Korupsi Pajak Berulang, Pemerintah Perlu Tutup Celah Regulasi

Celah Regulasi di Otoritas Pajak: Mengapa Korupsi Berulang dan Apa yang Sedang Dilakukan Pemerintah

Pusatkabar.com – Sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjerat pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026 mengungkap satu pola yang berulang: mekanisme pengawasan internal belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di titik-titik kritis pengelolaan penerimaan negara. Dari suap dalam proses pemeriksaan, penyalahgunaan hak restitusi, penerimaan gratifikasi, hingga manipulasi transfer pricing, setiap kasus menunjukkan bahwa celah prosedural masih menjadi ruang bagi praktik yang menggerus kas negara.

Pola ini bukan sekadar persoalan individual. Ketika beberapa pejabat di level berbeda terseret ke meja hukum dalam rentang waktu yang berdekatan, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal satu orang yang nakal, melainkan soal apakah arsitektur regulasi dan pengawasan di dalam otoritas pajak telah dirancang untuk membuat pelanggaran menjadi mahal dan sulit dilakukan.

Perkara Transfer Pricing PT Toba Pulp Lestari

Kasus terbaru yang mendapat perhatian luas melibatkan dua pegawai Ditjen Pajak berinisial BP dan SR. Kejaksaan Agung telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan praktik transfer pricing pada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Transfer pricing sendiri merujuk pada penetapan harga transaksi antar anak perusahaan dalam satu grup bisnis lintas negara. Di tangan pejabat pajak yang tidak berintegritas, mekanisme ini bisa dimanipulasi agar beban pajak yang seharusnya dibayar oleh entitas dalam negeri menjadi lebih rendah dari yang semestinya.

Estimasi kerugian negara sementara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 2 triliun. Angka tersebut menegaskan bahwa satu celah dalam proses audit transfer pricing dapat berdampak sangat besar pada penerimaan negara, mengingat sektor pulp dan kertas termasuk industri dengan volume transaksi intra-grup yang sangat tinggi.

Kasus Gratifikasi Mohammad Haniv

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2025 menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Mohammad Haniv sebagai tersangka. Dakwaannya berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang berlangsung selama periode panjang: sejak Haniv menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Banten pada tahun 2011 hingga ia menduduki posisi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus pada rentang 2015–2018.

Gratifikasi dalam konteks perpajakan mencakup pemberian hadiah, fasilitas, atau keuntungan lain yang diterima pejabat dari wajib pajak atau pihak terkait sebagai imbalan atas keputusan administratif—mulai dari penetapan pajak, persetujuan restitusi, hingga penanganan sengketa. Ketika gratifikasi diterima secara sistematis selama bertahun-tahun, dampaknya bukan hanya pada satu wajib pajak, melainkan pada kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem perpajakan.

Respons Pemerintah: Reformasi Struktural di Dalam Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menggerakkan langkah reformasi di tubuh Ditjen Pajak. Tujuan reformasi ini ganda: menutup kebocoran penerimaan yang selama ini terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan rasio penerimaan pajak tanpa perlu menaikkan tarif atau memperluas basis pajak secara agresif.

Salah satu instrumen utama reformasi tersebut adalah pembenahan internal yang mencakup evaluasi menyeluruh dan perombakan posisi pejabat pajak. Purbaya mengungkapkan bahwa hampir seluruh pejabat pada level eselon II, III, dan IV telah direorganisasi. Penempatan ulang dilakukan dengan mempertimbangkan dua kriteria utama: kinerja dan integritas. Artinya, jabatan strategis tidak lagi diberikan semata-mata berdasarkan senioritas atau loyalitas birokratis, melainkan harus melewati filter kompetensi dan rekam jejak etika.

“Kalau ada yang main-main, bisa saya rumahkan,” kata Purbaya, pekan lalu.

Pernyataan tersebut mengirim sinyal yang jelas kepada seluruh aparatur pajak: toleransi terhadap kelalaian atau praktik yang mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dan tugas negara akan sangat rendah di bawah kepemimpinan kementerian keuangan saat ini.

Implikasi bagi Wajib Pajak dan Penerimaan Negara

Bagi wajib pajak, berulangnya kasus korupsi di otoritas pajak menciptakan risiko ganda. Pertama, ada potensi bahwa keputusan administratif—penetapan pajak, persetujuan restitusi, penanganan keberatan—dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Kedua, ketidakpastian yang timbul dari skandal dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap keadilan sistem, yang pada akhirnya menekan kepatuhan sukarela.

Di sisi penerimaan negara, setiap rupiah yang hilang akibat manipulasi transfer pricing atau suap dalam pemeriksaan adalah rupiah yang tidak tersedia untuk pembiayaan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan estimasi kerugian mencapai triliunan rupiah dalam satu perkara saja, akumulasi kerugian dari berbagai celah regulasi selama bertahun-tahun bisa sangat signifikan.

Penutupan celah regulasi yang dijanjikan pemerintah tidak cukup hanya berupa reshuffle pejabat. Diperlukan pula penguatan mekanisme audit internal, transparansi dalam proses pemeriksaan, digitalisasi alur kerja untuk mengurangi interaksi tatap muka yang membuka ruang gratifikasi, serta sanksi yang konsisten bagi pelanggaran integritas. Tanpa kombinasi langkah-langkah struktural tersebut, pergantian pejabat saja berisiko menjadi siklus yang berulang: kasus baru muncul, pejabat diganti, lalu celah lama kembali dieksploitasi oleh pihak berikutnya.

Publik kini menunggu apakah reformasi yang diumumkan akan menghasilkan perubahan nyata dalam angka penerimaan dan dalam kepercayaan terhadap institusi perpajakan, atau sekadar menjadi respons reaktif terhadap tekanan media dan politik.