New Policy: Ketimpangan Kinerja Perbankan Berpotensi Masih Berlanjut di Kuartal III-2026

New Policy: Ketimpangan Kinerja Perbankan Masih Berlanjut di Kuartal III-2026

New Policy – Seiring pelaksanaan New Policy yang baru saja diumumkan, sektor perbankan Indonesia terus menghadapi ketimpangan hasil operasional yang mencolok antara bank pemerintah (Himbara) dan perbankan swasta. Dalam lima bulan pertama tahun 2026, Himbara menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten, sementara bank-bank swasta tampak lebih lambat. Analisis terbaru mengindikasikan bahwa dampak dari New Policy masih terasa jelas, dengan perbedaan peningkatan laba dan pertumbuhan kredit yang signifikan di antara kedua kelompok ini.

Perbandingan Kinerja Perbankan

Berdasarkan data terkini, Himbara seperti BNI, Bank Mandiri, dan BRI mencatatkan pertumbuhan laba yang relatif tinggi, masing-masing mencapai 7,06%, 18,64%, dan 9,52% secara tahunan (yoy). Sementara itu, bank swasta seperti BCA, CIMB Niaga, dan Maybank Indonesia mengalami penurunan laba, dengan BCA hanya tumbuh 2,07% yoy, CIMB Niaga turun 1,06%, dan Maybank Indonesia menurun hingga 48,06%. Selain itu, kredit Himbara juga menunjukkan pertumbuhan yang dominan, seperti BNI naik 24,55%, Bank Mandiri 20,56%, dan BRI 12,23%, sedangkan BCA hanya tumbuh 4,85%. Perbedaan ini mencerminkan dampak New Policy terhadap strategi bisnis masing-masing institusi.

Permata Bank dan Bank BJB juga mengalami penurunan laba, masing-masing sebesar 4,27% dan 12,67% yoy. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia, yang termasuk dalam Himbara, mencatatkan pertumbuhan laba 8,13% yoy menjadi Rp 1,19 triliun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa New Policy memberikan momentum berbeda bagi perbankan pemerintah dan swasta, terutama dalam pengelolaan likuiditas dan biaya operasional.

Pengaruh New Policy terhadap Kualitas Kredit

Kepala Riset KISI Muhammad Wafi menjelaskan bahwa ketimpangan kinerja perbankan hingga kuartal III-2026 dipengaruhi oleh New Policy yang menekankan efisiensi dan pengelolaan risiko. Ia menyoroti bahwa Himbara tercatat memiliki beban provisi yang meningkat, seperti BNI yang naik 30% yoy, sebagai indikator bahwa agresivitas dalam ekspansi kredit disertai dengan peningkatan pencadangan. Wafi menyatakan, “Kualitas laba bersih Himbara lebih rendah dari angka yang terlihat di laporan, karena mereka memperkuat struktur kredit seiring New Policy,” katanya.

Dalam konteks ini, New Policy berperan sebagai pengarah kebijakan moneter yang memengaruhi likuiditas pasar dan biaya dana. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menjadi fokus risiko kredit Himbara, tercatat masih menghadirkan tantangan likuiditas sebesar 100% dari total plafon pinjaman. Ini menunjukkan bahwa New Policy belum sepenuhnya menyeimbangkan antara pertumbuhan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kredit, terutama bagi bank-bank yang memiliki eksposur lebih besar terhadap sektor-sektor rentan.

Analisis menunjukkan bahwa New Policy juga memberikan ruang bagi bank swasta untuk menggenjot kredit di sektor strategis seperti infrastruktur, pusat data, manufaktur, dan kesehatan. Meski saat ini mereka masih tertinggal, perbaikan dalam efisiensi operasional dan transformasi digital dapat memperkuat posisi mereka di masa depan. Wafi menambahkan bahwa New Policy memberikan peluang bagi bank swasta untuk memperbaiki kinerja dengan mengoptimalkan peningkatan pendapatan komisi dan pengurangan biaya operasional.

Potensi Perubahan dan Strategi Masa Depan

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memprediksi bahwa dampak New Policy akan terus berlangsung hingga kuartal III-2026. Ia menegaskan bahwa keseimbangan kinerja antara Himbara dan bank swasta bergantung pada siklus ekonomi dan kebijakan moneter Bank Indonesia. “Jika likuiditas pasar membaik, biaya dana menurun, serta Bank Indonesia melanjutkan siklus pelonggaran kebijakan moneter, ketimpangan pertumbuhan dapat mulai menyempit,” ujarnya.

Strategi perbankan swasta dalam merespons New Policy termasuk peningkatan eksposur kredit konsumsi dan sektor-sektor strategis. Contohnya, BCA yang menurunkan pencadangan sebesar 13,62% yoy sambil memperkuat pendapatan komisi, menunjukkan adaptasi yang lebih fleksibel. Dengan New Policy sebagai pedoman, bank-bank ini berusaha meningkatkan profitabilitas melalui inovasi produk dan efisiensi operasional. Sementara itu, Himbara tetap berfokus pada stabilitas dan peningkatan kualitas kredit, meski perlu menyesuaikan dengan tantangan likuiditas yang lebih tinggi.

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa New Policy tidak hanya memengaruhi hasil keuangan perbankan, tetapi juga mengubah dinamika kompetisi dalam industri. Dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap biaya likuiditas dan pencadangan, Himbara harus berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan, sementara bank swasta berpeluang mengejar ketinggalan melalui pendekatan yang lebih dinamis. Hal ini memberikan perspektif bahwa New Policy menjadi faktor penentu dalam menyesuaikan strategi jangka panjang perbankan, terutama dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko kredit.