Key Strategy: BGN Evaluasi Insentif SPPG, Selama Ini Dapur MBG Besar & Kecil Terima Nominal Sama

BGN Evaluasi Insentif SPPG, Key Strategy untuk Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Key Strategy – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan evaluasi terhadap skema insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Key Strategy dalam mencapai efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, SPPG dengan kapasitas besar dan kecil mengantarkan jumlah insentif yang sama, meski dalam praktiknya, kebutuhan nutrisi dan pengeluaran bahan baku bisa berbeda. Ini menjadi perhatian utama BGN dalam upayanya menyempurnakan distribusi bantuan pangan untuk anak-anak di Indonesia.

Penyesuaian Insentif Sesuai Jumlah Penerima Manfaat

“Kami melihat ada SPPG yang melayani sekitar 300 penerima manfaat, tetapi ada juga yang melayani hingga 3.000 penerima manfaat. Saat ini insentif yang diterima masih sama,” ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, dalam konferensi pers, Kamis (18/6). Dengan adanya perbedaan kapasitas, BGN berencana menyesuaikan nominal insentif agar lebih seimbang dengan volume pelayanan masing-masing dapur. Key Strategy ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas distribusi dan meminimalkan pemborosan anggaran.

BGN juga menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan semua SPPG tetap beroperasi secara optimal, meski dalam masa libur sekolah. Insentif yang dihentikan sementara akan diberikan kembali setelah evaluasi selesai, dengan perhitungan yang lebih detail.

Evaluasi ini dilakukan selama masa libur sekolah, yaitu 22 Juni hingga 13 Juli 2026, sebagai bagian dari Key Strategy untuk mengoptimalkan penggunaan dana. BGN mengestimasi bahwa kebijakan ini akan memberi efisiensi anggaran signifikan, dengan total SPPG yang beroperasi mencapai 27.820 unit. Dengan insentif Rp 6 juta per hari, penghentian pembayaran selama 18 hari dinilai mampu menghemat lebih dari Rp 3 triliun.

Dalam Key Strategy yang diterapkan, BGN juga mengevaluasi kualitas operasional dapur MBG selama jeda program. Tujuannya adalah memastikan semua SPPG memenuhi standar layanan yang ditetapkan, termasuk konsistensi dalam penyajian makanan bergizi. Jika ada dapur yang dianggap kurang efisien, BGN siap mengalihkan layanan ke SPPG lain yang lebih kompeten, baik dari segi kapasitas maupun kualitas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa insentif diberikan secara adil dan tepat sasaran. Key Strategy ini mencakup penyesuaian besaran insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat, serta pengevaluasian kinerja dapur,” jelas Agustina. Ia menambahkan, keterlibatan BGN dan instansi terkait akan terus dipertahankan untuk memantau proses ini secara berkala. Evaluasi akan mencakup aspek seperti kecepatan pengiriman bahan baku, kualitas makanan, dan pelayanan terhadap warga yang membutuhkan.

Dengan perubahan ini, BGN juga berharap mampu memberdayakan SPPG yang lebih aktif dan mendorong pengelolaan yang lebih transparan. Key Strategy yang diusung akan menjadi referensi bagi pengelola program MBG di masa depan, sehingga distribusi bantuan pangan bisa lebih tepat dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di tingkat daerah atau kabupaten.