Main Agenda: Kemenhan Usul Tambahan Anggaran Rp 195 Triliun di 2027, Total Jadi Rp 334 Triliun
Main Agenda Kemenhan: Usulan Tambahan Anggaran Rp 195 Triliun untuk 2027 Main Agenda – KONTAN.CO.ID – Jakarta.
Main Agenda Kemenhan: Usulan Tambahan Anggaran Rp 195 Triliun untuk 2027
Main Agenda – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027. Dengan tambahan ini, total anggaran yang diajukan mencapai Rp 334 triliun, meningkat dari pagu awal yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kemenkeu sebesar Rp 139 triliun. Usulan ini menjadi bagian dari Main Agenda Kemenhan dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan negara.
Pengembangan Alutsista dan Infrastruktur Pertahanan
Kemenhan menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp 195 triliun diusulkan untuk mendukung program modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) serta pembangunan infrastruktur pertahanan. Angka ini diperlukan untuk menutupi kebutuhan yang mencapai Rp 667 triliun, sehingga bisa memenuhi target pengembangan kekuatan TNI dan POLRI. “Anggaran tambahan ini menjadi bagian dari Main Agenda Kemenhan dalam upaya menjaga kesiapan operasional dan meningkatkan kapasitas pertahanan,” terang Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
“Dengan dana yang lebih besar, kita bisa lebih cepat mewujudkan kekuatan pertahanan yang tangguh,” kata Sjafrie dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Kamis (18/6/2026).
Persetujuan dari Komisi I DPR dan Proses Pengajuan
Usulan anggaran telah diajukan ke Komisi I DPR RI, yang diharapkan menyetujui untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran. “Main Agenda Kemenhan ini diusulkan ke Komisi I agar bisa dipercepat prosesnya,” jelas Sjafrie. Menurutnya, Komisi I DPR memiliki peran penting dalam menyetujui alokasi dana tersebut. Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR, mengatakan bahwa pihaknya mendukung usulan ini karena pentingnya akselerasi pembangunan TNI.
“Main Agenda Kemenhan akan memperkuat kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman di masa depan,” ujar Utut.
Perbandingan Anggaran Tahunan dan Kebutuhan
Pagu indikatif 2027 dianggap lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam 2026, anggaran yang disetujui mencapai Rp 187 triliun, sementara untuk 2027 hanya Rp 139 triliun. Hal ini membuat Kemenhan perlu menambah dana sebesar Rp 195 triliun guna menutupi kebutuhan yang jauh lebih besar. “Jumlah ini masih jauh dari target, tetapi Main Agenda Kemenhan akan menjadi landasan untuk memperbaiki kondisi tersebut,” tambah Utut.
“Dengan Main Agenda ini, Kemenhan bisa fokus pada pembangunan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
Prioritas Kegiatan dan Kontribusi TNI
Kemenhan telah menyusun 20 kegiatan prioritas untuk 2027, yang dibagi dalam enam program utama. Salah satunya adalah pengembangan kemampuan TNI dalam menangani darurat seperti bencana alam. “TNI berperan aktif dalam memperbaiki infrastruktur pasca-bencana, seperti jembatan dan fasilitas umum,” ujar Sjafrie. Ia juga menekankan bahwa anggaran tambahan akan mempercepat proses pengadaan peralatan serta pelatihan personel TNI.
“Main Agenda Kemenhan akan membantu TNI dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pertahanan secara lebih efektif,” tutur Sjafrie.
Pengaruh Anggaran pada Ketersediaan Alokasi
Tambahan anggaran Rp 195 triliun diharapkan bisa menutupi kesenjangan antara pagu yang ditetapkan dan kebutuhan aktual. “Jumlah anggaran yang disetujui oleh Bappenas dan Kemenkeu masih kurang, sehingga Main Agenda Kemenhan perlu diusulkan ulang untuk mendapatkan dukungan lebih besar,” ungkap Sjafrie. Menurutnya, peningkatan anggaran akan memperkuat kesiapan operasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Target dan Harapan untuk Tahun Depan
Dengan anggaran total Rp 334 triliun, Kemenhan ingin mencapai tingkat kesiapan pertahanan yang lebih baik. “Main Agenda Kemenhan ini tidak hanya untuk pembangunan alutsista, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam operasi keamanan dan pertahanan,” terang Sjafrie. Ia menambahkan bahwa Kemenhan akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan alokasi dana yang optimal. “Main Agenda ini menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.
