New Policy: Apindo: DSI Dapat Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Menambah Beban Dunia Usaha

New Policy: DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Menambah Beban Dunia Usaha

New Policy – Kebijakan baru yang diumumkan pemerintah menuai respons positif dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pernyataan resmi, Apindo menyambut baik adanya lembaga baru, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang diharapkan menjadi pendorong pengelolaan ekspor komoditas strategis secara lebih efektif. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan tata kelola ekspor tetap terjaga, tanpa menambah beban bagi dunia usaha.

Kemitraan DSI sebagai Solusi Berkelanjutan

DSI dirancang sebagai lembaga yang menggabungkan kapasitas teknis dan kredibilitas manajemen untuk mengurangi risiko praktik ekspor yang tidak transparan. Kebijakan ini memberikan ruang untuk perekrutan tenaga ahli terbaik di pasar, yang menjadi sinyal kuat bahwa DSI berkomitmen pada profesionalisme dan adaptasi terhadap perubahan dinamika ekonomi global.

“Kebijakan baru ini membawa harapan besar. DSI akan menjadi fasilitator yang mampu mengintegrasikan data dari sektor perbankan, pelabuhan, bea cukai, dan pihak terkait lainnya. Hal ini berpotensi menutup celah di mana eksportir nakal sering memanfaatkan kelemahan sistem,” kata Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi, Rabu (24/6/2026).

Kebijakan transisi hingga 1 Januari 2027 memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Dengan mengawali proses hanya pada pelaporan, DSI diharapkan bisa membangun kepercayaan tanpa mengganggu alur perdagangan yang sebelumnya sudah stabil. Langkah ini juga memastikan keberlanjutan investasi, karena pelaku usaha tidak diberi beban tambahan dalam proses izin.

Manfaat Kebijakan Transisi untuk Pertumbuhan Ekspor

DSI dianggap sebagai solusi yang ideal dalam mengatasi masalah under invoicing, yang selama ini menjadi penghalang pendapatan negara. Kebijakan baru ini menekankan kepastian berusaha dan efisiensi prosedur, sehingga bisa meningkatkan daya saing ekspor nasional. Pemerintah optimis bahwa DSI akan memperkuat pengawasan terhadap tiga komoditas utama—batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys—yang menyumbang 23,4% dari total ekspor Indonesia.

Chandra Wahjudi menegaskan bahwa kebijakan transisi bertahap juga memberikan ruang untuk dialog terbuka dengan pelaku usaha. “Dunia usaha menunggu kejelasan prosedur dan ruang klarifikasi agar semua pihak bisa beradaptasi dengan cepat,” ujarnya. Dengan menggabungkan data dari berbagai sektor, DSI diharapkan mampu mengidentifikasi risiko ekspor secara lebih akurat, tanpa mengurangi efisiensi dalam proses.

Direktur Utama DSI, yang belum diungkapkan nama lengkapnya, mengatakan bahwa kebijakan baru ini menjadi pengayaan sistem tata kelola ekspor nasional. “Kami fokus pada penyederhanaan prosedur, integrasi data, dan peningkatan akuntabilitas. Ini adalah langkah berkelanjutan untuk menjamin stabilitas pasar dan kepercayaan investor,” tambahnya.

Kebijakan New Policy ini juga memperkuat peran DSI sebagai mitra pemerintah dalam mengelola komoditas strategis. Pemerintah berharap lembaga ini mampu mencegah praktik transfer pricing dan pengeluaran devisa yang tidak optimal. Dengan tata kelola yang lebih rapi, ekspor nasional diharapkan bisa tumbuh lebih pesat, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan. Dunia usaha berharap DSI bisa menjadi pengawas yang independen, tetapi tetap mendukung pertumbuhan sektor ekspor,” papar Chandra Wahjudi. Kebijakan New Policy juga menjadi contoh inisiatif yang mencerminkan integrasi kebijakan antar-sektor.

Dengan kinerja yang baik, DSI diharapkan menjadi model tata kelola ekspor yang bisa dicontoh. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini akan berjalan efektif, dengan fokus pada transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas. Kebijakan New Policy ini tidak hanya menekan praktik ekspor yang tidak sehat, tetapi juga memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada keberlanjutan dan inovasi.