New Policy: APTI Khawatir Aturan Baru Tembakau Berdampak pada Serapan Hasil Panen Petani

APTIN Khawatir New Policy Tembakau Ancam Kesejahteraan Petani

New Policy – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTIN) mengungkapkan kekhawatiran terhadap peraturan baru terkait industri tembakau yang diusulkan pemerintah. Kebijakan ini, yang menjadi bagian dari PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dianggap akan mengganggu serapan hasil panen petani dan mengurangi pendapatan mereka. APTIN meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara penuh.

Regulasi Baru yang Memengaruhi Serapan Tembakau

Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah pembatasan kadar tar maksimal 10 miligram dan nikotin maksimal 1 miligram dalam rokok. Menurut APTIN, kebijakan ini tidak fleksibel terhadap kebutuhan petani yang menghasilkan tembakau lokal. Khususnya di sentra produksi seperti Temanggung, Jawa Tengah, produktivitas tanaman tembakau berpotensi turun drastis karena ketidaksesuaian dengan standar industri.

“New Policy tembakau ini bisa mengakibatkan penurunan serapan hasil panen petani secara signifikan. Kami menilai regulasi harus diadaptasi agar tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” jelas Ketua Umum APTIN, Agus Parmuji, dalam pernyataannya yang disiarkan Selasa (23/6/2026).

Impak Ekonomi pada Seluruh Rantai Industri

Menurut Agus, kebijakan baru tidak hanya memengaruhi petani, tetapi juga melibatkan buruh tani, pengusaha pengolahan tembakau, dan perusahaan pembeli utama. Dengan penurunan permintaan, daya beli masyarakat dan industri olahan akan terganggu, berdampak pada pendapatan keluarga dan stabilitas perekonomian daerah. APTIN menekankan bahwa kebijakan ini perlu diujicoba lebih lanjut sebelum diimplementasikan secara luas.

Banyak petani mengandalkan tembakau sebagai penghasilan utama, terutama saat musim kemarau. Ketersediaan alternatif tanaman yang terbatas membuat tembakau menjadi pilihan andalan. Jika New Policy mengurangi kebutuhan, mereka terancam kehilangan penghasilan utama. Pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani.

Protes Petani Melalui Budaya dan Tradisi

Protes terhadap New Policy terus berlanjut melalui kegiatan budaya seperti Khoul Ki Ageng Makukuhan dan Kirab Pikukuh Syuro di Desa Wonosari, Kabupaten Temanggung. Acara ini tidak hanya menjadi wadah menyampaikan aspirasi, tetapi juga menggambarkan pentingnya tembakau dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Petani menyatakan bahwa kebijakan ini akan merugikan mata pencaharian mereka dan mempercepat kemiskinan di daerah sentra tembakau.

Dukungan Pemda Temanggung untuk Menyelamatkan Industri Tembakau

Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang dipimpin oleh Bupati Agus Setyawan, turut menyuarakan kekhawatiran terhadap New Policy. Agus mengungkapkan bahwa pembatasan kadar tar dan nikotin, serta penggunaan kemasan rokok polos, akan menghambat pertumbuhan industri hasil tembakau. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan petani.

Agus menambahkan, kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada Temanggung, tetapi juga melibatkan 17 daerah sentra tembakau lain di Jawa Tengah. Pemda menyarankan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi turunan PP 28 Tahun 2024 sebelum diterapkan secara permanen. Pihaknya juga berharap adanya perubahan kebijakan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.

Perbandingan antara New Policy dan Kebutuhan Petani

Kebijakan New Policy dianggap terlalu kaku karena tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi antara tembakau lokal dan impor. Petani mengklaim bahwa tembakau hasil panen mereka memiliki kualitas dan karakteristik unik yang tidak bisa disamakan dengan produk dari luar negeri. Jika standar kadar tar dan nikotin diterapkan secara sama, produktivitas tanaman lokal akan terganggu.

APTIN juga menyoroti kebijakan kemasan rokok polos yang dianggap akan mengurangi daya tarik produk tembakau. Petani berharap pemerintah memberikan ruang untuk inovasi dalam desain kemasan agar bisa tetap menarik konsumen tanpa mengorbankan produksi. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah.

Dengan kekhawatiran yang terus membesar, APTIN meminta pemerintah melakukan dialog terbuka dengan para petani, industri, dan konsumen untuk memastikan New Policy tidak merugikan ekonomi perkebunan. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.