BI Pegang Hampir 28% Surat Utang Pemerintah, Yield Tinggi Berisiko Tekan Modal

Portofolio SBN Bank Indonesia Senilai Rp 1.942 T Triliun Jadi Sorotan Saat Yield Melonjak

Pusatkabar.com – Pasar obligasi domestik tengah mengalami gejolak yang membuat para pengamat keuangan menyoroti satu entitas besar: Bank Indonesia. Dengan porsi kepemilikan Surat Berharga Negara yang menyentuh hampir seperempat dari total outstanding, setiap pergerakan yield berkepanjangan berpotensi menciptakan tekanan signifikan terhadap nilai buku portofolio BI. Fenomena ini bukan sekadar flukulasi teknikal, melainkan isu struktural yang menyentuh inti ketahanan modal lembaga pengawas moneter.

Skala Kepemilikan yang Sulit Diabaikan

Data resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat bahwa per 2 September 2026, BI menguasai 27,77% dari total SBN yang beredar. Dalam angka absolut, kepemilikan tersebut bernilai bersih sekitar Rp 1.942,81 triliun. Angka ini menempatkan BI sebagai pemegang tunggal terbesar di pasar obligasi pemerintah, jauh melampaui bank-bank komersial, dana pensiun, maupun investor asing secara agregat.

Skala sebesar ini berarti bahwa setiap basis poin kenaikan yield akan menggerus nilai pasar portofolio BI dalam jumlah yang sangat material. Jika yield naik satu persen secara paralel di seluruh kurva, implikasinya terhadap nilai wajar obligasi yang dipegang BI bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Inilah mengapa pergerakan pasar obligasi domestik tidak bisa dipandang sebagai urusan semata-mata bagi trader ritel atau institusi keuangan swasta.

Mekanisme Tekanan terhadap Modal

Prinsip dasarnya sederhana: harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan yield. Ketika investor menuntut imbal hasil lebih tinggi karena persepsi risiko yang meningkat, harga obligasi lama yang beredar di pasar sekunder akan tertekan ke bawah. Bagi pemegang yang mencatatkan asetnya pada nilai wajar pasar, penurunan harga tersebut langsung tercermin sebagai kerugian belum terealisasi di neraca.

Bagi BI, yang mencatatkan portofolio SBN-nya dalam laporan keuangan, tekanan semacam ini secara teori dapat menggerus rasio kecukupan modal. Namun, mekanisme transmisi dari pasar ke neraca BI memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari institusi keuangan komersial.

“Kalau harga obligasi terus turun dalam jangka waktu lama, bisa menggerus modal. Tapi obligasi tersebut biasanya dipegang sampai jatuh tempo sehingga tidak langsung mempengaruhi modal,” kata David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), kepada Kontan, Minggu (6/9/2026).

Pernyataan David Sumual menggarisbawahi dua hal sekaligus: risiko tersebut nyata dan tidak bisa diabaikan, tetapi dampaknya bersifat tertunda dan bergantung pada durasi tekanan pasar. Selama BI tidak melakukan penjualan paksa atau revaluasi aktif pada nilai pasar, kerugian yang muncul di pasar sekunder tetap bersifat laten dan belum menjadi kerugian terealisasi di neraca.

Pergerakan Yield dalam Pekan Terakhir

Sebagai konteks pasar, yield SBN tenor 10 tahun sempat melonjak dari kisaran 6,99% ke 7,23% dalam beberapa hari perdagangan. Kenaikan tersebut mencerminkan proses repricing di pasar sekunder, di mana investor menuntut premium risiko lebih tinggi. Namun, tekanan itu tidak bertahan lama. Pada Jumat (4/9/2026), yield tenor 10 tahun telah kembali turun ke sekitar 7,10%, menunjukkan bahwa pasar masih memiliki mekanisme koreksi yang relatif cepat.

Pergerakan dalam rentang 24 basis poin ini, meski terlihat moderat bagi investor ritel, tetap menghasilkan perubahan nilai pasar yang signifikan ketika dikalikan dengan outstanding sebesar Rp 1.942,81 triliun. Dalam skenario ekstrem di mana yield bertahan di level tertinggi selama berbulan-bulan, akumulasi kerugian belum terealisasi bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Keberadaan porsi SBN sebesar hampir 28% di tangan BI bukan kebetulan. Sejak era reformasi moneter, BI secara konsisten menjadi pembeli akhir (lender of last resort) di pasar obligasi pemerintah, baik melalui operasi pasar terbuka maupun intervensi langsung. Peran ini memungkinkan pemerintah membiayai defisit fiskal dengan biaya yang relatif terkendali, sekaligus memberi BI instrumen untuk mengelola likuiditas sistem perbankan.

Di sisi lain, konsentrasi kepemilikan sebesar ini menciptakan ketergantungan dua arah: pemerintah membutuhkan BI sebagai penyangga pasar, sementara BI membutuhkan stabilitas harga obligasi untuk menjaga integritas neracanya. Ketika yield naik berkepanjangan akibat faktor eksternal — misalnya kenaikan suku bunga acuan global, pelemahan rupiah, atau pengetatan moneter domestik — kedua pihak berada dalam posisi yang saling terkait secara risiko.

Yang perlu dicatat oleh pembaca adalah bahwa selama kebijakan hold-to-maturity tetap berlaku dan BI tidak melakukan penjualan di pasar sekunder, penurunan harga yang terjadi di level pasar tidak akan secara otomatis menjadi kerugian terealisasi. Kerugian baru materialisasi apabila obligasi dijual sebelum jatuh tempo, atau apabila BI mengubah metode pencatatan ke nilai wajar pasar secara aktif. Dengan demikian, risiko utama bukan pada satu hari perdagangan yang bergejolak, melainkan pada skenario di mana yield tinggi bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, menciptakan tekanan struktural yang sulit dihindari tanpa mengubah kebijakan moneter secara fundamental.

Ke depan, setiap pergerakan yield SBN akan terus menjadi indikator penting bagi kesehatan neraca BI sekaligus bagi keberlanjutan pembiayaan fiskal pemerintah. Dengan porsi kepemilikan yang begitu dominan, BI tidak lagi sekadar pengamat pasar obligasi — ia adalah pasar itu sendiri, dan setiap guncangan di kurva yield pada akhirnya akan tercermin di neraca lembaga yang mengawasi seluruh sistem keuangan nasional.