KLH Klaim Telah Segel 30 Perusahaan Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 20.448 Ha

Penegakan Hukum Karhutla: KLH Segel 30 Perusahaan di Tujuh Provinsi, Lahan Terbakar Tembus 20.448 Hektare

Pusatkabar.com – Skala kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia pada musim kemarau tahun ini memicu langkah tegas dari pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui tim penegakan hukumnya telah menyegel 30 badan usaha yang beroperasi di sektor perkebunan sawit, tebu, dan komoditas lain. Total luas kawasan konsesi yang dilaporkan terbakar mencapai 20.448,83 hektare, tersebar di tujuh provinsi. Angka tersebut menggambarkan betapa masifnya dampak kebakaran terhadap tutupan lahan produktif dan lingkungan sekitar.

Penyegelan ini bukan tindakan simbolik. Setiap perusahaan yang disegel dimintai pertanggungjawaban penuh atas kebakaran yang terjadi di dalam wilayah konsesinya. Langkah tersebut diambil setelah KLH melakukan verifikasi lapangan dan pemetaan titik api menggunakan teknologi penginderaan jauh serta patroli udara.

Penyegelan Diumumkan di Jambi

Pengumuman resmi disampaikan oleh Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH, seusai menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Acara berlangsung di area VIP Bandara Sultan Thaha, Jambi, pada Jumat (4/9/2026). Pemilihan Jambi sebagai lokasi rapat bukan kebetulan; provinsi ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu episentrum karhutla di Pulau Sumatera.

“Sejauh ini ada 30 perusahaan yang kami segel, dan itu berada di 7 provinsi,” ujar Dasrul.

Rincian per Provinsi

Sebaran penyegelan menunjukkan konsentrasi tertinggi berada di Pulau Kalimantan. Berikut distribusi perusahaan dan luas lahan terbakar di masing-masing wilayah:

Kalimantan Barat mencatat jumlah terbanyak dengan sembilan perusahaan disegel dan luas konsesi terbakar mencapai 8.965,48 hektare. Angka ini sendiri hampir menyamai separuh total nasional, menandakan bahwa provinsi tersebut menjadi titik paling kritis dalam krisis karhutla tahun ini.

Sumatera Selatan menyusul dengan lima perusahaan dan 3.756,12 hektare lahan terbakar. Kalimantan Selatan mencatat enam perusahaan dengan 3.115,46 hektare. Kalimantan Tengah memiliki lima perusahaan dengan 2.841,37 hektare. Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat dua perusahaan dengan 387,19 hektare, Lampung dua perusahaan dengan 271,20 hektare, dan Riau satu perusahaan dengan 11,91 hektare.

Perbandingan antarprovinsi memperlihatkan disparitas yang mencolok. Kalimantan Barat saja menyumbang lebih dari 43 persen dari total luas terbakar nasional, sementara Riau hanya menyumbang kurang dari satu per mil. Perbedaan ini mencerminkan variasi kondisi iklim lokal, jenis komoditas yang ditanam, serta tingkat kesiapan infrastruktur pencegahan di masing-masing wilayah konsesi.

Landasan Hukum: Strict Liability

Mekanisme penyegelan dan pemanggilan pertanggungjawaban perusahaan berpijak pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini menerapkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yang berarti perusahaan dapat dimintai ganti rugi atas kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian secara individual.

“Mereka dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang, yang mengatur tentang strict liability atau tanggung jawab yang mutlak,” tegas Dasrul.

Dalam praktiknya, prinsip ini mengubah beban pembuktian: bukan pihak KLH yang harus membuktikan bahwa perusahaan sengaja membakar lahannya, melainkan cukup menunjukkan bahwa kebakaran terjadi di dalam kawasan konsesi dan menimbulkan kerugian lingkungan. Perusahaan yang ingin melepaskan diri dari tanggung jawab harus membuktikan adanya force majeure atau faktor di luar kendalinya. Pendekatan ini dirancang agar korban kerusakan lingkungan tidak menanggung beban birokrasi pembuktian yang berlarut-larut.

Jambi Masih dalam Tahap Penyelidikan

Walaupun 30 perusahaan telah disegel di tujuh provinsi, Dasrul menegaskan bahwa di Jambi sendiri proses belum selesai. Tim KLH masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap sejumlah badan usaha yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran di wilayah tersebut.

“Jambi masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Kondisi ini wajar mengingat Jambi memiliki sejarah panjang karhutla lintas tahun, dengan pola kepemilikan lahan yang kompleks dan sering kali melibatkan beberapa entitas di atas satu hamparan konsesi. Penyelidikan tambahan diperlukan untuk memastikan identifikasi pelaku yang tepat sebelum sanksi administrasi dijatuhkan.

Pembagian Peran: Administratif, Perdata, dan Pidana

Dasrul menjelaskan bahwa dalam arsitektur penegakan hukum karhutla, KLH menangani dua jalur: sanksi administrasi dan gugatan perdata. Proses pidana, termasuk penyidikan dan penuntutan terhadap individu atau korporasi yang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Pembagian peran ini bertujuan agar setiap instrumen hukum bekerja pada kapasitasnya masing-masing tanpa tumpang-tindih yang melemahkan efektivitas penindakan.

Kewajiban Pencegahan yang Harus Dipenuhi Perusahaan

Di luar sanksi, KLH juga mendorong setiap pemegang konsesi untuk memenuhi seperangkat kewajiban preventif. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan embung (kolam penampungan air) di dalam kawasan, pembangunan kanal pengalih api, pemasangan alat pemantau titik api dan suhu permukaan, pengadaan peralatan pemadaman kebakaran yang memadai, serta alokasi anggaran khusus yang diperuntukkan bagi operasi pemadaman. Tujuannya jelas: mengubah paradigma dari respons reaktif menjadi kesiapan proaktif, sehingga kebakaran dapat dideteksi dan dipadamkan pada fase awal sebelum meluas menjadi bencana skala besar.

Penyegelan 30 perusahaan dan klaim 20.448 hektare lahan terbakar menjadi pengingat bahwa karhutla bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan persoalan tata kelola lahan yang menuntut akuntabilitas korporasi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan tanpa infrastruktur pencegahan yang berfungsi, siklus kebakaran tahunan akan terus mengulang diri setiap musim kemarau, dengan biaya ekologis dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat luas.