Key Issue: Kemenhaj Terima 72 Aduan Travel Umrah Bermasalah, 19 Kasus Berhasil Dimediasi

Kemenhaj Terima 72 Aduan Travel Umrah Bermasalah, 19 Kasus Berhasil Dimediasi

Key Issue yang mengemuka adalah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat 72 laporan keluhan dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang dianggap tidak memenuhi standar sejak lembaga tersebut resmi berdiri pada September 2025. Angka ini menunjukkan masalah yang terus terjadi dalam sektor umrah, terutama dalam hal kinerja penyelenggara dan perlindungan hak jemaah.

Pengelolaan Aduan oleh Kemenhaj

Kemenhaj aktif menerima dan menindaklanjuti aduan dari jemaah yang merasa dirugikan. Dari total 72 keluhan yang masuk, 19 kasus telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. Menurutnya, mediasi dipilih sebagai langkah utama karena dianggap lebih efektif dalam mengurangi konflik dan menciptakan solusi yang jemaah bisa terima.

“Dari 72 aduan travel umrah yang masuk, 19 kasus telah kami selesaikan melalui mediasi,” kata Harun, merujuk pada pernyataan tertulisnya pada Kamis (18/6/2026).

Proses mediasi ini dilakukan setelah Kemenhaj memastikan penyelenggara memiliki kemampuan dan niat baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap jemaah. Harun menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga kepercayaan publik dengan pendekatan persuasif, bukan langsung konfrontatif.

Kasus Travel Hanania sebagai Contoh

Salah satu contoh yang menarik adalah kasus Travel Hanania, di mana Kemenhaj tidak hanya bertindak sebagai mediator tetapi juga hadir langsung saat kesepakatan antara travel dan jemaah ditandatangani pada 14 April 2026. Kehadiran lembaga tersebut dianggap memberikan kesan lebih kuat secara moral dan hukum.

“Kehadiran kami bukan sekadar seremoni. Kami ingin kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang lebih solid,” tegas Harun, menambahkan bahwa pihaknya terus mengawasi pelaksanaan hasil mediasi untuk memastikan kualitas layanan.

Di sisi lain, beberapa penyelenggara tidak memenuhi hasil kesepakatan, sehingga dugaan penipuan kini ditangani oleh instansi berwenang. Harun menyatakan bahwa Kemenhaj akan terus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Penyempurnaan Sistem Tata Kelola Umrah

Kemenhaj juga tengah merancang sistem tata kelola umrah yang lebih terpadu dan profesional. Sistem ini diharapkan menciptakan penyelenggaraan umrah yang aman, tertib, nyaman, serta sesuai prinsip syariah. Harun menekankan bahwa tujuan utama dari penyempurnaan ini adalah menjamin perlindungan jemaah sebanding dengan penyelenggaraan haji reguler.

“Kemenhaj hadir sebagai representasi pemerintah, bertanggung jawab melindungi rasa aman dan nyaman jemaah,” ujarnya, menambahkan bahwa langkah ini juga sebagai Key Issue dalam menjaga kualitas layanan.

Menurut Harun, tata kelola yang lebih baik akan meminimalkan masalah seperti kecurangan atau penipuan yang sering terjadi. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif jemaah dalam memantau penyelenggaraan umrah melalui sistem pelaporan yang terbuka.

Peningkatan Kepuasan Jemaah

Dalam upaya meningkatkan kepuasan jemaah, Kemenhaj terus mendorong penyelenggara untuk transparan dalam pengelolaan keuangan, penginapan, dan jadwal perjalanan. Selain itu, lembaga ini juga memberikan bantuan teknis kepada travel umrah yang bermasalah untuk memperbaiki kekurangan mereka.

“Dengan sistem tata kelola yang lebih terstruktur, kami yakin jemaah akan lebih tenang dan puas saat menjalani ibadah umrah,” tambah Harun, menjelaskan bahwa Key Issue ini menjadi fokus utama dalam reformasi sektor umrah.

Menurutnya, pihak berwajib juga diminta untuk terus mengawasi kegiatan penyelenggara umrah, terutama yang diduga melakukan penipuan. Harun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan masalah yang dialami, karena Kemenhaj siap mendampingi proses penyelesaian hingga hak jemaah terlindungi secara maksimal.

Langkah Masa Depan

Kemenhaj berencana menguatkan regulasi dan penegakan hukum terhadap penyelenggara umrah yang tidak memenuhi standar. Direktur Jenderal juga menyoroti pentingnya edukasi bagi jemaah agar mampu memilih travel yang memiliki reputasi baik.

“Kami ingin Key Issue ini menjadi peringatan untuk penyelenggara agar selalu berhati-hati dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada jemaah,” pungkas Harun, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas penyelenggara