Latest Program: Prabowo Minta Himbara Dukung Kebijakan Ekspor Satu Pintu dan DHE

Latest Program: Prabowo Minta Himbara Dukung Kebijakan Ekspor Satu Pintu dan DHE

Latest Program – Dalam program terbaru yang dicanangkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan Himbara dalam mendorong kebijakan ekspor satu pintu dan DHE (Devisa Hasil Ekspor). Ia mengatakan, lembaga tersebut menjadi pilar penting untuk memperkuat stabilitas perekonomian dan memastikan pengelolaan devisa yang efisien. “Dengan implementasi kebijakan ini, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/6/2026).

Peran Himbara sebagai Penyelaras Kebijakan Ekonomi

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Himbara diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan ekspor satu pintu dengan DHE. “Dukungan Himbara akan memastikan alur ekspor dan pengelolaan devisa berjalan terpadu, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan,” jelas Airlangga. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat data perdagangan, memberikan kepastian bagi pengusaha, dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

“Kita perlu melibatkan Himbara secara aktif untuk memastikan kebijakan ekspor satu pintu dan DHE berjalan optimal,” tegas Airlangga. “Ini adalah bagian dari Latest Program pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.”

Kebijakan ekspor satu pintu, yang diterbitkan melalui PP Nomor 2 Tahun 2026, mengharuskan seluruh komoditas sumber daya alam (SDA) strategis hanya diekspor melalui BUMN Ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan devisa serta mengurangi praktik penyimpangan dalam perdagangan. Airlangga menambahkan, Himbara akan bertindak sebagai pengawas utama kebijakan ini, memastikan setiap transaksi ekspor diakui secara resmi.

Strategi Kebijakan yang Berkelanjutan

Latest Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kebijakan moneter dan ekspor nasional. DHE, yang dikelola melalui PP Nomor 21 Tahun 2026, menjadi alat penting untuk mengalokasikan pendapatan devisa hasil ekspor ke sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. “DHE bukan hanya devisa, tapi juga modal untuk kemajuan jangka panjang,” tambah Airlangga.

Kebijakan ekspor satu pintu juga memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, karena seluruh transaksi harus diakui oleh Himbara sebelum dapat dilanjutkan. Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam mengatasi defisit neraca perdagangan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

“Dengan Latest Program ini, kita bisa membangun ekosistem ekspor yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” pungkas Prabowo. “Himbara harus menjadi penggerak utama untuk memastikan semua kebijakan ekonomi berjalan sesuai tujuan nasional.”

Implementasi yang Tidak Terlewatkan

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu dan DHE, Prabowo meminta Himbara aktif dalam mengawasi seluruh proses. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar tidak ada kekosongan dalam penerapan regulasi. “Kita harus melibatkan semua pihak, termasuk Himbara, dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik,” jelas Prabowo.

Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan dampak signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama dalam meningkatkan kualitas data ekspor dan mencegah praktik penyimpangan yang merugikan negara. “Dengan Latest Program, kita bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan internasional,” tutur Airlangga.