Key Strategy: REI Usul PPN DTP Berlaku untuk Rumah Inden untuk Dongkrak Penjualan Properti

Key Strategy: REI Usulkan PPN DTP Berlaku untuk Rumah Inden untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Properti

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan daya saing sektor properti, REI mengusulkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah inden. Strategi ini dianggap sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan pasar properti yang stagnan. Dalam sebuah wawancara dengan media, Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya, menekankan bahwa kebijakan DTP saat ini hanya berlaku untuk rumah siap huni, sehingga memberikan keuntungan lebih kecil kepada pengembang yang membangun rumah inden.

Manfaat Kebijakan PPN DTP untuk Rumah Inden

Menurut Bambang, pembangunan rumah inden memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan rumah siap huni karena konsumen bisa memilih unit berdasarkan kebutuhan. Insentif PPN DTP, yang saat ini hanya untuk rumah siap huni, seharusnya diperluas agar pengembang bisa memperoleh bantuan keuangan. “Dengan PPN DTP diberikan untuk rumah inden, pilihan konsumen akan lebih luas, sehingga pasar properti bisa berkembang lebih pesat,” jelasnya.

Strategi ini diharapkan bisa menjadi kunci dalam mendorong penjualan properti. Saat ini, jumlah rumah siap huni terbatas karena pengembang membutuhkan modal besar untuk menyelesaikan proyek. Sementara itu, rumah inden memungkinkan pengembang mengurangi beban finansial selama masa konstruksi. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, kemungkinan pertumbuhan pasar properti diharapkan meningkat signifikan.

Langkah Kebijakan yang Mendukung Strategi Kunci

REI juga menyoroti kebijakan pemerintah lain yang sejalan dengan strategi ini, seperti perpanjangan tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga 40 tahun. Wakil Ketua Umum REI menjelaskan bahwa insentif tersebut memberikan keleluasaan lebih bagi konsumen untuk memperoleh rumah dengan cicilan yang lebih ringan. “PPN DTP adalah bagian dari strategi kunci untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap properti,” tambah Bambang.

Beberapa analis mengatakan, kebijakan yang lebih fleksibel seperti PPN DTP untuk rumah inden bisa memperkuat dinamika pasar. Pasalnya, kebijakan ini mengurangi tekanan biaya bagi kelompok konsumen berpenghasilan rendah, yang kesulitan memperoleh rumah karena bunga kredit dan PPN yang tinggi. Dengan mengakomodasi rumah inden, pemerintah bisa menciptakan kesempatan lebih bagi pengembang dan pembeli sekaligus.

Menurut data dari REI, target penjualan rumah subsidi pada tahun ini sebesar 350.000 unit, tetapi hingga kini realisasi masih di bawah 100.000 unit. Bambang menilai perluasan PPN DTP untuk rumah inden bisa menjadi penyelesaian masalah ini. “Kebijakan ini adalah strategi kunci untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Perluasan PPN DTP sebagai Pendorong Ekonomi Nasional

Bambang juga menyoroti bahwa sektor properti berdampak pada lebih dari 180 sektor usaha lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja. Dengan penyesuaian kebijakan PPN DTP, pasar properti tidak hanya diharapkan tumbuh, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Strategi ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sektor riil dan meningkatkan kinerja perekonomian nasional,” katanya.

Insentif PPN DTP untuk rumah inden juga bisa menurunkan beban biaya konsumen. Saat ini, konsumen harus membayar PPN 11% dan berbagai biaya lain seperti BPHTB. Dengan kebijakan yang lebih luas, beban ini bisa berkurang, sehingga mendorong konsumen membeli rumah lebih cepat. Strategi ini dianggap efektif untuk menarik investasi di sektor properti.

REI menambahkan bahwa kebijakan PPN DTP telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam kuartal pertama 2026, penjualan properti meningkat dua digit (11%-12%) karena insentif tersebut. Namun, Bambang mengingatkan bahwa keterbatasan pilihan rumah masih menjadi tantangan utama. “Strategi kunci ini perlu disempurnakan agar bisa berdampak lebih luas,” ujarnya.

Kebijakan yang Membuka Peluang Pasar

Kebijakan PPN DTP untuk rumah inden diharapkan bisa meningkatkan minat konsumen. Bambang menekankan bahwa insentif ini perlu diberikan kepada pengembang yang memiliki reputasi baik dan memenuhi kriteria nasional. “Dengan langkah ini, pasar properti bisa menjadi lebih inklusif, dan pertumbuhan ekonomi pun lebih cepat,” jelasnya.

KEBIJAKAN ini juga bisa menjadi penyeimbang bagi pengembang yang mengalami kenaikan biaya konstruksi hingga 15%-20%. Dengan PPN DTP, pengembang bisa mengurangi beban biaya sepanjang masa konstruksi. Strategi kunci ini berpotensi menggerakkan pasar properti, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor perumahan saat ini.

Secara keseluruhan, REI menilai strategi ini menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap properti. Dengan PPN DTP yang diterapkan untuk rumah inden, pertumbuhan sektor properti bisa berjalan lebih stabil. “Strategi kunci ini perlu diterapkan segera agar bisa berdampak maksimal,” tegas Bambang. Kebijakan ini tidak hanya membantu pengembang, tetapi juga memberikan keuntungan lebih kepada konsumen, terutama generasi muda dan keluarga miskin.