New Policy: DPR Akan Koordinasi dengan Kementerian Setneg Bahas Nasib Karyawan Eks Hotel Sultan

Perbaruan Kebijakan: DPR dan KemenSetneg Koordinasi Mengenai Nasib Karyawan Eks Hotel Sultan

New Policy – Dalam rangka menerapkan new policy terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersiap melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara (KemenSetneg) untuk membahas masa depan karyawan eks Hotel Sultan. Kebijakan ini diambil setelah lahan yang sempat dijadikan tempat operasional hotel tersebut dikosongkan pada Kamis (18/6/2026) pagi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Perubahan ini menjadi sorotan publik karena dampaknya terhadap ribuan karyawan yang kehilangan mata pencaharian seiring rencana penggunaan lahan oleh pemerintah untuk proyek strategis.

Backgroud Kebijakan dan Tantangan yang Dihadapi

Pengosongan eks Hotel Sultan bukanlah keputusan spontan, melainkan hasil dari kebijakan pemerintah yang bertujuan merealisasikan pengelolaan kawasan GBK secara lebih optimal. Selama bertahun-tahun, hotel ini menjadi salah satu simbol pengembangan ekonomi lokal, sebelum akhirnya diambil alih oleh negara. New policy ini diharapkan bisa menjembatani kebutuhan pemerintah dengan perlindungan hak pekerja yang terkena dampak. Namun, prosesnya dinilai penuh tantangan karena karyawan eks hotel tersebut belum memiliki jaminan tetap beroperasi atau diberi pengganti pekerjaan yang layak.

Komunikasi dan Upaya Penyesuaian

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa new policy ini bertujuan memastikan keberlanjutan ekonomi para karyawan. “Kita ingin memastikan bahwa rencana penggunaan lahan tidak menghentikan aktivitas mereka secara tiba-tiba,” kata Dasco saat memberikan penjelasan di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kementerian Sekretariat Negara (KemenSetneg) diberitakan telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menangani nasib para karyawan. Menteri Setneg, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah telah membuka ruang komunikasi luas guna menjawab kekhawatiran mereka. “Kami akan menyediakan posko dan saluran langsung agar karyawan dapat berinteraksi langsung dengan PPK GBK,” jelas Ardiantoro. Langkah ini diharapkan bisa memberikan jaminan bahwa kebijakan new policy tidak hanya sekadar berdampak pada pengelolaan lahan, tetapi juga pada kestabilan ekonomi ribuan pekerja.

Proses dan Persiapan Penerapan Kebijakan

Kebijakan new policy ini juga melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk pihak swasta yang pernah berpartisipasi dalam pengelolaan eks Hotel Sultan. Menurut informasi terkini, pemerintah sedang menyiapkan skema transfer keahlian dan pelatihan karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan. “Kita ingin memastikan bahwa para pekerja ini bisa diarahkan ke bidang-bidang yang lebih relevan sesuai kebutuhan kawasan GBK,” tambah Ardiantoro. Selain itu, pihak KemenSetneg juga berencana melakukan evaluasi terhadap kontrak kerja sebelumnya untuk menentukan hak-hak karyawan yang tetap berlaku.

Sejumlah karyawan eks Hotel Sultan mengungkapkan kecemasan mereka terhadap masa depan. Mereka mengharapkan adanya perjanjian yang jelas mengenai penggantian pekerjaan, penghasilan sementara, atau kompensasi yang layak. “Kami telah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan sekarang harus menghadapi ketidakpastian. Saya harap new policy ini bisa memberikan solusi,” ujar salah satu karyawan yang tidak ingin disebutkan nama. Menurutnya, keterlibatan DPR dalam proses ini memberikan harapan baru bahwa kebijakan akan lebih manusiawi dan transparan.

Perbandingan dengan Kebijakan Serupa di Daerah Lain

Sebagai referensi, new policy yang dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta ini dianggap lebih baik dibandingkan kebijakan serupa di kawasan lain. Misalnya, di kawasan Senayan, kebijakan pengosongan lahan sempat menuai protes besar karena kurangnya komunikasi dengan pihak terkait. Dalam kasus eks Hotel Sultan, seluruh proses telah diawali dengan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak. “Ini menjadi contoh bagaimana new policy bisa diterapkan secara baik jika semua pihak bekerja sama,” kata seorang pengamat kawasan strategis.

Kebijakan ini juga menjadi momentum untuk mereformasi cara pemerintah mengelola aset negara. Sejumlah anggota DPR menekankan bahwa new policy harus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. “Kita perlu mengukur apakah proses ini efektif atau justru menimbulkan masalah baru. Jika tidak, kebijakan serupa bisa terulang di kawasan lain,” tambah anggota komite khusus. Dengan demikian, keberhasilan new policy dalam menangani nasib karyawan eks Hotel Sultan akan menjadi tolok ukur untuk kebijakan di masa depan.