Nasional

Data OECD: Penerimaan Pajak Properti RI Stagnan Meski Harga Tanah Melonjak

Karen Brown Juli 3, 2026 2 mins baca

Data OECD: Penerimaan Pajak Properti RI Stagnan Meski Harga Tanah Melonjak Data OECD yang dirilis dalam laporan OECD Revenue Statistics Asia Tenggara dan

Table of Contents

Data OECD: Penerimaan Pajak Properti RI Stagnan Meski Harga Tanah Melonjak

Data OECD yang dirilis dalam laporan OECD Revenue Statistics Asia Tenggara dan Pasifik 2026 menunjukkan bahwa penerimaan pajak atas properti di Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir. Meskipun nilai tanah dan harga properti di berbagai wilayah terus meningkat, hal ini belum berdampak langsung pada pendapatan pajak properti yang masih stabil pada angka Rp39,29 triliun pada tahun 2024. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebelumnya, yang mencapai Rp39,97 triliun, serta kalah dari pendapatan pada tahun 2010 yang sebesar Rp40,54 triliun.

Struktur Pajak Properti dalam Data OECD

Menurut data OECD, sebagian besar pendapatan pajak properti di Indonesia berasal dari pajak berulang atas properti tidak bergerak, yang pada 2024 mencapai Rp32,49 triliun. Sementara itu, pajak atas perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) hanya memberikan kontribusi sebesar Rp6,80 triliun. Struktur ini menunjukkan bahwa sektor pajak properti masih bergantung pada kebijakan pajak berulang yang diterapkan pada properti yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Kenaikan harga tanah dan properti selama periode ini terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengembangan kawasan perkotaan, peningkatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, data OECD menunjukkan bahwa pendapatan pajak properti belum mengikuti tren ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan pajak yang kurang menyesuaikan dengan dinamika pasar, atau mungkin karena daya beli masyarakat masih terbatas meski nilai aset meningkat.

Kontribusi Pajak Properti terhadap Pendapatan Negara

Pajak properti hanya menyumbang 1,5% dari total pendapatan pajak nasional pada 2024, yang mencapai Rp2,620,67 triliun. Dalam bandingan dengan pendapatan pajak atas barang dan jasa, yang mencapai Rp1.128,67 triliun, atau pajak penghasilan yang tercatat sebesar Rp1.061,94 triliun, kontribusi pajak properti terasa relatif kecil. Data OECD menyoroti bahwa struktur perpajakan Indonesia lebih mengutamakan pajak konsumsi dan penghasilan dibandingkan pajak kepemilikan aset, yang menjadi poin penting dalam mencermati kinerja sektor pajak ini.

Analisis dari data OECD juga menunjukkan bahwa meskipun nilai aset properti meningkat, pengenaan pajak properti belum mampu memberikan dampak signifikan pada pendapatan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pajak properti dalam mendorong penerimaan keuangan yang lebih optimal. Berbagai pertimbangan, seperti tingkat kompleksitas administrasi pajak dan keterlibatan pemilik properti, mungkin menjadi hambatan dalam mengekstrak potensi penerimaan dari sektor ini.

Kebijakan pajak properti yang belum direspons secara proporsional dengan kenaikan harga tanah dan bangunan perlu ditinjau kembali. Data OECD memberikan gambaran bahwa pengenaan pajak pada properti tidak bergerak dan perolehan tanah perlu diintegrasikan dengan mekanisme yang lebih fleksibel. Hal ini bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi pajak properti dalam mendukung pendapatan negara, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat dari sektor pajak lain.