Meeting Results: Purbaya Sebut Kemenkeu Ikut Awasi Penggunaan Anggaran MBG, Evaluasi 2 Bulan Sekali
Meeting Results: Kemenkeu Terlibat dalam Awasi Anggaran MBG untuk Tingkatkan Efisiensi Meeting Results – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Meeting Results: Kemenkeu Terlibat dalam Awasi Anggaran MBG untuk Tingkatkan Efisiensi
Meeting Results – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana yang telah menjadi fokus utama dalam meeting results kementerian tersebut. Purbaya menekankan bahwa pengawasan berkala oleh Kemenkeu bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan.
Penyeliaan Anggaran MBG Dilakukan Secara Berkala
Menurut Purbaya, pengawasan akan dilakukan secara berkala melalui jaringan kantor vertikal Kemenkeu yang menyebar ke seluruh kabupaten dan kota. Evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diadakan setiap dua bulan, sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja program MBG. Purbaya menuturkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan masukan yang lebih objektif bagi pengelola program, baik dari pihak internal maupun eksternal.
“Dalam meeting results kemarin, kami sepakat bahwa Kemenkeu akan menjadi pihak penyelia. Tujuannya adalah agar sistem pengawasan lebih jelas dan tidak hanya bergantung pada BGN sendiri,” kata Purbaya saat diwawancara awak media pada Jumat (26/6/2026).
Collaboration antara Kemenkeu dan BGN
Purbaya menambahkan bahwa kolaborasi antara Kemenkeu dan Badan Nasional Garansi Sosial (BGN) akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas program MBG. Ia menjelaskan, BGN telah mengakui kesulitan dalam memantau keberhasilan program di lapangan. Oleh karena itu, Kemenkeu diharapkan bisa menjadi pihak yang memberikan pengawasan independen dan transparan, terutama dalam mengevaluasi penggunaan dana.
“Pada meeting results yang diadakan beberapa hari lalu, kami menyepakati bahwa evaluasi dua bulan sekali akan dilakukan secara rutin. Ini sebagai bentuk umpan balik agar program bisa terus ditingkatkan,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menegaskan bahwa pengawasan oleh Kemenkeu akan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pelaksanaan MBG. “Dengan sistem ini, kita bisa menilai kinerja SPPG secara lebih mendalam, sehingga hasilnya lebih akurat,” imbuhnya.
Efisiensi Anggaran MBG dengan Evaluasi Berkala
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran MBG untuk tahun penuh diperkirakan akan berkurang menjadi di bawah Rp 268 triliun. Namun, penyesuaian angka ini akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN setelah diperiksa dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan, efisiensi yang diusulkan tidak akan mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, justru sebaliknya.
“Pada meeting results terakhir, kami sepakat bahwa penghematan akan diterapkan secara bertahap. SDM yang bekerja di lapangan akan diperbaiki dengan mengontrak ahli gizi lebih banyak, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Purbaya.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG, terutama dalam penggunaan anggaran. Dengan pengawasan dari Kemenkeu, Purbaya berharap setiap perubahan kebijakan atau penghematan bisa diukur secara realistis dan terdokumentasi dengan baik. Ia juga menyoroti bahwa meeting results ini menjadi titik awal dari rekonstruksi sistem pengawasan, yang sebelumnya dianggap kurang efektif.
Menurut Purbaya, sistem evaluasi dua bulan sekali akan memudahkan pelaporan hasil. “Pada meeting results, kami menyepakati bahwa BGN akan mengirimkan laporan setiap dua bulan. Jika ada masalah, rekomendasi langsung diberikan kepada Kemenkeu untuk diambil tindakan,” jelasnya.
Kemenkeu berkomitmen untuk memberikan masukan terstruktur kepada BGN. Hal ini bertujuan agar program MBG bisa terus ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek anggaran, tetapi juga dalam kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi hasil meeting results, tetapi juga jaminan bagi keberlanjutan program sosial yang dijalankan oleh BGN.
