Latest Program: Eksekusi Hotel Sultan Dimulai, Ini Sebagai Langkah Pengembalian Aset Negara

Latest Program: Eksekusi Hotel Sultan Dimulai, Langkah Pengembalian Aset Negara

Latest Program – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pemerintah secara resmi memulai eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan di Blok 15, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari program terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan aset negara yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak swasta. Eksekusi pengosongan dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah mengembalikan kepemilikan lahan dan bangunan tersebut ke negara.

Proses Hukum untuk Pemulihan Aset yang Berlangsung Lama

Eksekusi ini merupakan respon terhadap persengketaan kepemilikan eks Hotel Sultan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Menurut Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, tindakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan aset negara. Trubus menegaskan bahwa proses hukum yang terlambat selama ini telah menghambat pengembalian aset ke negara, meski secara prinsip lahan tersebut merupakan milik umum.

“Latest Program ini menjadi langkah penting karena memang kepastian eksekusi harus segera dilakukan. Eks Hotel Sultan, yang sebelumnya dijadikan tempat usaha oleh PT Indobuildco, kini bisa dikembalikan ke negara melalui Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Trubus saat diwawancara Kontan pada hari itu.

Kasus eks Hotel Sultan bukan hanya tentang pemulihan lahan, tetapi juga tentang reformasi sistem tata kelola aset negara. Trubus menyoroti bahwa banyak aset yang dipakai oleh swasta masih belum diresmikan status kepemilikannya, sehingga rentan terjadi sengketa. Dengan eksekusi ini, pemerintah memberikan contoh nyata bagaimana Latest Program dapat diterapkan untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan aset publik.

Pengawasan dan Transparansi dalam Pemulihan Aset

Menurut Trubus, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aset-aset yang telah dialokasikan untuk pengembangan usaha. Ia mencontohkan bahwa eks Hotel Sultan, yang selama ini digunakan oleh PT Indobuildco, bisa menjadi bukti bagaimana kebijakan yang tidak transparan mengakibatkan hambatan dalam pemanfaatan aset negara. Dengan implementasi Latest Program, diharapkan kebijakan tersebut lebih cepat dan efektif dalam memastikan aset tidak disalahgunakan.

“Latest Program ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada eksekusi fisik, tetapi juga pada proses pengawasan yang lebih ketat. Dengan begitu, sengketa seperti ini bisa diminimalkan,” tambahnya.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan, yang membuka jalan bagi pengembalian lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora kepada negara. Trubus menilai putusan ini merupakan bagian dari upaya sistemik dalam memperbaiki pengelolaan aset negara, yang menjadi fokus utama dari Latest Program pemerintah.

Sejumlah massa yang menentang eksekusi sempat mengganggu proses pengosongan, tetapi pelaksanaan tetap berjalan lancar dengan bantuan polisi dan militer. Trubus berharap eksekusi ini menjadi awal dari perbaikan tata kelola aset negara, agar tidak ada lagi penundaan yang mengakibatkan penggunaan aset publik oleh pihak swasta tanpa ada kejelasan hukum.

Eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan tidak hanya memperkuat kebijakan pemulihan aset, tetapi juga menjadi tolak ukur keberhasilan Latest Program dalam mewujudkan transparansi. Dengan berbagai langkah hukum yang diambil, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat. Trubus menekankan bahwa ini adalah langkah krusial dalam menjaga integritas tata kelola aset publik yang terus menerus menjadi perhatian publik.