Sebagai contoh konkret, rumah tangga dengan pengeluaran bulanan Rp11 juta hingga Rp12 juta dapat berakhir dalam kelompok desil yang sama dengan rumah tangga yang pengeluarannya melampaui Rp50 juta per bulan. Kedua kelompok tersebut memiliki profil konsumsi, akses layanan, dan kerentanan ekonomi yang sangat berbeda, namun dalam kerangka desil saat ini mereka diperlakukan homogen.

“Makanya, sebaiknya harus dikelompokkan lagi terutama di desil 6-10. Jangan sampai ada persepsi mereka didata masuk ‘kaya’, tetapi ternyata masih susah juga.”

Pengelompokan yang lebih granular pada desil 6 hingga 10, menurut Nailul, akan mengurangi risiko salah klasifikasi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar mengalir ke rumah tangga yang membutuhkan, bukan sekadar ke mereka yang secara teknis berada di bawah ambang desil tertentu.

Risiko Exclusion Error dan Dampaknya pada BPJS PBI

Keliru klasifikasi ke atas—masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikategorikan mampu—disebut exclusion error. Nailul mencontohkan penerima BPJS Program Bantuan Iuran (PBI) yang dikeluarkan dari daftar karena tercatat berada pada desil 6–10, padahal kondisi sosial-ekonomi mereka masih memerlukan dukungan. Dalam konteks BPJS PBI, exclusion error berarti hilangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar bagi kelompok yang seharusnya dilindungi negara.

Di luar kesehatan, desil juga menjadi gerbang bagi subsidi energi, bantuan pangan, hingga KIP Kuliah bagi mahasiswa. Satu digit yang keliru pada kolom desil dapat memutus rantai bantuan secara total.

Aset Produktif vs. Aset Pasif: Kalibrasi yang Belum Tepat

Nailul juga mendorong agar pemerintah memperhitungkan aset produktif secara lebih proporsional. Kepemilikan saham, obligasi negara, atau instrumen keuangan lainnya lebih merepresentasikan kapasitas ekonomi riil dibandingkan kepemilikan rumah yang diperoleh melalui warisan. Dalam kerangka PMT saat ini, kedua jenis aset tersebut cenderung diberi bobot serupa, padahal implikasi ekonominya sangat berbeda. Aset produktif menghasilkan aliran pendapatan; aset pasif warisan tidak.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya menunda penggunaan desil sebagai dasar penyaluran bansos dan subsidi hingga proses perbaikan data dan metode estimasi selesai. Penundaan sementara ini, menurutnya, lebih baik daripada melanjutkan distribusi berdasarkan klasifikasi yang diketahui cacat.

DPR Tekan BPS: Dua Minggu untuk Menuntaskan Sanggahan

Sebelum desakan Celios muncul, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, telah meminta Badan Pusat Statistik mempercepat perbaikan data desil yang diajukan masyarakat melalui mekanisme sanggah. Komisi X menetapkan batas waktu maksimal dua minggu untuk penyelesaian setiap laporan sanggah yang masuk melalui kanal resmi BPS.

“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI.”

Pernyataan tersebut disampaikan Lalu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/8/2026). Selain percepatan koreksi, ia meminta BPS memperbarui data secara berkala dan membuka penjelasan mengenai sumber data yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap rumah tangga. Transparansi metodologis, menurutnya, akan mengurangi jumlah sanggahan karena masyarakat memahami dasar klasifikasinya.

Lalu menekankan bahwa persoalan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan KIP Kuliah. Ketidaksesuaian klasifikasi tidak hanya menjadi masalah statistik, melainkan menjadi hambatan nyata bagi warga yang bergantung pada program perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Implikasi ke Depan

Desakan rekalkulasi total yang disampaikan Celios dan tekanan legislasi dari Komisi X bersama-sama menyoroti satu kerentanan struktural: sistem pemeringkatan ekonomi rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan proksi yang terlalu kasar untuk menangkap realitas ekonomi yang sangat heterogen. Tanpa pembaruan metodologis—mulai dari recalibrasi bobot aset, pengelompokan yang lebih granular pada desil atas, hingga mekanisme pembaruan data berkala—risiko exclusion error akan terus menghantui distribusi bansos. Bagi jutaan rumah tangga yang bergantung pada program perlindungan sosial, ketepatan satu digit desil bukan sekadar urusan teknis statistik; ia menentukan apakah bantuan sampai atau tidak.