Latest Program: Ditjen Pajak Waspadai Risiko Ketidakpatuhan Pajak Koperasi Merah Putih

Ditjen Pajak Fokus pada Risiko Pajak Koperasi Merah Putih

Antisipasi Kenaikan Aktivitas Usaha Koperasi

Latest Program – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai ancaman pelanggaran kewajiban pajak terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini terjadi karena pertumbuhan usaha koperasi yang pesat, namun pemahaman tentang tanggung jawab perpajakan belum optimal.

Presiden Luncurkan Operasional KDKMP

Kewaspadaan DJP muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 KDKMP yang dijalankan secara bersamaan di berbagai daerah Indonesia. Inisiatif ini memberikan peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga membawa tantangan dalam penerapan sistem pajak.

Tantangan dalam Mengawal Program Prioritas

DJP menilai, keluasan jumlah koperasi baru memerlukan persiapan awal dalam memenuhi standar kepatuhan pajak. Kebutuhan ini semakin kritis karena pemerintah mengandalkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diizinkan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

“Ada kemungkinan pelaku usaha seperti KDKMP belum memahami prosedur formal perpajakan, seperti melapor, menghitung, serta memotong atau mengumpulkan pajak,” kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, Kamis (18/6/2026).

Sistem Self-Assessment sebagai Faktor Risiko

Metode self-assessment menjadi perhatian karena memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk mengevaluasi sendiri kewajibannya. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan atau pemenuhan pajak, terutama bagi pengelola koperasi yang kurang terbiasa dengan prosedur administrasi.

Ancaman Penerimaan Negara

DJP juga mengawasi kemungkinan pengurangan pendapatan negara akibat proses pengembangan koperasi. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka penerimaan negara bisa berkurang, terutama dari sektor kecil yang lebih rentan terhadap kesalahan pelaporan.

Langkah Mitigasi untuk Penguatan Kepatuhan

Untuk mengatasi masalah tersebut, DJP mengambil langkah preventif dengan menyusun panduan lengkap serta memperkuat sosialisasi perpajakan kepada pengelola koperasi sejak awal beroperasi. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko ketidakpatuhan dan memastikan keberlanjutan program koperasi nasional.