Solution For: IEF Ramal Penerimaan Pajak 2026 Bisa Kurang Rp 120 Triliun

IEF Ramal Penerimaan Pajak 2026 Bisa Turun Rp 120 Triliun

Proyeksi Penerimaan Pajak Tahun 2026

Solution For – Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, menyatakan penerimaan pajak tahun 2026 berpotensi belum mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski di bawah skenario paling realistis. Dengan kinerja yang menurun, penerimaan pajak bisa tercatat sekitar 96% dari target yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan defisit hingga Rp 120 triliun. Proyeksi ini memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai kestabilan penerimaan pajak, yang sangat krusial untuk mengoptimalkan ekonomi nasional.

“Saya memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak tahunan berada di kisaran 18%-19%, sehingga shortfall bisa mencapai Rp 95 triliun hingga Rp 120 triliun atau hanya sekitar 96% dari target,” ujar Ariawan kepada Kontan, Minggu (28/6).

Kemungkinan Pertumbuhan Pajak dan Faktor Pengaruh

Analisis Ariawan menunjukkan bahwa angka pertumbuhan 18%-19% tersebut lebih rendah dari ambang minimal 22,95% yang dibutuhkan untuk menutupi defisit penerimaan pajak tahun ini. Faktor-faktor seperti penurunan sektor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang meningkat, dan kinerja pasar keuangan memperkuat risiko keterlambatan. Dalam solusi for pengurangan pajak, pemerintah perlu memperhatikan dinamika pasar serta mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor prioritas.

“Jika pertumbuhan tetap dijaga, maka shortfall bisa dihindari. Namun, mempertahankan laju tersebut hingga akhir tahun tetap menjadi tantangan besar,” tambahnya.

Kondisi Penerimaan Hingga Juni 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto sampai 16 Juni 2026 mencapai Rp 940,31 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dibandingkan periode sama tahun lalu dan mencapai 39,62% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Meski pertumbuhan ini tergolong baik, solusi for pencapaian target penerimaan pajak masih memerlukan strategi tambahan untuk mengakali defisit yang diprediksi.

Pola Musiman dan Pengaruhnya pada Proyeksi

Ariawan menyoroti bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengikuti pola musiman yang berbeda. Mayoritas setoran terkumpul di semester kedua, terutama pada kuartal ketiga dan keempat, yang berdampak pada fluktuasi bulanan. Pola ini memperkuat perbedaan antara skenario paling realistis dan optimistis, dengan risiko kesenjangan lebih besar jika kinerja di paruh pertama tahun terbukti tidak stabil.

“Penerimaan cenderung menumpuk di paruh kedua tahun. Ini dipengaruhi oleh pembayaran PPh Badan tahunan, peningkatan angsuran PPh Pasal 25, serta puncak PPN di akhir tahun,” jelasnya.

Skenario Penerimaan Pajak dan Strategi Pemerintah

Dengan kondisi tersebut, Ariawan menyusun tiga skenario untuk proyeksi penerimaan pajak akhir tahun. Dalam skenario optimistis, pertumbuhan 23,4% akan membawa penerimaan ke Rp 2.366 triliun atau 100% dari target APBN. Namun, solusi for pencapaian angka tersebut memerlukan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan keterlibatan sektor swasta dan pengurangan beban wajib pajak.

Di skenario moderat, jika pertumbuhan mengikuti proyeksi pemerintah sebesar 20,5%-20,6%, maka terdapat risiko shortfall sekitar Rp 45 triliun hingga Rp 50 triliun, atau 98% dari target. Skenario paling realistis memperkirakan pertumbuhan hanya 18%-19%, yang memperlebar risiko keterlambatan hingga Rp 95 triliun hingga Rp 120 triliun.

Faktor Pendukung dan Tantangan di Tahun 2026

Kinerja sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur akan menjadi penentu utama dalam solusi for penerimaan pajak yang lebih baik. Ariawan menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan kerja sama dengan pengusaha untuk menaikkan kontribusi pajak secara signifikan. Selain itu, kebijakan pemerintah terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) juga harus lebih menguntungkan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks solusi for penerimaan pajak, pemerintah perlu memperhatikan perubahan kebijakan moneter dan fiskal yang bisa memengaruhi perilaku wajib pajak. Ariawan menambahkan bahwa perlu adanya inovasi dalam pengumpulan pajak, seperti penerapan teknologi digital, agar efisiensi bisa meningkat dan kelebihan kapasitas penerimaan bisa diperoleh lebih cepat. Dengan memadukan strategi tersebut, penerimaan pajak 2026 bisa bergerak ke arah yang lebih stabil.